Jakarta, Aktual.co — Jumlah penderita penyakit demam berdarah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sejak 1-16 Januari, tercatat 41 orang.
Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2014 yang tercatat 10 orang.
“Data Dinkes itu juga menyebutkan bawa satu dari 41 penderita demam berdarah itu meninggal dunia,” ujar Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Agung Tri Widodo, Jumat (16/1).
Menurut dia, satu penderita meninggal dunia akibat demam berdarah pada Januari 2015 tersebut atas nama Yuniar, seorang bayi yang masih berusia tujuh bulan, warga Desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan.
“Dimungkinkan, kondisi korban sudah sangat kritis saat dibawa ke rumah sakit, sehingga tidak dapat tertolong,” kata dia.
Berdasarkan data dinkes, jumlah penderita demam berdarah di Kabupaten Madiun pada tahun 2013 mencapai 112 orang, empat orang di antaranya meninggal dunia. Tahun 2014 tercatat sebanyak 155 kasus, tiga di antaranya meninggal dunia. Dan Januari 2015 ini sudah ada 41 penderita demam berdarah dengan satu korban meninggal dunia.
Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat lebih gencar lagi melakukan pembasmian sarang nyamuk (PSN) dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan tempat tinggalnya.
Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun juga akan melakukan pengasapan di lingkungan sekitar tempat tinggal korban. Sesuai peraturan, pengasapan dilakukan pada radius 200 meter dari lokasi penderita demam berdarah.
Dinas juga akan memaksimalkan fungsi dari juru pemantau jentik (jumantik) yang telah dibina di masing-masing tingkat RT yang ada.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tetap bersikukuh memasukkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di APBD 2015, meski telah diminta untuk direvisi dan diberi teguran oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena dinilai belum sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Apa yang menjadi rekomendasi gubernur agar ADD di APBD 2015 untuk direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemkab Lombok Tengah akan tetap melaksanakan itu, namun kekurangannya akan disisipkan di APBD Perubahan 2015,” kata Asisten III Bidang Administrasi Umum, Aset, Organisasi, dan Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah HM Nursiah, di Mataram, Jumat (16/1).
Menurut Nursiah, meski Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendapat teguran, pihaknya akan bersikukuh memasukkan anggaran ADD di APBD 2015 meski tidak sebesar sesuai dengan UU 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Kita akan tetap mengajukan ADD di APBD 2015. Tetapi, kalaupun tidak sesuai atau dianggap kurang masih bisa dianggarkan di APBD Perubahan,” ujarnya.
Secara normatif jika merujuk pada UU 6 tahun 2014, ADD yang dialokasikan untuk setiap desa tidak mungkin bisa dipenuhi sekaligus oleh pemerintah daerah, mengingat keterbatasan anggaran yang di miliki oleh setiap pemerintah kabupaten berbeda-beda.
“Karena tidak mencukupi semuanya harus dianggarkan di APBD 2015, maka ADD selanjutnya akan disisipkan di APBD Perubahan 2015.”
Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya memberikan teguran terhadap lima kabupaten, karena tidak sesuai memberikan ADD sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang Desa.
Kepala Biro Keuangan Setda NTB Hj Putu Sehely Handayani menyatakan kelima kabupaten itu diantaranya Lombok Tengah, Bima, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Dompu.
“Semestinya dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) harus dialokasikan kepada desa. Tetapi, kenyataannya di dalam APBD 2015 yang diajukan kelima kabupaten tidak sesuai dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa,” ujarnya.
Dalam APBD 2015 yang diajukan kelima kabupaten yaitu Lombok Tengah hanya mengalokasikan Rp24,324 miliar lebih, padahal seharusnya Rp97, 007 miliar lebih. Begitu juga dengan Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya Rp18,700 miliar lebih, tetapi Rp2,661 miliar lebih.
Selanjutnya, Kabupaten Lombok Utara seharusnya Rp6,874 miliar lebih, tetapi hanya mengaloikasikan Rp4,307 miliar lebih. Kemudian, Kabupaten Bima Rp3,048 miliar lebih, tetapi Rp2,242 miliar lebih.
“Malah Kabupaten Dompu tidak sama sekali mengalokasikan dana desa di APBD, semestinya ada alokasi sebesar Rp2,103 miliar.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah yang diduga korban kecelakaan Pesawat Airasia QZ8501, setelah dua jenazah ditemukan di perairan Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupatren Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (16/1).
Rescuer Pos SAR Kotabaru Muhammad Imam Nazarudin mengatakan, setelah bertolak dari Pulau Maradapan sekitar pukul 11.30 tim SAR Gabungan kembali menemukan satu mayat di perairan Maradapan.
Sebelumnya, dua jenazah ditemukan oleh nelayan di perairan dekat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Rabu (14/1). Saat ini kedua jenazah tersebut sedang dalam perjalanan untuk dibawa ke Surabaya.
Terkini, sebanyak 50 jenazah AirAsia sudah dievakuasi, yang 32 diantaranya teridentifikasi.

Artikel ini ditulis oleh: