Jakarta, Aktual.co — Pasca ditetapkannya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, aksi dukungan untuk KPK terus berdatangan.
Kali ini, Senin (26/1), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Aksi Mahasiswa Berangus Korupsi (Bambang-Korupsi), mengharapkan KPK dapat tetap berdiri dan fokus memberantas korupsi.
Para mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus di Jakarta ini menggelar aksi demonstrasi di depan ‎gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/1) siang.
Mereka mengkritisi penangkapan dan penetapan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan mempengaruhi saksi untuk menyampaikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringan Barat di Mahkamah Konstitusi (MK), 2010 silam.
Menurut koordinator aksi, Ichya Halimudin, sebaiknya Bambang Widjojanto mundur dan fokus menghadapi kasus hukumnya di Bareskrim Polri. Para mahasiswa ini enggan berspekulasi apa agenda di balik penetapan BW. Mereka hanya ingin kasus ini dibuktikan di pengadilan.
“Kami mendukung BW untuk mundur sehingga tidak menyeret-nyeret lagi komisioner yang masih kredibel serta lembaga negara dalam pusaran konflik yang berkepanjangan demi menyelematkan KPK, dan menyelamatkan Polri untuk Indonesia Hebat,” katanya, di depan gedung KPK.
Tidak hanya mengkritisi Bambang Widjojanto. Para mahasiswa juga meminta Ketua KPK, Abraham Samad agar secara tegas mengklarifikasi tudingan-tudingan negatif yang dilontarkan sejumlah pihak kepadanya. Yakni tuduhan soal pertemuannya dengan elit PDIP untuk lobi-lobi politik calon Wakil Presiden dan foto mesum lelaki mirip Abraham Samad bersama wanita mirip Putri Indonesia 2014, Elvira Devinamira Wirayanti.
“Karena itu, kami juga mendesak Dewan Etik KPK, pengawas internal KPK, Bareskrim Polri dan DPR RI untuk memanggil Abraham Samad guna diperiksa dan menjelaskan terkait pertemuannya dengan elit PDIP dan foto mesum yang terindikasi sebagai gratifikasi seksual untuk melindungi koruptor,” kata Ichya dalam orasinya.
Selain itu juga meminta kepada DPR RI untuk segera memanggil pimpinan KPK guna menjelaskan secara terbuka perihal kegaduhan dan “dagelan hukum” yang terjadi sehingga meresahkan masyarakat.
“Kami juga meminta Abraham Samad untuk menepati janjinya mundur dari Ketua KPK dan pulang kampung karena menggunakan KPK sebagai alat politik serta ketidak mampuannya dalam menyelesaikan kasus-kasus besar seperti BLBI, Century dan lain-lain,” imbuhnya.
Dalam aksinya, para mahasiswa juga menyerahkan miniatur pesawat dan sapu lidi ke KPK. Menurut Ichya, miniatur pesawat berwarna merah dan putih diberikan sebagai simbol permintaan agar Abraham Samad dapat segera pulang kampung apabila ternyata gagal menuntaskan kasus-kasus besar dan terbukti melanggar kode etik sebagai pimpinan KPK.
“Sedangkan sapu lidi kami serahkan agar KPK dapat melakukan pembersihan dari pimpinan yang terbukti bermasalah baik secara hukum maupun secara etika,” tuntasnya.
Aksi selama sekitar satu jam di depan gerbang masuk gedung KPK ini sempat menimbulkan kemacetan lantaran massa menutup sebagian jalur lambat di Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Meski demikian aksi berakhir tertib dan damai.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mundurnya Bambang Wijojanto dari jabatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak lantas membuat lembaga tersebut kehilangan legalitasnya.
Mantan Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua menilai, meski hanya memiliki tiga pimpinan, lembaga yang dinahkodai Abraham Samad tetap bisa melakukan pengambilan keputusan terkait kasus korupsi yang masih diproses penyelesaiannya.
“Tiga pimpinan sah, karena dalam SOP (standard operasional prosedur) di KPK pengambilan keputusan oleh pimpinan itu tidak harus lima lima,” papar Abdullah di pelataran gedung KPK, Senin (26/1).
Ia mengatakan, dengan hanya bersisa tiga pimpinan KPK setiap keputusan yang diambil nantinya tetap punya legitimasi hukum yang sah. Oleh karenanya, menurut dia, tidak ada alasan untuk menunda proses penyelesaian kasus korupsi.
“Nanti dalam pengambilan keputusan hanya dua yang tanda tangan dalam hal penindakan juga sah, tapi sesuai ‘job descriptionnya’,” jelasnya.
“Pencegahan ditangani oleh pimpinan KPK bidang pencegahan. Penindakan sesuai dengan pimpinan bidang penindakan,” pungkasnya.
Penetapan status tersangka kepada Bambang Wijojanto membuat banyak pihak pesimis akan kinerja KPK nantinya. Hal itu menjadi polemik karena KPK tengah menginvestigasi beberapa kasus besar seperti yang menimpa calon Kapolri, Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tidak mengikuti kekhawatiran akan adanya skenario pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari kasus yang mendera Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
“Jadi jangan kita mengikuti kehawiran yang tumbuh berkembang di kalangan masyarakat, seakan-akan adanya skenario untuk membubarkan KPK,” ujar Jimly, ketika diwawancara televisi nasional, Senin (26/1).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah memberikan intruksi yang jelas soal perseteruan antara KPK dan Polri. Dimana Presiden, meminta proses hukum Bambang Widjojanto maupun Budi Gunawan dilakukan secara transparan.
“Nah ini (isu pembubaran KPK) kan mengundang emosi yang tidak produktif ya dari masyrakat. Nah ini kita harus turunkan tensi itu,” kata Jimly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Polda Metro Jaya bersama jajaran polres dan polsek “menggaruk” 2.403 orang diduga preman selama sepekan dalam Operasi Cempaka 2015.
“Pelaksanaannya sejak 19 Januari 2015 dilakukan selama sebulan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi, Martinus Sitompul, di Jakarta Senin (26/1).
Martinus mengatakan Operasi Cempaka menitikberatkan terhadap oknum preman yang meresahkan masyarakat di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang.
Petugas kepolisian mencatat 1.883 orang yang mendapatkan pembinaan dan 160 orang yang diproses secara hukum terkait dugaan tindak pidana.
Martinus menyatakan preman yang diproses secara hukum karena membawa senjata tajam, kunci “T”, narkoba, minuman keras, praktik judi dan pelaku penganiayaan.
Petugas kepolisian menyasar beberapa lokasi yang dianggap rawan terjadi tindak kejahatan jalanan seperti perempatan, terminal dan stasiun.
Polda Metro Jaya mencatat 13 lokasi yang rawan aksi kejahatan konvensional karena dikuasai sekelompok orang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).
Martinus mengakui polisi kesulitan menindak oknum preman karena tidak cukup bukti atau masyarakat yang menjadi korban enggan melapor.
“Kadang anggota menyamar jadi korban agar terbukti dan diproses secara hukum,” ujar Martinus.
Martinus mengungkapkan mengatasi masalah aksi premanisme tidak cukup melalui penindakan hukum namun harus melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyediakan lapangan kerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby