Jakarta, Aktual.co — Para penambang di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menyuling secara tradisional sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan dan Malo.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemkab Bojonegoro Agus Supriyanto, di Bojonegoro, Minggu (25/1), mengatakan, pihaknya belum tahu berapa banyak produksi sumur minyak tua di daerahnya yang disuling penambang, karena tidak terbeli Pertamina EP “Asset IV Fiel” Cepu.

Tetapi, menurut dia, pemkab sudah berusaha melakukan pendekatan kepada Pertamina EP “Asset IV Field” Cepu, agar membeli seluruh produksi sumur minyak tua tersebut.

“Pertamina EP “Asset IV Field” Cepu beralasan pengurangan pembelian produksi sumur minyak tua, karena faktor anggaran,” katanya.

Dari keterangan yang diperoleh, jumlah sumur minyak tua yang masuk kontrak antara Pertamina EP “Asset IV Field” Cepu, Jawa Tengah, dengan KUD Usaha Jawa Bersama, KUD Sumber Pangan, dan KUD Karya Sejahtera, sebanyak 250 buah.

Tapi, Pertamina IV “Asset IV Field” Cepu, memperkirakan di Desa Wonocolo, Hargomulyo, dan Mbeji, Kecamatan Kedewan dan Desa Kedungsumber, Kecamatan Malo, terdapat sekitar 500 sumur minyak.

Dari data yang ada, produksi sumur minyak tua yang dikelola KUD Usaha Jaya Bersama (UJB), Kecamatan Kedewan, mencapai 55 truk tangki (per tangki 5.000 liter/hari), tapi yang dibeli hanya sekitar 25 truk.

Produksi sumur minyak tua yang dikelola KUD Sumber Pangan, Kecamatan Kedewan, sekitar 25 truk tangki/hari, sedangkan yang dibeli hanya sekitar 10 truk tangki/hari. Sedangkan KUD Karya Sejahtera, Kecamatan Malo, sekitar enam truk tangki/hari, yang dibeli tiga truk tangki/hari.

Seorang penambang sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan, Sholeh, menjelaskan para penambang menyuling produksi minyak mentah yang tidak dibeli Pertamina EP “Asset IV Field” Cepu, untuk dijadikan solar atau minyak tanah.

“Produksi hasil sulingan minyak mentah dijual di pasar bebas dengan harga Rp700 ribu/drum,” katanya.

Tapi, sesuai dengan kesepakatan, para penambang memperoleh imbalan jasa pengambilan minyak mentah dari Pertamina EP “Asset IV Field” Cepu, sebesar Rp180 ribu/drum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menawarkan dua opsi pembentukan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah setempat yang ditargetkan rampung pada 2018.

“Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah mengaji pendirian PTN di Kota Bekasi dengan sejumlah opsi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, di Bekasi, Minggu (25/1).

Menurut dia, opsi pertama adalah mengubah status Universitas Islam 45 (Unisma) di Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, dari swasta menjadi PTN.

Unisma memungkinkan untuk dijadikan PTN mengingat besarnya gelombang desakan tersebut dari kalangan mahasiswa dan sebagian dosen.

“Kita sudah upayakan untuk menjadikan Unisma ini sebagai PTN sejak lama dan hingga kini prosesnya masih terus berlanjut,” katanya.

Adapun opsi kedua, kata dia, adalah menggabungkan dua universitas swasta menjadi satu PTN. “Kami tengah mengaji pendirian PTN dengan melibatkan dua kampus,” katanya.

Kampus tersebut adalah Unisma dan Universitas Krisnadwipayana (Unkris) di Jalan Unkris Nomor 03, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi.

Untuk mewujudkan rencana itu, pihaknya mengaku sudah bertemu dengan masing-masing pengurus yayasan kampus tersebut. Menurutnya, pihak Unkris sudah memberikan respon positif dengan mengajukan proposal permohonan perubahan status kepada Pemkot Bekasi.

Menurutnya, penggabungan dua universitas itu untuk memenuhi syarat pendirian PTN berupa kepemilikan lahan 30 hektare.
“Jika kedua kampus itu digabung, maka syarat 30 hektare akan terpenuhi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Para petambak kepiting berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengubah peraturan yang melarang spesies yang sedang bertelur.

Permen Nomor 1/2015 melarang penangkapan kepiting bakau (Scylla spp) yang lebar karapasnya kurang 15 cm, rajungan (Portunus pelagicus spp) yang karapasnya di bawah 10 cm, dan udang lobster (Panulirus spp) yang cangkangnya belum sampai 8 cm. Menangkap hewan yang sedang bertelur dari spesies tersebut juga dilarang.

“Kepiting dari tambak ini titipan dari restoran yang ada di Balikpapan dari pembelian sebelum aturan itu keluar. Tapi ini juga tak lama lagi akan habis karena tidak ada lagi bibit untuk dibesarkan,” kata Rian, petambak di Kelurahan Gunung Tembak, Balikpapan Timur, Minggu (25/1).

Selain kepiting, Rian juga memelihara bandeng dan ikan mas, karena tidak ada lagi pasokan bibit kepiting bakau dari para perakang, sebutan untuk para nelayan penangkap kepiting, maka tidak ada lagi kepiting untuk dibesarkan di dalam keramba-keramba tambak.

“Para perakang takut dengan sanksi pidana yang menyertai aturan tersebut,” kata Rian.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pada pasal 31 ada ancaman pidana penjara hingga 3 tahun dan denda sampai Rp150 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan pada Minggu (25/1) ini, sedikitnya dua kali guncangan gempa terjadi yaitu pada pagi hari di Laut Banda dan sore hari di Laut Maluku.

Menurut BMKG, seperti disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi Lampung Yuharman, telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,4 skala Richter, pukul 16.20 WIB pada daerah dengan koordinat Lintang 1.09 derajat Lintang Utara (LU) dan Bujur 126.35 derajat Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 10 km.

Lokasi gempa itu di Laut utara Maluku; 113 km barat laut Ternate; 124 km barat laut Tidore; 138 km barat daya Halmahera Barat; 143 km barat laut Sofifi Maluku Utara; dan 2.314 km timur laut Jakarta.

BMKG menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami.

Sebelumnya, BMKG juga menyampaikan telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,1 SR, pukul 07.30 WIB pada koordinat Lintang 7.51 derajat Lintang Selatan (LS) dan Bujur 129.23 derajat Bujur Timur (BT), dengan kedalaman 156 km.

Lokasi gempa di Laut Banda; 237 km barat laut Maluku Tenggara Barat; 315 km timur laut Maluku Barat Daya; 433 km barat daya Maluku Tenggara; 444 km tenggara Ambon; dan 2.493 km tenggara Jakarta.

BMKG juga menegaskan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — LSM Lodaya meminta aparat penegak hukum mengungkap aliran dana kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan isterinya Nurlatifah, termasuk yang mengalir ke kalangan pegawai negeri sipil Pemkab Karawang.

Sekjen LSM Lodaya Yusuf Nurwenda mengatakan, di Karawang, Minggu (25/1), sesuai dengan perkembangan kasus tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jabar, Bandung, ada indikasi kalau dana tersebut mengalir ke kalangan pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemkab Karawang.

“Uang yang diduga berasal dari hasil pencucian uang itu sempat dikirim ke Bagian Umum Pemda. Jadi ada uang yang mengalir ke kalangan PNS,” katanya.

Terkait dengan uang yang mengalir ke Bagian Umum Pemda Karawang, itu sudah cukup jelas. Karena hal tersebut beberapa kali disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sementara itu, dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Ade Swara dan isterinya diduga menghimpun uang dari berbagai pihak hingga mencapai sekitar Rp27 miliar. Uang yang telah dihimpun itu kemudian dibelanjakan dan dipinjamkan.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaannya menyatakan, uang yang diduga milik Nurlatifah hasil dari pencucian uang diberikan ke Bagian Umum Pemda Karawang.

Ketika itu, Nurlatifah melalui sepupunya Ali Hamidi menyerahkan uang itu ke Bagian Umum, senilai Rp250 juta. Uang tersebut diakuinya sebagai uang pinjaman. Tetapi tidak bisa disebutkan untuk apa uang tersebut digunakan.

Sesuai kesaksian Ali Hamidi dalam persidangan sebelumnya, nominal uang yang sampai ke Bagian Umum bukan Rp250 juta, tetapi mencapai Rp650 juta.

Yusuf Nurwenda menyatakan, keterlibatan pegawai negeri sipil Pemda Karawang dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ade Swara dan isterinya cukup tinggi.

Atas hal itulah pihaknya meminta agar aparat penegak hukum segera mengungkap keterlibatan para PNS dalam kasus tersebut.

“Jika tidak ada kedekatan khusus, seorang PNS di Bagian Umum itu tidak mungkin berani meminjam uang kepada isteri bupati,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: