17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39525

Polda Kalbar: Korban Meninggal Penambangan Emas Ilegal Delapan Orang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKBP Nowo Winarti mencatat, sudah delapan orang meninggal dunia, akibat longsor di lokasi pertambangan emas tanpa izin di Desa Goa Boma, Kecamatan Menterado, Kabupaten Bengkayang.
“Semua jenazah korban sudah berhasil dievakuasi dari lokasi tertimbunnya, dan sekarang sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing,” kata Nowo Winarti saat dihubungi, Jumat (16/1).
Dia mengatakan, Polres Bengkayang dan Polda Kalbar saat ini masih fokus pada proses evakuasi dan penyerahan jenazah korban tertimbun tanah longsor akibat Peti di Desa Menterado.
“Sehingga, sampai hari ini kami belum menetapkan tersangka atas musibah yang timbul akibat Peti itu, sehingga menimbulkan korban meninggal hingga delapan orang, yang terdiri dari pekerja Peti dan para pendulang tersebut.”
Nowo menambahkan kejadian longsor di lokasi Peti di Desa Menterado, Kamis (15/1) sekitar pukul 15.00 WIB, yakni pada saat para pekerja Peti dan pendulang sibuk bekerja, tiba-tiba tanah dari atas longsor dan menimbun sekitar delapan orang, sehingga delapan orang yang tertimbun itu meninggal di tempat, sementara satu korban lainnya selamat.
Adapun nama-nama delapan orang yang meninggal itu, diantaranya Iwan asal menjalin, Kabupaten Landak, Ojeng asal Goa Boma Monterado, Aa asal Goa Boma, Monterado, Metro asal Goa Boma, Monterado, Suji asal Sei Ringis, Kabupaten Sekadau, Naryo asal Sei Ringis, Sekadau, Agus asal Simpang lima Pandan, Kabupaten Sintang, dan Riges asal Simpang lima Pandan, Kabupaten Sintang.
“Saat ini Polres Bengkayang sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian, dan juga dijaga oleh beberapa orang aparat kepolisian.”
Hingga saat ini, pemodal dari aktivitas Peti tersebut diketahui atas nama Yanto, kemudian pemilik tanah Poniman, alias pak Anyam, alamat Dusun Taisan, Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

TPPU Wawan, KPK Kembali Periksa Aktor Irwansyah

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil aktor Irwansyah, Jumat (16/1). Pemanggilannya tak lain adalah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan.
“Diperiksa sebagai saksi untuk TCW (Tubagus Chaeri Wardana),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.
Aktor pemain film Heart itu sebelumnya juga pernah menjalani pemeriksaan penyidik KPK Rabu (5/10). Namun dia tidak berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya.
“Saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya kepada KPK, soal film. Insya Allah, setelah itu tidak yang dirugikan lagi atau tidak ada fitnah kepada saya atau pihak lain,” kata Irwansyah.
Terkait transaksi yang dilakukan dengan Wawan, Irwansyah tidak menjawabnya. Namun dia membantah mempunyai bisnis lain dengan Wawan selain Rumah Produksi.
Sebelumnya, pengacara Wawan, Tubagus Sukatma pernah membantah adanya aliran dana dari kliennya kepada sejumlah artis. Meski demikian, Sukatma membenarkan kliennya menjalin komunikasi dengan sejumlah artis untuk urusan bisnis.
Pasalnya, Wawan mempunyai sebuah Production House (PH). Menurut Sukatma, dalam bisnis Rumah Produksi itu, Wawan bekerjasama dengan Irwansyah. Menyusul pernyataan Tubagus, melalui manajernya, Irwansyah membantah telah menerima aliran dana dari Wawan.
“Aliran dana? Itu nggak benar. Kemarin Irwansyah sudah ada juga kan di infotainment (menjelaskan) kalau itu semua nggak benar,” kata Manajer Irwansyah, Muhaimin.
Irwansyah sebelumnya pernah disebut memiliki keterkaitan dengan Wawan yang merupakan adik Ratu Atut itu. Irwansyah disebut mempunyai sebuah rumah produksi R-One bersama Wawan. Production House tersebut diduga menjadi tempat pencucian uang Wawan.
Terkait pencucian uang Wawan, Penyidik KPK telah menyita lebih dari 80 unit kendaraan milik. Mulai dari mobil-mobil mewah seperti Ferrari dan Lamborghini, hingga truk-truk pengaduk semen.
Bahkan, sejumlah artis yang diduga ikut menikmati aliran dana dari Wawan, pernah diperiksa KPK, seperti Jennifer Dunn, Catherine Wilson serta Rebecca.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Monorel Mangkrak, Gerindra Dukung Ahok Putuskan Kontrak PT JM

Jakarta, Aktual.co —Fraksi Gerindra DPRD DKI setuju dengan rencana Pemprov DKI untuk memutus kontrak kerjasama proyek monorel dengan PT Jakarta Monorail. 
Menurut anggota Fraksi Gerindra M. Sanusi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang harus tegas memutuskan nasib proyek itu. Apakah mau dihentikan atau dilanjutkan. “Kalau udah kelamaan nggak jalan swastanya ya sudah dibatalin saja (kontraknya). Jadi biar ada keputusan. Kalau mau jalan (proyek) ya jalan, kalau enggak ya diputuskan,” ujar dia, di DPRD DKI, Kamis (15/1).
Diingatkan Sanusi, proyek monorel merupakan bagian pertama di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI. Yakni untuk meningkatkan moda transportasi massal  Ibu Kota. 
Tetapi ironisnya, kata dia, setelah bertahun-tahun ditangani swasta, proyek tetap saja mangkrak. 
Kata Sanusi, ada perbedaan antara proyek monorel dengan proyek transportasi massal lainnya yang juga sedang digarap DKI, yakni Mass Rapid Transit (MRT). Di proyek MRT, dana proyek didapat dari pinjaman asing dan Pemprov DKI yang membangun.
“Nah, kalau di proyek monorel, Pemprov DKI berpatner dengan swasta. Kita (pemprov) yang bangun. Kalau dia (swasta) nggak bangun-bangun, ya matiin aja. Tapi kalau (monorel) dibutuhkan ya dana pakai APBD saja, kan DKI duitnya banyak,” ujar dia.
Tapi urusan putus memutus kontrak dengan PT JM memang tak bisa begitu saja dilakukan Pemprov DKI. Salah langkah, pemutusan kontrak bisa berbuah gugatan dari PT JM.
Untuk berjaga-jaga dari kemungkinan itu, Kamis (15/1) kemarin, Gubernur Ahok sampai mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) minta rekomendasi. Kata Ahok, apabila Kejagung merekomendasikan proyek disetop, Pemprov DKI akan putuskan kontrak kerjasama dengan PT JM.
“Kalau memang nanti pertimbangannya (Kejagung) dapat dihentikan, maka kontrak kita dengan mereka (PT JM) akan kita putus. Jadi kali ini benar-benar jelas,” ujar Ahok di Balai Kota.
Pemprov DKI, kata dia, sedang mempersiapkan surat resmi pemberhentian proyek monorel yang akan dikirimkan ke PT JM. “Makanya kami juga minta pertimbangan dari Kejaksaan Agung. Setelah selesai, kami akan segera mengirimkan surat tersebut,” ujar Ahok.
Kata dia, surat pemberhentian itu harus memiliki formula yang kuat, agar tidak ada lagi celah bagi PT JM untuk mengulur waktu menghentikan proyek. “Format suratnya harus tepat harus dilandasi dengan dasar hukum yang sangat kuat.”

Artikel ini ditulis oleh:

Resahkan Warga, DPRD Segera Panggil Manajemen PT Chevron

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Nanang Ali mengatakan pihaknya akan segera mengundang manajemen PT Chevron dan Pertamina untuk membicarakan masalah terminal yang mengganggu warga.
Selama bertahun-tahun, DPRD Penajam Paser Utara juga tidak pernah menerima laporan adanya program CSR yang dilakukan PT Chevron.
“Kami menganggap PT Chevron tidak pernah melakukan program CSR sebagai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tidak pernah ada CSR, karena perusahaan hanya memberi yang sifatnya bantuan, seperti bantuan komputer atau yang lainnya. Tapi CSR atau pembinaan melalui progam yang melibatkan masyarakat secara langsung tidak pernah dilakukan,” kata Nanang Ali.
DPRD Penejam Paser Utara akan mengajukan rancangan peraturan daerah terkait CSR dan ditargetkan pembahasan serta pengesahan Raperda CSR dapat dilakukan pada 2015.
Sebelumnya, warga Kelurahan Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mendesak pemerintah daerah setempat menutup terminal migas milik Chevron karena dinilai tidak memperhatikan masyarakat sekitar dan lingkungan.
Juru bicara warga Kelurahan Lawe-Lawe, Alfian mengatakan bahwa selain tidak memperhatikan masyarakat, keberadaan terminal yang terletak di wilayahnya juga telah menyebabkan kerusakan lingkungan.
“Bertahun-tahun, kami sebagai warga Lawe-Lawe tidak pernah diperhatikan, termasuk rusaknya lingkungan akibat kegiatan di Terminal Chevron Lawe-Lawe,” ujar Alfian di Penajam, Jumat (16/1).
Puluhan warga Kelurahan Lawe-Lawe pada Kamis (15/1) kemarin, mendatangi DPRD Penajam Paser Utara untuk menuntut penutupan Terminal Lawe-Lawe PT Chevron. 

Artikel ini ditulis oleh:

Sambut F1 2015, CEO Ferrari Akui Perkembangan Mobilnya Masih Tertinggal

Jakarta, Aktual.co —  CEO Ferrari, Sergio Marchionne mengungkapkan, bahwa timnya tertinggal dalam pengembangan mobil untuk musim balapan Formula One 2015.

Padahal, Marchionne yakin, pada 2014 kemarin, ada perubahan yang signifikan dari personel Ferrari yang dirotasi dari Stefano Domenicali yang digantikan dengan Marco Mattiacci pada April lalu. Kemudian, Marchionne juga mengambil alih kepemimpinan dari Luca di Montezemolo pada akhir tahun kemarin.

“Kami memulai musim sedikit terlambat, karena desain mobil baru, dimulai juga terlambat,” ungkap Marchionne dikutip Aktual.co dari Crash.net, Jumat (16/1).

“Tapi, kita tidak perlu untuk membekukan mesin, ketika balapan pertama, sehingga itu akan menjadi musim yang sangat menarik. Saya yakin, (perkembangan) mobil bisa menjadi lebih baik seperti tahun-tahun yang telah kita lalui.”

Marchionne menjelaskan, perubahan -mengeluarkan Montezelemo sebagai ketua- yang terjadi saat ini, karena dirinya takut penampilan buruk tim Ferrari di F1, akan berdampak pada seluruh perusahaan.

“Kami memiliki bencana musim 2014, itu karena, saya pikir organisasi cenderung malas. Jadi sudah waktunya untuk membawa beberapa perubahan,” tegasnya. (Laporan: Zaenal Arifin)

Artikel ini ditulis oleh:

Basarnas Terkendala Komunikasi dengan Tim Evakuasi Dua Jenazah

Jakarta, Aktual.co — Badan SAR Nasional mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan tim gabungan yang menggunakan kapal KP Sadewa untuk melakukan evekuasi dua jenazah korban kecelakaan pesawat Airasia Qz8501, di Pulau Maradapan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Rescuer Pos SAR Kotabaru Muhammad Imam Nazarudin mengatakan sejak Rabu (15/1) sore hingga Jumat (16/1) pagi ini, belum bisa berkomunikasi dengan tim evakuasi yang menggunakan kapal KP Sadewa.
“Iya kalau satu orang tidak bisa itu biasa, tetapi ini banyak anggota tim semuanya tidak bisa dihubungi,” kata Imam.
Akibat kesulitan berkomunikasi tersebut, Pos SAR Kotabaru, TNI Angkatan Laut Kotabaru, serta Polres Kotabaru berkoordinasi untuk mencari solusi dengan beberapa cara.
“Di antaranya, menggunakan telepon satelit, dan nomor-nomor telepon warga Pulau Sembilan, atau pihak-pihak lainnya,” kata dia.
Namun semuanya gagal, telepon satelit tidak berfungsi, nomor-nomor telepon warga tidak aktif, dan sebagian di luar jangkauan.
Menurut dia, terakhir berkomunikasi dengan tim evakuasi pada Rabu (15/1) sekitar pukul 17.00 wita.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain