4 April 2026
Beranda blog Halaman 39522

Konflik KPK-Polri Bahayakan Iklim Investasi

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi dari Universitas Mataram Dr M Firmansyah menilai konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi membahayakan perkembangan investasi di Indonesia, karena pemerintah bisa dianggap tidak serius memberantas korupsi.

“Walaupun belum terlihat adanya hubungan yang signifikan antara kisruh dua lembaga tinggi negara itu terhadap anjloknya perekonomian nasional, namun perseteruan tersebut bisa memberi kesan bahwa belum ada kepastian hukum di tanah air. Pelaku bisnis akan was-was dengan kondisi itu,” katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/1).

Menurut dia, konflik antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ujian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk menegakkan supremasi hukum dan serius memberantas korupsi. Oleh karena itu, dalam momentum ini Presiden Jokowi harus tegas dan membuktikan bahwa janji memberantas korupsi bukan hanya slogan kampanye semata.

Seperti diketahui, kata Firmansyah, korupsi dalam urusan bisnis adalah bagian dari biaya tinggi bagi perusahaan.

“Biaya transaksi melakukan bisnis menjadi membengkak dengan korupsi, sehingga suatu produk tidak kompetitif lagi,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan ketegasan dan keseriusan dalam memberantas korupsi. Apalagi pada 2015 adalah tahun kerja sama ekonomi ASEAN.

Menurut Ketua Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram, jangan heran bila pelaku usaha ASEAN hanya benar-benar menjual barang di Indonesia, dan tidak berminat membangun usaha, sehingga lapangan kerja untuk masyarakat tidak ada.

“Kalangan pengusaha dari negara lain akan berpikir buat apa bangun usaha di negara yang masih memiliki ketidakpastian hukum,” ucap Firmansyah.

Untuk itu, Ketua Komisi Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB, berharap kisruh Polri-KPK tidak berlarut-larut, harus segera diselesaikan dengan arif dan bijaksana.

“Masih banyak pekerjaan menyangkut kehidupan rakyat yang perlu dipikirkan pemerintah,” kata Firmansyah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Harga Gula di Papua Tembus Rp100.000 per Kg

Jakarta, Aktual.co — Penurunan harga bahan bakar minyak jenis bensin dan solar tak memengaruhi harga berbagai barang di Distrik/Kecamatan Moskona Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, yang tetap tinggi seperti gula pasir Rp100.000 per kilogram.
“Penurunan harga BBM sepertinya tidak memengaruhi harga berbagai barang di wilayah ini yang tetap melambung tinggi,” kata Kepala Distrik Moskona Timur Jendri Salakory, di Manokwari, Senin (26/1).
Pemerintah telah menurunkan harga bahan bakar minyak jenis bensin dari Rp8.500 menjadi Rp6.600/liter dan solar semula Rp7.500 kini Rp6.400/liter.
Harga satu kilogram gula pasir yang dijual di Distrik Moskona Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, mencapai Rp100.000 per kg. Sedangkan harga satu liter bensin eceran yang dijual di Distrik Moskona Timur, Kabupaten Teluk Bintuni, mencapai Rp250.000, katanya kepala distrik.
Tingginya harga berbagai barang di Distrik Moskona Timur Kabupaten Teluk Bintuni disebabkan sulitnya transportasi menuju daerah itu.
Distrik Moskona Timur hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara (pesawat) sehingga wajar jika harga satu kilogram gula pasir Rp100.000 dan satu liter bensin Rp250.000 karena pedagang mengeluarkan biaya yang tinggi untuk sewa pesawat.
Distrik Moskona Timur hanya dapat dijangkau dengan pesawat jenis pilatus dan heli. Harga carter pesawat satu kali penerbangan Rp85.000.000, sementara heli satu kali penerbangan Rp146.000.000, kata kepala distrik.

Artikel ini ditulis oleh:

Masyarakat dan LSM Diminta Tak Bangun Opini Kriminalisasi BW

Jakarta, Aktual.co — Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat diminta tak membangun persepsi atau opini bahwa penetapan status tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, merupakan kriminalisasi dan penzoliman.
Menurut anggota Komisi III DPR RI Syarifuddin Sudding, persepsi atau opini yang dibangun itu akan menggerus penegakan hukum di tanah air.
“Saya kira kita jangan bangun persepsi seperti itu. Jangan bangun opini yang bisa menggerus penegakan hukum oleh institusi hukum. Karena bangun persepsi seperti itu tidak mendidik dalam penegakan hukum. Lebih bagus kita sampaikan ke masyarakat untuk menghormati penegak hukum dalam lakukan fungsinya sesuai norma yang berlaku, karena masing-masing punya kewenangan yang diatur dalam UU. Biarlah proses hukumnya berjalan,” sebut Sudding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/1).
Jika ada anggapan bahwa penetapan tersangka terhadap BW tidak kuat, bisa ditempuh dengan jalur hukum, bukan dengan beropini.
“Kan bisa lakukan praperadilan. Jangan kemudian katakan ada kriminilasi, pendzaliman, atau politisasi,” kata Sudding.
Kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait Pemilukada Kotawaringan Barat tahun 2010 sudah pernah ditanyakan saat Komisi III PR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Bambang Widjojanto.
“Saat kita (Komisi III DPR RI) melakukan uji kelayakan dan kepatutan, sudah mempersoalkan masalah tersebut. Kita sudah minta klarifikasi soal BW. Yang bersangkutan menyatakan siap memberikan keterangan hukum kalau persoalnya masuk ke ranah hukum,” ungkap politisi Hanura itu.
Sedangkan untuk masalah Adnan Pandu, Sudding mengaku belum pernah mendengar sama sekali. “Kami belum pernah dengar. Kami baru dengar sekarang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Dibuka Melemah 25 Poin Rp12.480

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta bergerak melemah sebesar 25 poin menjadi Rp12.480 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp12.455 per dolar AS.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan euforia rencana pembelian surat utang atau obligasi oleh bank sentral Eropa (ECB) bertemu dengan sentimen negatif dari semakin tingginya peluang keluarnya Yunani dari negara kawasan Euro setelah kemenangan partai Syriza pada pemilu Yunani.

“Situasi itu diperkirakan semakin menekan euro terhadap dolar AS sehingga memicu pelemahan mata uang global termasuk rupiah,” ujarnya di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menambahkan bahwa keluarnya Yunani dari negara-negara kawasan Euro kemungkinan membuat investor khawatir karena akan mengubah beberapa program keuangan yang telah diterapkan.

Kepala Riset Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada menambahkan bahwa potensi keluarnya Yunani dari negara-negara Euro dapat mengganggu program bailout yang berdampak pada pembayaran ke kreditur.

“Meski demikian, fluktuasi rupiah masih stabil terhadap dolar AS di tengah sentimen negatif eksternal terutama dari Eropa. Rupiah masih ditopang oleh optimisnya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik,” katanya.

Menurut dia, target moderat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 sebesar 5,6-5,8 persen, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya akan memberikan harapan positif pada mata uang rupiah.

Di sisi lain, produk domestik bruto (PDB) Tiongkok yang menguat akan membuat mata uang rupiah masih terjaga. PDB Tiongkok naik 7,4 persen pada 2014 dibanding tahun sebelumnya. “Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Empat BUMN Patungan Bikin Perusahaan Transportasi Darat

Jakarta, Aktual.co — PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bersama dengan PT Angkasa Pura II, PT Len Industri dan PT Industri Kereta Api (INKA) telah mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama PT Angkasa Pura Adhilenka.

“Perusahaan patungan ini bernama PT Angkasa Pura Adhilenka yang bergerak di bidang transportasi atau pengangkutan darat,” kata Sekretaris Perusahaan ADHI Ki Syahgolang Permata dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (26/1).

Ia menjelaskan, kegiatan usaha AP Adhilenka sendiri adalah perencanaan pembangunan, pengoperasian dan pengusahaan dalam perkeretaapian khusus serta perencanaan pengoperasian.

“Serta pengusahaan dalam Automated People Mover System,” ujarnya.

Modal dasar perusahaan patungan ini sebesar Rp1 triliun dan modal disetor mencapai Rp250 miliar. Komposisi kepemilikannya sendiri adalah Adhi Karya 21 persen, AP II 70 persen, LEN 5 persen dan INKA 4 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sandang Status Tersangka, BW Mengundurkan Diri dari Pimpinan KPK

Jakarta, Aktual.co — Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto akan kembali ke kantor. Namun, dia datang untuk mengurusi administrasi dan membahas soal proses pengunduran dirinya.
“Pak BW hari ini akan ke kantor untuk mengurusi administrasi,” kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi,  Senin (26/1).
Pengurusan administrasi itu, kata Johan, akan membahas soal proses pengunduran BW selekau komisioner KPK. Bambang memang menegaskan akan segera mengajukan pengunduran diri sebagai konsekuensi penetapannya sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Kalau secara lisan akan mengundurkan diri memang sudah disampaikan, tapi secara tertulis belum ada.”
Johan menambahkan BW ingin mencontohkan bahwa pejabat publik harus mengundurkan diri saat di tetapkan sebagai tersangka.
“Pak BW memang berkeinginan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan karena status tersangkanya. Meskipun belum ada Keppres yang dikeluarkan terkait status Pak BW. Tapi beliau ingin mencontohkan bahwa seorang pejabat publik ya ‎seharusnya seperti itu, mundur tanpa harus didorong ketika berstatus sebagai tersangka. Ada tanggung jawab secara moral,” kata Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain