Sarbeni Rempug Minta Ahok Untuk Turunkan Tarif Masuk Ancol
Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thaja Purnama alias Ahok diminta segera menurunkan harga tiket masuk Taman Impian Jaya Ancol (TIJA). Demikian disampaikan Sanny Ahmad Irsan, Ketua Umum Satuan Relawan Bencana Betawi Rempug (Sarbeni Rempug).
Dijelaskan Sanny kawasan ancol sejak zaman kolonial Belanda sudah menjadi kawasan wisata favorit bagi masyarakat Jakarta dan di tahun 1966 Ancol dibuka secara resmi sebagai kawasan wisata terpadu oleh Gubernur DKI Ali Sadikin. Namun sayangnya kawasan wisata terpadu itu berubah sejak tangal 2 juli 2004.
“TIJA melakukan ‘Go Public’ dan namanya berubah menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dengan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemda DKI dgn komposisi kepemilikan saham 72% milik Pemda, 18% milik PT Pembangunan Jaya dan 10% milik masyarakat,” Kata Sanny melalui press rilis media yang diterima aktual, Senin (26/1)
Diketahui lanjutnya, pada saat ini untuk memasuki kawasan wisata tersebut masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lumayan mahal sekali, yaitu Rp25 ribu untuk biaya masuk perorang, Rp15 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp20 ribu untuk mobil.
“Ini belum termasuk biaya masuk Bus atau jenis kendaraan lainnya. Sehingga tidak semua lapisan masyarakat yang bisa menikmati kawasan wisata terpadu milik Pemda DKI tersebut. Sehingga TIJA saat ini sangat identik sebagai tempat wisata-nya orang yang berduit saja,” tegasnya.
Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terlalu berorientasi bisnis dan hanya mencari keuntungan semata, tanpa memikirkan aspek-aspek lain dalam pengembangan kawasan wisata ini.
“Bahkan di tempat ini tidak ada tempat yang disediakan utuk kawasan budaya Betawi sabagai apresiasi Pemda DKI kepada Masyarakat Betawi. Oleh karena itu kita meminta Gubernur DKI Jakarta, agar kiranya Pemda DKI dapat menurunkan harga tiket masuk taman impian Jaya Ancol dan membangun kawasan Wisata Budaya Betawi di tempat wisata kebanggaan Warga Jakarta ini,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
