Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah diminta mewaspadai kapal ikan berbendera Indonesia tetapi sebagian besar awaknya orang asing, seperti dari Thailand, Burma dan Vietnam.

“Masalah ini harus menjadi perhatian serius Menteri Kelautan dan Perikanan. Pelanggaran harus ditindak tegas,” kata Hanafi Rustandi, anggota Dewan Kelautan Indonesia dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (29/1).

Kapal-kapal perikanan yang beroperasi di kawasan timur Indonesia, kata Hanafi, banyak melanggar aturan. Antara lain manipulasi bendera kapal dan penggunaan tenaga asing.

“Mereka sering mengganti bendera kapal di laut agar dapat berlindung dalam penggunaan tenaga asing,” ujarnya. Berbagai pelanggaran terjadi tetapi tidak ada tindakan tegas.

Tidak hanya itu, pelaut asing diduga banyak menularkan penyakit HIV/AIDS yang membahayakan penduduk setempat.

Ia juga menyesalkan pernyataan pejabat Kemenaker yang menyatakan bahwa penggunaan pelaut asing karena upahnya murah. “Ini tidak benar dan jelas sangat menyalahi ketentuan internasional.  Bahkan Indonesia dapat dikategorikan bendera kemudahan di sektor perikanan dengan mempekerjakan pelaut asing berupah murah di kapal-kapal berbendera Indonesia,” katanya.

Banyak juga perusahaan perikanan berskala besar lebih tertarik mempekerjakan pelaut dari daerah lain dan bukan warga lokal.

Menurut Hanafi, pekerja lokal harus ikut menikmati perkembangan industri perikanan.

“Tapi kenyataannya mereka hanya sebagai penonton, karena pemerintah tak mampu menekan perusahaan perikanan agar merekrut nelayan atau pelaut lokal bekerja di kapal-kapal perikanan,” ucapnya.

Pemerintah, termasuk pemda setempat, lanjutnya, mestinya berupaya memprioritaskan warganya ikut terlibat dalam industrialisasi perikanan, sehingga mereka juga dapat menikmati potensi perikanan yang dikeruk oleh perusahaan tersebut.

“Selama ini Pemda, mulai Gubernur hingga Camat, hanya terlena dengan pembayaran restribusi pajak dari perusahaan-perusahaan perikanan didaerahnya masing-masing, tanpa ada upaya untuk peningkatan pengetahuan warganya,” demikian Hanafi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) menggandeng Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menciptakan akuntabilitas di desa.

“Sebagian besar masyarakat desa, masih belum memahami mengenai sistem pengelolaan anggaran,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Jakarta, Kamis (29/1).

Oleh karena itu, lanjut dia, perlu adanya kerja sama dengan IAI untuk memberi pemahaman mengenai akuntansi.

“Setiap desa diharapkan dapat menyusun Rencana Program Jangka Menengah Desa (PJMDesa), Rencana Kegiatan Pembangunan Aparatur dan masyarakat desa perlu diberikan pemahaman dan pengetahuan untuk itu, sehingga dana yang dikucurkan ke setiap desa yang ada, bisa menjadi bagian dalam menggerakkan perekonomian desa.

Keuangan Desa dan Aset Desa diatur dalam Bab VIII Pasal 71 hingga pasal 77. Menurut Pasal 71 ayat (1) dalam UU 6/2014 dinyatakan bahwa Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, Dadang Kurnia, mengakui masih jarang perangkat desa yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik.

“Mereka belum melek akuntasi, tapi kami juga harus memaklumi kalau sumber daya manusia yang memahami akuntansi masih sangat terbatas,” kata Dadang.

Dadang mengatakan pihaknya menawarkan konsep untuk akuntansi yang mudah dipahami bagi perangkat desa.

“Juga tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan SMK akuntansi. Sehingga begitu lulus, mereka bisa mendapatkan peluang kerja,” jelas Dadang.

Akuntabilitas penting, lanjut Dadang, karena diperlukan untuk mencatat apa saja yang masuk dan keluar.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid