Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding menyebut Presiden Jokowi telah melecehkan DPR RI, karena permintaan kepada DPR RI tidak dilaksanakan sama sekali.
Hal ini terkait dengan pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang sudah disetujui DPR melalui proses fit and proper test.
“DPR RI harus bersikap kepada presiden karena telah melecehkan DPR RI. Panggil Presiden Jokowi dan berikan penjelasan di DPR RI,” kata Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1).
Permintaan Presiden kepada DPR RI tentang Kapolri sudah dilaksanakan dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan, DPR RI sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden Jokowi. Namun, Presiden Jokowi mengabaikan atau tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah dilakukan DPR RI.
“Komisi III mendesak pimpinan DPR RI agar menyurati Presiden Jokowi. Panggil Presiden Jokowi untuk memberikan penjelasan di DPR RI. Jangan memberikan penjelasan di luar sana, jangan hanya sekedar lewat jumpa pers saja,” 
“Paling tidak dewan ajukan hak dan presiden ajukan jawaban kenapa tidak dilaksanakan apa yang telah dilakukan DPR RI,” ungkap politisi Hanura itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polda Lampung membentuk tim untuk memburu pelaku penembakan pemimpin redaksi Tabloid Fokus Lampung Beni Faisal, 42 tahun, yang terjadi Minggu (25/1) malam.
“Kasus ini masih kami usut, sehingga belum bisa mengetahui motif pelaku,” kata Kapolda Lampung Brigjen Pol Heru Winarko, di Bandar Lampung, Selasa (27/1).
Dia mengaku, kasus ini sudah ditangani Polresta Bandar Lampung dengan dibantu tim Jatanras Polda Lampung.
“Tidak hanya teman-teman jurnalis saja yang kehilangan sosok Beny. Kami juga merasa kehilangan teman yang merupakan rekan kerja.”
Saat ini, dugaan sementara motif penembakan korban adalah upaya pencurian sepeda motor milik korban. Namun hingga kini pelaku belum teridentifikasi dan belum diketahui secara jelas motif penembakan itu.
Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Dery Agung Wijaya menambahkan, pihaknya sudah memeriksa empat orang saksi dalam kasus penembakan itu.
Namun dia mengaku belum bisa menyimpulkan apakah kasus penembakan tersebut murni kasus pencurian kendaraan bermotor atau adanya motif lain.
“Untuk sementara ini, dalam penyelidikan kami cenderung ke arah percobaan pencurian. Dari mana kelompok para pelaku, masih kita selidiki karena CCTV dalam keadaan rusak,” kata dia lagi.
Sedangkan proyektil peluru yang berhasil diambil dari dalam tubuh korban, sudah dikirimkan ke Brimob Polda Lampung untuk dilakukan pengecekan memastikan proyektil tersebut adalah rakitan atau organik.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua SETARA Institut Hendardi mengatakan, keputusan Bambang Widjojanto dapat menjadi teladan bagi pejabat lain untuk mundur jika menjadi tersangka. 
BW telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri untuk berhenti sementara dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sikap BW bukan hanya pembelajaran konstruktif, tapi sekaligus tamparan buat Jokowi yang tidak mengambil sikap tegas,” ujar Hendardi, Selasa (27/1).
Pengajuan pengunduran diri Bambang Widjojanto adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai pemimpin dalam proses penegakan hukum, meskipun Abraham Samad menolak surat pengunduran diri tersebut.
“Dengan penolakan itu, nasib Bambang ada di tangan presiden. Hanya presiden lah yang dapat memutuskan itu,” katanya.
Dirinya mengimbau presiden untuk lebih tegas dalam membatalkan atau melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Itu semua sepenuhnya dibawah kendali wewenang Jokowi, membatalkan usulan DPR maupun tetap melantik adalah langkah konstitusional dan merupakan otoritas presiden. Urusan hukum BG diluar urusan tata negara.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku Utara mengajukan banding atas vonis satu tahun penjara terhadap anggota kepolisian, Briptu Edward Morneli dalam kasus penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis ganja.
“Berdasarkan bukti dan saksi, terdakwa Edward Morneli alias Dedi telah kami tuntut enam tahun, tetapi hasil putusan Pengadilan Negeri Ternate jauh dari harapan yakni hanya satu tahun penjara,” kata Jaksa Kejati Apris di Ternate, Selasa (27/1).
Apris mengatakan, pihaknya telah menyatakan banding atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika tersebut. “Kami tidak menerima atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU,” ujarnya.
Dia mengatakan, dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan JPU menilai yang bersangkutan terbukti melanggar pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sehingga menuntut yang bersangkutan sesuai dengan ancaman pasal tersebut.
Namun majelis menilai yang bersangkutan terbukti melanggar pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, sehingga menjatuhkan putusan lima tahun lebih ringan dari tuntutan JPU.
“Upaya hukum banding yang kami lakukan ini lantaran tidak terima dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim karena yang berasumsi terdakwa hanya mengetahui adanya ganja tersebut dan tidak menguasai barang. Sedangkan asusmsi kami berdasarkan fakta yang terungkap barang ini juga ikut dikuasai oleh terdakwa.”
Dia mengaku akan menyiapkan memori banding dan menyerahkan ke Pengadilan Negeri. “Kami akan menyiapkan memori banding untuk diserahkan ke PN,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu