Jakarta, Aktual.co — Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar program rehabilitasi bagi 100 ribu pengguna narkoba se-Indonesia, Sabtu (31/1). Acara yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan itu, dihadiri sejumlah menteri.
“Ini dalam rangka rehabilitasi sesuai perintah presiden, maka tahun ini akan direhabilitasi paling tidak 100 ribu penyalahguna narkoba,” kata Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar dalam sambutannya.
Anang mengatakan, jumlah pengguna narkoba saat ini sudah mencapai 4 juta orang, jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, lanjut dia, untuk program rehablitasi sendiri akan melibatkan seluruh instansi pemerintah yang memiliki fasilitas rehabilitasi.
“Untuk rehabilitasi kita akan memfungsikan rumah sakit jiwa dan rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia untuk merehabilitasi,” jelasnya.
BNN juga akan melibatkan masyarakat luas agar muncul keinginan membangun tempat rehabilitasi di lingkungan masing-masing. TNI dan Polri juga dilibatkan untuk menekan jumlah pengguna narkoba.
“Kami berharap di tahun berikutnya gerakan ini akan tetap sukses untuk berjalan dengan baik dari tahun ke tahun,”harapnya.
Adapun sejumlah menteri yang hadir yakni Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno, Menkum Ham Yasonna H Laoly, Menkes Nila F Moeloek, Mensos Kofifah Indar Parawansa, Mendikbud Anies Baswedan. Sementara itu jajaran Petinggi Polri yang hadir yakni diantaranya Kabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Budi Waseso.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Terpidana mati kasus narkoba asal Nigeria Silvester Obiekwe alias Mustofa (50) masih mengendalikan peredaran narkotika, meskipun sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasayrakatan (LP) Pasir Putih Nusa Kambangan.

“Mustofa memanfaatkan Andi (32), rekan satu kamarnya untuk menjadi pengatur kurir di luar penjara yang menjalankan peran pengantar jemput narkoba,” demikian keterangan tertulis Badan Narkotika Nasional (BNN), Sabtu (31/1).

Andi diduga kuat mengendalikan kurir bernama Dewi atas perintah Mustofa. Dewi ditangkap oleh petugas BNN di bilangan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, dan menyita barang bukti berupa sabu seberat 7.622,9 gram.

Atas dasar bukti tersebut, BNN menjemput Mustofa dan Andi pada Kamis (29/1) di Lapas Pasir Putih Nusa Kambangan untuk dibawa ke Jakarta dan menjalani proses penyidikan.

Sebelum dijemput, petugas LP menggeledah kamar yang ditempati Andi dan Mustofa di Blok A1.16. Petugas berhasil menyita sebuah ponsel dengan piranti penguat sinyal di kamar Andi dan Mustofa.

Andi dan Mustofa tiba di kantor BNN Jakarta pada Jumat (30/1) dan akan menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Dua narapidana tersebut diduga kuat terlibat sebagai pengendali jaringan narkoba di luar LP.

Berdasarkan keterangan, Andi mengatakan selalu didampingi oleh Mustofa setiap kali berkomunikasi dengan kurir di luar LP.

Andi mengaku awalnya disuruh oleh Mustofa untuk membersihkan kamar, tapi lambat laun ditawari untuk menjadi pengatur aksi kurir narkoba.

Andi sempat mendekam di LP Salemba Jakarta selama dua tahun sebelum akhirnya dipindahkan ke Nusa Kambangan pada tahun 2013. Ia sudah menjalankan sepertiga masa tahanannya dari vonis penjara tujuh tahun atas kasus narkoba.

Sedangkan Mustofa mendekam di LP Nusa Kambangan selama sebelas tahun dengan vonis mati atas kasus penyelundupan 1,2 kg heroin di Bali pada 2003.

Pada November 2012, Mustofa pernah mengendalikan dua kurir bernama Iman dan Devi untuk menyelundupkan sabu seberat 2,4 kg dari Papua Nugini ke Indonesia. Pada Agustus tahun 2014, Mustofa mengendalikan dua kurir yang membawa sabu seberat 6,5 kg di daerah Surabaya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum Bambang Widjojanto (BW), Muhammad Isnur mengatakan kliennya harus menghormati proses hukum meskipun surat pemeriksaan dan penangkapannya cacat hukum. Menurutnya, penetapan BW sebagai tersangka pasal yang digunakan tidak jelas.

“Surat penangkapan BW cacat, pemeriksaan cacat, menetapkan dengan pasal mana juga tidak jelas, tapi BW harus menghormati hukum, tetap datang di pemanggilan,” ujar Isnur di warung Daun, Jakarta, Sabtu (31/1).

Menanggapi soal ketidakhadiran pemanggilan Budi Gunawan oleh KPK, Isnur mengatakan sebagai kapasitas penegak hukum yang baik adalah menghormati supremasi hukum. Dirinya sebagai kuasa hukum harus mendorong kepatuhan terhadap hukum bahwa meskipun prosedurnya cacat tetap dihormati dengan tetap hadir saat pemanggilan.

“Jangan sampai ada dugaan pembangkangan terhadap penegak hukum, jika tidak datang maka akan semakin jelas menunjukkan sikap pembangkangan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka