13 April 2026
Beranda blog Halaman 39417

Warga Perlis Siap Mati Demi Mangrove

Medan, Aktual.co — Warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengaku siap bertaruh nyawa demi mengembalikan hutan mangrove di daerahnya.
Hal itu terungkap dari tiga warga Perlis yang menjadi utusan pada forum Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi Serikat Boemi Poetera di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU), Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Kamis (29/1).
“Saya ini anak keturunan Raja Jaya, bapak saya pejuang, kakek saya juga. Selama ini kekayaan bumi kami dikuras, tanah kami dirampas. Tanah kami di sana itu, kaya akan minyak. Tapi yang kami ingin kembalikan hanyalah mangrove, karena itu yang menghidupi kami selama ini. Tak perlu kami minyak tuh, yang penting kami tidak lapar, kami tidak sakit, kami tidak bodoh,” ujar seorang utusan, Ruspan.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Indra Salahudin, Kepala Dinas Kehutanan Langkat Supandi Tarigan, sejumlah aktivis dan budayawan itu, Ruspan mengungkapkan, seluruh warga desa Perlis saat ini sudah siap melakukan gerakan fisik untuk memusnahkan kebun-kebun sawit yang dibangun dan telah menyebabkan kerusakan hutan mangrove.
Sebab, lanjutnya, warga di daerah  telah merasakan betapa sengsaranya hidup kehilangan hutan mangrove. Apalagi, secara turun-temurun, hutan mangrove di Perlis telah memberi kehidupan bagi masyarakat setempat.
“Sebenarnya kami tak butuh semua ini (diskusi). Kami bisa musnahkan sawit-sawit itu. Kami bisa bakar. Kami siap! Kalau sudah turun, kami komit. Tapi, mau berapa banyak lagi anak-anak di desa kami yang menjadi yatim. Makanya, pemerintah harus ada!” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Capaian Kemendagri Selama Tiga Bulan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan selama tiga bulan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sudah melakukan operasional visi misi kabinet kerja  Jokowi-JK dengan mempersiapkan agenda prioritas 2015-2016.
Menurutnya, hal ini disampaikan meski tak ada target 100 hari kerja.
Pihaknya dalam tiga bulan setidaknya telah mengeluarkan PP tentang cara pengusulan maupun pengangkatan kepala daerah ditambah peraturan presiden tentang tata cara pelantikan kepala daerah.
“Misalnya memercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI,  DKI, Permendagri (33), Kepmendagri (67), mengembalikan 100 Perda bermasalah ke pemprov/kab/kota se-Indonesia, serta melakukan kebijakan revisi anggaran kemendagri dan APBD agar lebih effsisien dan efektif untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah,” kata Tjahjo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1).
Selain itu, memotong jalur perizinan dan mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap provinsi/kabupaten/kota. Juga percepatan penetapan APBD provinsi/kabupaten/kota, percepatan pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 dan membangun unit gratifikasi.
Lalu, pihaknya pun mewujudkan reformasi sistem penegakan hukum )pemberian sanksi) yang bebas korupsi demi terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan tercpercaya.
Kemudian, melaksanakan 7 kali Rakor internal (Ditjen), rakor gubernur, bupati, wali kota, dengan presiden dan wapres di Istana. Mengundang Pimpinan KPK (2kali) dan BPK (2kali) untuk memberikan penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan kemendagri dengan benar. 
“Dan pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melanggar UU serta mempetakan daerah/areal rawan korupsi yang diwaspadai serta dicermati. Banyak progran kerja action dan mengeluarkan kebijakan baru yang lebih komprehensif integral,termasuk mempersiapkan kerjasama dengan Komnas HAM dan KPK untuk proses penerimaan CPNS IPDN tahun 2015.”

Artikel ini ditulis oleh:

Membela Penyerang “Charlie Hebdo”, Anak 8 Tahun Ditahan

Jakarta, Aktual.co —Seorang anak berusia delapan tahun, Ahmed, ditanyai pihak kepolisian Perancis lantaran ia menunjukkan solidaritas terhadap pelaku penembakan di kantor majalah satire Charlie Hebdo pada 7 Januari lalu, seperti dikutip dari CNN. Diberitakan RT pada Kamis (29/1), Ahmed menolak berpartisipasi dalam aksi hening selama satu menit di sekolahnya untuk mengenang rentetan teror yang akhirnya menewaskan 17 orang di Paris. Melihat sikap Ahmed, pihak sekolah merasa khawatir dan akhirnya melapor ke pihak kepolisian.
“Dalam konteks sekarang, kepala sekolah memutuskan untuk melaporkan kepada polisi apa yang terjadi. Kami menanyakan kepada anak itu dan ayahnya untuk mencoba mengerti bagaimana seorang anak delapan tahun bisa memiliki pemikiran radikal seperti itu. Namun, anak itu tidak mengerti apa yang ia katakan,” papar Kepala Keamanan Publik Kota Nice, Perancis, Marcel Authier.
Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap penyerangan di kantor Charlie Hebdo, Ahmed melontarkan jawaban yang cukup mengejutkan. “Ia menjawab, ‘Saya berada di pihak teroris karena saya menentang karikatur nabi’,” tutur pengacara Ahmed, Sefen Guez Guez, kepada televisi Perancis, BFMTV seperti dikutip RT.
Namun, ketika ditanya mengenai terorisme, Ahmed mengaku tidak tahu. Memberikan pembelaan, Guez kembali berkata, “Kantor polisi jelas bukan tempat bagi anak berusia delapan tahun.” Melalui sebuah kicauan dari akun Twitter pribadinya, Guez juga meluruskan beberapa hal. “Anak ini membantah mengatakan, “Mati untuk Perancis.’ Ia hanya mengaku mengatakan, “Saya di pihak teroris.'” kicau Guez.
Organisasi Collective Against Islamophobia in France (CCIF) juga akhirnya memberikan komentar mengenai kejadian ini melalui sebuah pernyataan. “Ayah dan anak itu sangat terkejut dengan perlakuan ini, yang menunjukkan histeria kolektif yang telah melingkupi Perancis sejak awal Januari,” demikian bunyi pernyataan CCIF.
Sejak serangan teroris pertama terjadi pada 7 Januari, setidaknya 17 nyawa melayang di Perancis. Sebanyak 12 orang tewas dalam gempuran di kantor majalah satire Charlie Hebdo, seorang polwan meninggal dalam penembakan terpisah sehari setelahnya, dan empat lainnya dibunuh dalam penyanderaan di swalayan Yahudi. Tiga tersangka teror terbunuh dalam operasi polisi. 

Sidang BAORI Sengketa Atlet Jambi Ditunda

Jakarta, Aktual.co — Sidang kasus sengketa atlet Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Jambi yang digelar di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ditunda, karena pembuktian alat bukti yang diperlihatkan pihak terkait masih kabur.

Kabid Organisasi KONI Provinsi Jambi, Iskandar Ismail, mengatakan penundaan tersebut dilakukan setelah BAORI menilai pihak kuasa dari Okky tidak melampirkan bukti keaslian alat bukti didalam persidangan.

Untuk itu, BAORI menunda dan memberikan waktu agar kuasa terkait secepatnya bisa melengkapi kekurangan tersebut.

“Sidangnya yang dijadwalkan berlangsung Selasa (27/1) namun harus ditunda pekan depan, karena pihak Okky diminta memperlihatkan keaslian alat bukti dipersidangan,” kata Iskandar yang ikut menghadiri sidang itu di Jambi, Kamis (29/1).

Untuk KONI Provinsi Jambi sendiri, lanjutnya, tidak menemui masalah dan sejumlah alat bukti yang dilampirkan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi. Hanya saja pada pekan depan tinggal dikonfrontir dipersidangan.

“Alhamdulillah untuk kita berjalan lancar, namun pekan depan akan kembali di konfrontir keaslian alat bukti tersebut,” kata Iskandar lagi.

Sebelumnya, ditempat terpisah Ketua Umum Pengprov Perserosi Jambi, Ismet Kahar ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini dirinya masih mengharapkan Okky untuk bisa kembali bergabung, namun walaupun demikian dia tetap menghormati keputusan keputusan sidang yang dilakukan oleh BAORI.

Untuk diketahui, Okky melayangkan gugatan terhadap KONI Provinsi Jambi karena permohonannya untuk pindah membela Jawa Timur (Jatim) tidak ditanggapi. Sementara KONI Provinsi Jambi sendiri tidak akan melepas Okky karena telah mengeluarkan biaya cukup besar sehingga melahirkan prestasi Okky yang kini mengajukan pindah membela Jawa Timur dengan alasan tengah kuliah di Surabaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sriwijaya Belum Temukan Pemain Asing

Jakarta, Aktual.co — Sriwijaya FC belum penuhi kuota tiga pemain asing sesuai regulasi PT Liga Indonesia, karena hingga kini belum mendapatkan penyerang yang cocok untuk memperkuat tim berlaga pada kompetisi Liga Super Indonesia 2015.

“Masih belum dapat, masih berburu. Sudah banyak menawari dari agen pemain tapi belum ada yang cocok,” kata Manajer Sriwijaya FC Robert Heri di Palembang, Kamis (29/1).

Ia mengemukakan, ketidakcocokan tersebut bukan lantaran harga, namun belum terpenuhinya keinginan pelatih, terkait kualitas dan peran pemain tersebut di lapangan.

“Manajemen tidak bisa mengintervensi tim pelatih karena mereka yang lebih memahami kebutuhan di lapangan,” kata dia.

Sementara, pelatih Sriwijaya FC Benny Dollo mengatakan lebih fokus untuk membenahi tim pasca menelan kekalahan di final Surya Citra Media Cup, Selasa (27/1) dari Arema Cronus.

“Fokus membenahi tim dulu, sembari mencari pemain asing,” kata Bendol, sapaan akrabnya.

Ia membenarkan, sejauh ini tidak menemukan permasalahan dengan manajemen dalam perekrutan pemain. Manajemen klub selalu memenuhi keinginannya dalam membuat skuat 2015.

“Berapa sih harga pemain asing di Indonesia, tidak terlalu mahal. Sejauh ini dengan manajemen tidak ada masalah. Hanya belum ketemu yang pas saja,” kata mantan pelatih Persija Jakarta ini.

Sriwijaya FC membutuhkan seorang penyerang asing, karena pemain rekrutan sebelumnya Christian Vaquero dinyatakan PT Liga Indonesia tidak lolos verifikasi.

“Laskar Wong Kito” sementara ini telah diperkuat dua orang pemain asing yakni gelandang Morimakan Koita dan bek Abdoulaye Maiga.

Pada musim kompetisi 2015, Sriwijaya FC menargetkan gelar juara dengan merekrut sejumlah pemain nasional kelas wahid, di antaranya, Ferdinand Sinaga (pemain terbaik 2014), Titus Bonay, Patric Wanggai, dan Raphael Maittimo.

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Keamanan Jakarta, MUI: Kepala Negara Harus Berikan Rasa Aman

Jakarta, Aktual.co — Jakarta menempati posisi ke-50 kota yang tingkat keamanannya terendah di dunia. Demikian hasil riset The Economist Intelligence Unit (EIU) bertajuk ‘EIU Safe Cities Index 2015’.

Fakta tersebut dikomentari oleh Ustad Dr. HM Asrorun Niam Sholeh, juru bicara Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ustad Asrorun menuturkan, adanya kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dikarenakan faktor-faktor seperti kondisi sosial yang salah. Dan juga, kata ia, terkait dengan kebutuhan pokok kehidupan yang mendasar yang naik.

Oleh karena itu, ini kembali lagi kepada Kepala Negara yang mengatur jaminan keamanan tersebut kepada masyarakat di dalamnya.

“Survei terakhir yang saya lihat adalah dari 10 negara yang paling rawan kejahatan salah satunya adalah Jakarta. Disinilah sebagai Kepala Negara yang bertugas dan bertanggung jawab atas kenyamanan negaranya, seperti memberikan rasa aman dan nyaman, dari sosial, pendidikan, jaminan sangan tangan dan kebutuhan sosial yang mendasar,” urai Dr. HM Asrorun Niam Sholeh, kepada Aktual.co, Kamis (29/1), di Depok.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya sudah memetakan daerah rawan kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), di Jakarta. Jakarta Pusat menempati posisi pertama wilayah paling rawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain