Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik senior Arbi Sanit melihat ada beberapa sistem perubahan yang mengundang konflik pada periode pemerintahan Jokowi yang menimbulkan masalah bagi presiden. 
Arbi menyebutkan konflik tersebut meliputi konflik pribadi, konflik golongan dan konflik institusi.
“Ada macam-macam perubahan yang membawa tiga level konflik menyangkut Presiden, inilah yang menimbulkan masalah,” ujar Arbi di Dewan Harian Nasional 45, Jakarta, Kamis (29/1).
Arbi melihat diantara calon Kapolri dan Ketua KPK serta antara Sekjen PDIP dan Ketua KPK ada unsur urusan pribadi didalamnya. 
Ia menyebutkan ‘biang kerok’ nya adalah Ketua KPK Abraham Samad yang kala itu melakukan pertemuan rahasia oleh petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
“Saya pikir dia berharap juga jadi calon (presiden), kenapa dia (Samad) masuk ruang politik ? dia kan yudikatif,” cetus Arbi
Kemudian yang kedua, ada konflik di level golongan, antara politisi dan non politisi, yakni orang partai dan Jokowi.
“Ini dasar lemah nya jadi pemimpin, Jokowi tidak punya partai, dia diusung,” ujar Arbi
Yang ketiga, konflik konstitusi, yaitu Presiden lawan DPR yang menyangkut sistem pemerintahan.
“10 tahun presidensial setelah pemilu jadi perlmenter, sekarang Jokowi dikuasi parlemen,” katanya
Arbi menambahkan tiga hal itulah yang jadi masalah Presiden tidak memiliki kekuatan.
“Presiden nggak punya power, salah satu andalan hanya blusukan ke rakyat. Ini yang jadi problema, dia (Jokowi) tidak punya partai sebagai sumber kekuatan. Kekuatannya ada tapi di dunia maya,” tutupnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera mengambil kebijakan terbaik terkait masalah KPK-Polri dalam waktu dekat.
“Presiden akan ambil kebijakan terbaik dalam waktu dekat, tentu kebijakannya tidak akan bisa menyenangkan semua orang, tapi kalau baik bagi orang banyak maka itu yang dilakukan,” ujar Yuddy, di Jakarta, Kamis (29/1).
Dia mengatakan, tidak mudah bagi Jokowi untuk mengambil keputusan soal KPK-Polri, di tengah arus politik yang demikian kuat dan proses politik yang melibatkan beragam kepentingan.
“Dalam masalah KPK-Polri seolah Presiden lemah, padahal justru tidak lemah, karena kekuatan beliau untuk mendengarkan pendapat dari berbagai pihak,” kata dia.
Yuddy meyakini masalah yang mendera KPK-Polri hanya merupakan masalah etika. Apabila kedua institusi bisa menahan diri maka tidak akan terjadi gesekan berarti.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan memeriksa Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Rencananya besok penyidik bakal memeriksa calon Kapolri itu sebagai tersangka.
Namun demikian, pihak KPK belum mengetahui apakah akan langsung menahan mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu.
“Belum tahu. Kami tunggu besok,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, kepada awak media, Kamis (29/1).
Priharsa mengatakan, kewenangan penahanan seluruhnya ada di tangan penyidik. “KPK mengharapkan yang bersangkutan bisa hadir memenuhi panggilan,” kata Priharsa.
Kemarin diketahui tiga saksi kasus Komjen Budi banyak yang tak menghadiri pemeriksaan. Mereka adalah Widyaiswara Madya Sespim Polri sekaligus mantan Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Budi Hartono Untung, anggota Polres Bogor Brigadir Polisi Triyono, dan seorang pihak swasta bernama Liliek Hartati.
“Mereka tidak hadir dan tanpa memberikan keterangan,” ujar Priharsa kemarin.
Hal ini menambah panjang rentetan pengingkaran terhadap perintah Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Presiden Jokowi sudah memerintahkan supaya para saksi mematuhi aturan hukum, terutama mereka yang memang berlatar penegak hukum.
Saksi-saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan selain tiga nama di atas adalah Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Polisi Drs. Andayono, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, Brigjen Pol (Purn) Drs. Heru Purwanto, Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Polisi Drs. Herry Prastowo, SH, Msi., Komisaris Besar Polisi Drs. Ibnu Isticha, dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. Hanya satu saksi diketahui memenuhi panggilan, yakni Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) Syahtria Sitepu.
Budi disangkakan melanggar empat pasal. Yakni Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b), Pasal 5 ayat 2, pasal 11, atau pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengkritik kerja Tim Independen yang dipimpin Buya Syafii Maarif. Tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo dalam rangka menengahi kisruh antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dinilai terlalu cepat menyimpulkan hasil kerjanya.
“Disatu sisi kita hargai rekomendasi akan usulan langkah strategis, tetapi catatannya, rekomendasi semestinya dikeluarkan setelah semuanya fix and finding,” tegas Arsul di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (29/1).
Maksudnya, Tim Independen bekerja secara menyeluruh dengan mencari semua informasi dari berbagai pihak. Dari akademisi, pakar hukum, kelompok masyarakat dan dua institusi yang berseteru. 
Berlaku demikian karena institusi Polri dan KPK juga sangat penting dimintai keterangannya. Bagaimana pandangan di internal Polri perihal nama Komjen Pol Budi Gunawan hingga proses hukum yang menjerat komisioner KPK Bambang Widjojanto. 
Begitu halnya di KPK perihal penetapan tersangka BG dan sikap penyidik hingga pimpinannya.
“Ini kesannya dari hasil analisa, terburu-buru. Ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru,” kata Wasekjen PPP hasil Muktamar Surabaya ini.
Ditambahkan, rekomendasi cepat ini juga memunculkan penilaian seolah-olah ditubuh kepolisian apabila tidak segera ditunjuk Kapolri definitif akan terhambat. Nyatanya, fungsi-fungsi Polri hingga kini masih berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami juga nggak mau mendesak-desak Presiden, bagaimanapun kalau keputusan diambil secara emosional memunculkan masalah baru. Mestinya seperti pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah,” jelas Arsul.

Artikel ini ditulis oleh: