13 April 2026
Beranda blog Halaman 39416

Pilot Drone yang Jatuh di Gedung Putih Orang CIA

Washington, Aktual.co —Pilot drone komersial tanpa awak yang jatuh di Gedung Putih dan memicu peningkatan keamanan nasional ternyata bekerja untuk Badan Intelejen Geospatial Nasional (NGA) AS, menurut keterangan resmi pemerintah, Selasa (28/1). Badan yang menyediakan analisis dan pencitraan untuk militer AS dan badan-badan intelijen sipil ini mengatakan bahwa salah satu pekerjanya sudah di investigasi oleh petugas pengawalan presiden “Secret Service”.
“Karyawan tersebut tidak bertugas dan tidak terlibat dalam pekerjaan yang berhubungan dengan drone atau kendaraan udara tak berawak dalam kapasitasnya di NGA,” menurut keterangan lembaga tersebut. Drone jenis DJI phantom “quadcopter” yang jatuh ke halaman Gedung Putih pada dini hari Senin (26/1) ini paling sering digunakan oleh fotografer profesional dan amatir untuk merekam video dari udara.
Badan Intelejen Geospatial Nasional mengatakan bahwa karyawannya telah menyerahkan diri dan “menggunakan barang pribadi saat sedang tidak bertugas.” “Badan tersebut menanggapi kejadian itu dengan sangat serius,” katanya, menambahkan bahwa pasukan pengawalan presiden AS saat ini sedang menyelidiki insiden itu. Dari insiden ini memaksa Presiden Barack Obama untuk membuat peraturan lebih ketat atas penggunaan drone.
Kepada CNN, Obama mengatakan bahwa belum ada peraturan atas penggunaan drone komersial yang dapat dibeli dengan harga sekitar 40 dolar AS. Meskipun sebagian besar drone digunakan untuk keperluan komersial, namun pemerintah takut drone juga bisa menimbulkan risiko keselamatan atau ancaman keamanan. “Drone yang mendarat di Gedung Putih dapat dengan mudah dibeli di Radio Shack (Toko elektronik),” kata Obama.
Obama juga mengatakan bahwa saat ini Amazon merupakan salah satu perusahaan yang mempertimbangkan penggunaan drone untuk perluan komersial dengan menggunakannya sebagai kurir pengirim barang pesanan pelanggannya. Drone itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat berguna dan dapat berperan membantu para petani mengelola perkebunannya dan pencinta alam yang sedang meneliti jumlah suatu spesies tertentu. “Tapi kita tidak benar-benar tidak memiliki peraturan sama sekali untuk penggunaan drone itu,” tambah Obama.
“Jadi saya sudah menugaskan beberapa instansi terkait untuk mulai berbicara dengan para pemangku kepentingan dan mencari tahu bagaimana kita akan memastikan bahwa hal ini tidak berbahaya dan tidak melanggar privasi orang lain,” ujar Obama.

Artikel ini ditulis oleh:

Dianggap Banyak Jual Miras, Kios Jamu Perlu Diawasi

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI Jakarta diminta awasi kios-kios  penjual jamu. Jika terbuki menjual minuman keras, harus dilakukan tindakan tegas. 
Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan atas maraknya peredaran miras  oplosan di Jakarta yang ditengarai banyak dijual di tukang jamu.
“Tempat penjualan miras di Jakarta itu sebenarnya identik dengan penjual jamu. Pemprov DKI harus menertibkan itu. Kan ada Satpol PP ada Bimas, ada Babinsa untuk menertibkannya,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Fahmi Zulfikar, di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (29/1).
Selain itu, menurutnya, Pemprov DKI juga harus membuat standarisasi bagi penjualan jamu. Misal, penjual jamu wajib memasang label khusus khusus seperti “Tidak Menjual Miras Hanya Menjual Jamu”.
“Harus menyiapkan juga, wajib ditempel hanya menjual jamu. Supaya setiap penjual jamu tidak berani menjual miras,” ucap dia.
Standarisasi, ujar dia, dilakukan bukan untuk melarang orang menjual jamu. Namun demi mengatur penjualan dan lokasinya demi mencegah penjualan miras. 

Artikel ini ditulis oleh:

Warga Perlis Siap Mati Demi Mangrove

Medan, Aktual.co — Warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengaku siap bertaruh nyawa demi mengembalikan hutan mangrove di daerahnya.
Hal itu terungkap dari tiga warga Perlis yang menjadi utusan pada forum Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi Serikat Boemi Poetera di Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU), Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Kamis (29/1).
“Saya ini anak keturunan Raja Jaya, bapak saya pejuang, kakek saya juga. Selama ini kekayaan bumi kami dikuras, tanah kami dirampas. Tanah kami di sana itu, kaya akan minyak. Tapi yang kami ingin kembalikan hanyalah mangrove, karena itu yang menghidupi kami selama ini. Tak perlu kami minyak tuh, yang penting kami tidak lapar, kami tidak sakit, kami tidak bodoh,” ujar seorang utusan, Ruspan.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat Indra Salahudin, Kepala Dinas Kehutanan Langkat Supandi Tarigan, sejumlah aktivis dan budayawan itu, Ruspan mengungkapkan, seluruh warga desa Perlis saat ini sudah siap melakukan gerakan fisik untuk memusnahkan kebun-kebun sawit yang dibangun dan telah menyebabkan kerusakan hutan mangrove.
Sebab, lanjutnya, warga di daerah  telah merasakan betapa sengsaranya hidup kehilangan hutan mangrove. Apalagi, secara turun-temurun, hutan mangrove di Perlis telah memberi kehidupan bagi masyarakat setempat.
“Sebenarnya kami tak butuh semua ini (diskusi). Kami bisa musnahkan sawit-sawit itu. Kami bisa bakar. Kami siap! Kalau sudah turun, kami komit. Tapi, mau berapa banyak lagi anak-anak di desa kami yang menjadi yatim. Makanya, pemerintah harus ada!” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Capaian Kemendagri Selama Tiga Bulan

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan selama tiga bulan menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sudah melakukan operasional visi misi kabinet kerja  Jokowi-JK dengan mempersiapkan agenda prioritas 2015-2016.
Menurutnya, hal ini disampaikan meski tak ada target 100 hari kerja.
Pihaknya dalam tiga bulan setidaknya telah mengeluarkan PP tentang cara pengusulan maupun pengangkatan kepala daerah ditambah peraturan presiden tentang tata cara pelantikan kepala daerah.
“Misalnya memercepat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI,  DKI, Permendagri (33), Kepmendagri (67), mengembalikan 100 Perda bermasalah ke pemprov/kab/kota se-Indonesia, serta melakukan kebijakan revisi anggaran kemendagri dan APBD agar lebih effsisien dan efektif untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah,” kata Tjahjo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1).
Selain itu, memotong jalur perizinan dan mendorong terbentuknya perizinan satu atap di tiap provinsi/kabupaten/kota. Juga percepatan penetapan APBD provinsi/kabupaten/kota, percepatan pengenaan pajak kendaraan bermotor tahun 2015 dan membangun unit gratifikasi.
Lalu, pihaknya pun mewujudkan reformasi sistem penegakan hukum )pemberian sanksi) yang bebas korupsi demi terbangunnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan tercpercaya.
Kemudian, melaksanakan 7 kali Rakor internal (Ditjen), rakor gubernur, bupati, wali kota, dengan presiden dan wapres di Istana. Mengundang Pimpinan KPK (2kali) dan BPK (2kali) untuk memberikan penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah dan kemendagri dengan benar. 
“Dan pencegahan korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melanggar UU serta mempetakan daerah/areal rawan korupsi yang diwaspadai serta dicermati. Banyak progran kerja action dan mengeluarkan kebijakan baru yang lebih komprehensif integral,termasuk mempersiapkan kerjasama dengan Komnas HAM dan KPK untuk proses penerimaan CPNS IPDN tahun 2015.”

Artikel ini ditulis oleh:

Membela Penyerang “Charlie Hebdo”, Anak 8 Tahun Ditahan

Jakarta, Aktual.co —Seorang anak berusia delapan tahun, Ahmed, ditanyai pihak kepolisian Perancis lantaran ia menunjukkan solidaritas terhadap pelaku penembakan di kantor majalah satire Charlie Hebdo pada 7 Januari lalu, seperti dikutip dari CNN. Diberitakan RT pada Kamis (29/1), Ahmed menolak berpartisipasi dalam aksi hening selama satu menit di sekolahnya untuk mengenang rentetan teror yang akhirnya menewaskan 17 orang di Paris. Melihat sikap Ahmed, pihak sekolah merasa khawatir dan akhirnya melapor ke pihak kepolisian.
“Dalam konteks sekarang, kepala sekolah memutuskan untuk melaporkan kepada polisi apa yang terjadi. Kami menanyakan kepada anak itu dan ayahnya untuk mencoba mengerti bagaimana seorang anak delapan tahun bisa memiliki pemikiran radikal seperti itu. Namun, anak itu tidak mengerti apa yang ia katakan,” papar Kepala Keamanan Publik Kota Nice, Perancis, Marcel Authier.
Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap penyerangan di kantor Charlie Hebdo, Ahmed melontarkan jawaban yang cukup mengejutkan. “Ia menjawab, ‘Saya berada di pihak teroris karena saya menentang karikatur nabi’,” tutur pengacara Ahmed, Sefen Guez Guez, kepada televisi Perancis, BFMTV seperti dikutip RT.
Namun, ketika ditanya mengenai terorisme, Ahmed mengaku tidak tahu. Memberikan pembelaan, Guez kembali berkata, “Kantor polisi jelas bukan tempat bagi anak berusia delapan tahun.” Melalui sebuah kicauan dari akun Twitter pribadinya, Guez juga meluruskan beberapa hal. “Anak ini membantah mengatakan, “Mati untuk Perancis.’ Ia hanya mengaku mengatakan, “Saya di pihak teroris.'” kicau Guez.
Organisasi Collective Against Islamophobia in France (CCIF) juga akhirnya memberikan komentar mengenai kejadian ini melalui sebuah pernyataan. “Ayah dan anak itu sangat terkejut dengan perlakuan ini, yang menunjukkan histeria kolektif yang telah melingkupi Perancis sejak awal Januari,” demikian bunyi pernyataan CCIF.
Sejak serangan teroris pertama terjadi pada 7 Januari, setidaknya 17 nyawa melayang di Perancis. Sebanyak 12 orang tewas dalam gempuran di kantor majalah satire Charlie Hebdo, seorang polwan meninggal dalam penembakan terpisah sehari setelahnya, dan empat lainnya dibunuh dalam penyanderaan di swalayan Yahudi. Tiga tersangka teror terbunuh dalam operasi polisi. 

Sidang BAORI Sengketa Atlet Jambi Ditunda

Jakarta, Aktual.co — Sidang kasus sengketa atlet Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Jambi yang digelar di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ditunda, karena pembuktian alat bukti yang diperlihatkan pihak terkait masih kabur.

Kabid Organisasi KONI Provinsi Jambi, Iskandar Ismail, mengatakan penundaan tersebut dilakukan setelah BAORI menilai pihak kuasa dari Okky tidak melampirkan bukti keaslian alat bukti didalam persidangan.

Untuk itu, BAORI menunda dan memberikan waktu agar kuasa terkait secepatnya bisa melengkapi kekurangan tersebut.

“Sidangnya yang dijadwalkan berlangsung Selasa (27/1) namun harus ditunda pekan depan, karena pihak Okky diminta memperlihatkan keaslian alat bukti dipersidangan,” kata Iskandar yang ikut menghadiri sidang itu di Jambi, Kamis (29/1).

Untuk KONI Provinsi Jambi sendiri, lanjutnya, tidak menemui masalah dan sejumlah alat bukti yang dilampirkan sudah dinyatakan lengkap dan memenuhi. Hanya saja pada pekan depan tinggal dikonfrontir dipersidangan.

“Alhamdulillah untuk kita berjalan lancar, namun pekan depan akan kembali di konfrontir keaslian alat bukti tersebut,” kata Iskandar lagi.

Sebelumnya, ditempat terpisah Ketua Umum Pengprov Perserosi Jambi, Ismet Kahar ketika dikonfirmasi mengatakan saat ini dirinya masih mengharapkan Okky untuk bisa kembali bergabung, namun walaupun demikian dia tetap menghormati keputusan keputusan sidang yang dilakukan oleh BAORI.

Untuk diketahui, Okky melayangkan gugatan terhadap KONI Provinsi Jambi karena permohonannya untuk pindah membela Jawa Timur (Jatim) tidak ditanggapi. Sementara KONI Provinsi Jambi sendiri tidak akan melepas Okky karena telah mengeluarkan biaya cukup besar sehingga melahirkan prestasi Okky yang kini mengajukan pindah membela Jawa Timur dengan alasan tengah kuliah di Surabaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain