Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond J Mahesa menanggapi usulan agar presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang salah satu isinya mengatur hak imunitas bagi pimpinan KPK. Konstitusi DPR tidak diamanatkan pemberian imunitas atau penghentian sementara.
“Imunitas itu kan presiden, alasannya harus jelas sesuai dengan Undang-undang nggak? Sesuai dengan konstitusi nggak? Apa yang harus diimunitaskan untuk saudara Bambang? Dalam konstitusi kita tidak diamanatkan soal pemberian imunitas itu atau penghentian sementara,” ujar Desmond, di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1).
Tidak ada alasan untuk melakukan imunitas terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan Budi Gunawan dan penangkapan Bambang Wijojanto, dipandang sebagai hal aneh. Awal mula kekisruhan penundaan Budi Gunawan sebagai kapolri disebabkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Kalau seandainya jokowi itu mencabut surat pengusulan ke DPR soal pencalonan BG, kan selesai urusan itu, kita tidak ada alasan untuk berhenti memproses itu. Kalau memberhentikan komisi III akan melanggar hukum,” katanya.
Problem terkait Polri dan KPK mengggantung dan tidak ada ketegasan dari presiden. Presiden diminta menyelesaikan kasus KPK dengan Polri daripada mengatur hak imunitas. Selanjutnya, Komisi III akan mendorong proses hukum tersebut diselesaikan dengan cepat agar publik menilai penetapan tersangka mana yang tidak beres. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto telah menyandang status tersangka di Mabes Polri, dalam kasus mengarahkan saksi dan memberikan keterangan palsu di persidangan sengketa Pilkada Kotawaring Barat di Mahkamah Konstitusi.
Dengan menyandang status tersangka, Bambang pun resmi telah melanyangkan pemunduran diri sebagai Wakil Ketua KPK. Namun demikian, pemunduran diri BW sapaan akrabnya tak direstui oleh tiga pimpinan KPK yaitu, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain.
Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis meniali, dengan pemunduran diri BW selaku komisioner KPK tidak perlu membentuk pelaksana tugas komisioner lembaga tersebut.
“KPK tidak perlu membentuk Plt komisioner,” ujar Margarito saat di hubungi Aktual.co, Senin (26/1).
Pasalnya, lanjut Margarito, saat ini secara hukum BW masih berstatus sebagai komisioner KPK sampai adanya keputusan presiden yang memberhentikan sementara kepada BW.  Hal itu mengacu pada pasal 31 ayat 1 huruf d dan pasal 31 ayat 2 Undang-undang no 30 tahun 2002 tentang pemberantasan korupsi.
“Khusus untuk Pak Bambang, secara hukum beliau masih berstatus sebagai komisioner KPK sebelum Keppres di keluarkan,” ucap Margarito
Margarito menambahkan pengajuan pengunduran diri tidak semerta-merta mengakibatkan BW berhenti. “Pengajuan pengunduran diri Pak Bambang tidak semerta-merta mengakibatkan dia berhenti.”
Sebelumnya wakil ketua KPK di jadikan tersangka atas dugaan kasus sengketa pilkada kota Waringin Barat oleh Bareskrim Mabes Polri pada hari jumat, lalu. (23/1).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Hal ini berdasarkan laporan yang dibuat oleh  Muhamad Yusuf Sahide, dengan perkara dugaan pelanggaran terhadap pasal 36 dan pasal 65 Undang-undang Republik Indonesi No.30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
Laporan dibuat pada tanggal 13 Januari 2015. Atas laporan tersebut pihak Mabes Polri menerbitkan surat tanda bukti lapor bernomor: TBL/39/I/2015, sedangkan laporan polisi nomor: LP/76/I/2015/Bareskrim, tertanggal 22 Januri 2015.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil sikap tegas soal status Bambang Wijojanto (BW), pasca mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua KPK.
Menurut dia,  jika Jokowi yakin bahwa Bambang Wijojanto bersalah atas tuduhan memerintahkan saksi kasus Pilkada Kota Waringin, Kalimantan Tengah, untuk pemberian keterangan palsu, harusnya segera terbitkan Keputusan Presiden (Keppres).
“Saya menyarankan supaya presiden mengambil sikap yang tegas. Kalau memang sudah meyakinkan bahwa BW tersangka, segera terbitkan Keppres penonaktifan,” harap Abdullah di pelataran gedung KPK, Senin (26/1).
Menurutnya, hal itu harus segera dilakukan agar KPK bisa segera menindaklanjuti kasus yang tengah diselidiki. Dia menilai, tidak jelasnya status BW membuat kinerja lembaga pimpinan Abraham Samad jadi terhambat.
“Kalau bicara terhambat, jelas bagaimana pun berpengaruh. Ada pimpinan atau tidak bekerja mereka, tapi tentu akan mengganggu saat pengambilan keputusan,” kata mantan calon pimpinan KPK tersebut.
Diketahui, BW telah resmi mengajukan surat permohonan pengunduran diri sementara dari jabatan Wakil Ketua KPK. Namun, permohonan itu bisa terealisasikan jika Keppres telah diterbitkan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby