Jakarta, Aktual.co —  Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sebesar Rp235 miliar untuk penanganan bencana alam pada 2015,.
Demikian disampaikan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Margowiyono kepada wartawan, Senin (26/1).

“Anggaran yang disiapkan terdiri dari yang di pusat dan dana dekonsentrasi di 34 provinsi,” katanya. 

Dikatakan Margowiyono nantinya anggaran tersebut disiapkan untuk logistik korban bencana alam, dan pemenuhan stok penyangga. Margowiyono menjelaskan, penanganan bencana saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah daerah juga harus bersinergi untuk mengalokasikan APBD.

“Penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” tambah dia.

Dia menjelaskan, jika pemerintah daerah masih bisa menangani bencana alam yang terjadi maka Pemerintah Pusat tidak perlu turun tangan.

“Kecuali jika pemda tidak mampu lagi menangani dan bencana alam tersebut pengaruhnya berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya, kegiatan pemerintahan dan masyarakat lumpuh,” katanya.

Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan bencana alam antara lain menyediakan kebutuhan dasar korban pada masa tanggap darurat.

Kebutuhan dasar tersebut antara lain, sandang, pangan dan papan serta bantuan jatah hidup (jadup) korban untuk sementara waktu selama tanggap darurat.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) diminta menertibkan praktek jasa pengiriman uang atau remitansi gelap yang marak di Taiwan karena jasa tersebut kerap merugikan TKI hingga miliaran rupiah.

“Kita ini serba susah, kirim uang lewat bank biayanya mahal. Kirim uang melalui toko Indonesia memang murah tapi gelap dan tidak aman, bahkan sudah ada yang tertipu hingga milyaran rupiah,” ujar Ketua FSTKI Sarbumusi Taiwan, Agus Susanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/1)

Agus menyampaikan itu mewakili ratusan TKI dalam acara dialog dan pelantikan Garda BMI Taiwan serta FSTKI yg dihadiri oleh Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Minggu (25/1).

Kasus yang dimaksud Agus adalah kasus yang menimpa ratusan TKI yang menggunakan jasa pengiriman uang melalui Toko Hi Indo, yang diduga menggelapkan dana TKI untuk dikirimkan ke Indonesia, tetapi uang tersebut tidak sampai.

“Info yang kami terima, uangnya dipakai untuk main judi bola dan pacuan kuda serta foya-foya. Mohon Pak Nusron benahi ini,” ucap Agus.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid pun mengaku siap berkomitmen menyelesaikan masalah itu, bahkan BNP2TKI akan menyediakan bantuan hukum secara khusus dan gratis untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh TKI, termasuk masalah remitansi.

“Ke depan, kasus ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya TKI. Sebaiknya mengirim melalui jasa resmi, seperti bank atau jasa lainnya, walau sedikit mahal tapi aman,” ucapnya.

Menurut Nusron, BNP2TKI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman tentang transaksi non tunai dan remitansi yang murah dan akuntabel. Ini juga sebagai bentuk perlindungan yang nyata tergadap hasil keringat TKI.

“Selanjutnya kami juga akan mengirim surat resmi kepada pemerintah setempat agar menutup praktek pengiriman uang gelap dan menangkap serta menghukum pelakunya. Kami hanya bisa bersurat, tidak bisa langsung nangkap karena di negara orang,” ujarnya.

BNP2TKI saat ini sedang mengkaji untuk membuat peraturan yang mewajibkan agar TKI hanya boleh mengirimkan dana melalui lembaga resmi, seperti yang diterapkan negara Filipina terhadap buruh migrannya.

Selama di Taiwan, Kepala BNP2TKI juga mengunjungi sentra-sentra tempat kerja TKI, terutama ABK di daerah Keelung, pelabuhan Ba Dou Zi, yang saat ini rentan eksploitasi dan banyak masalah terutama pemenuhan hak-hak dasar para TKI yangg sering diabaikan majikan dan agen.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid