Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia Melli Darsa menilai Presiden Joko Widodo telah menggadaikan jabatan-jabatan strategis di bidang hukum dalam rangka memenuhi traksaksi politik dan balas budi saja.

“Presiden Jokowi nampak telah menggadaikan jabatan-jabatan strategis di bidang hukum dalam rangka transaksi politik dan politik balas budi, sedangkan pemberantasan mafia hukum serta KKN sama sekali belum diprioritaskan,” kata Ketum Iluni FHUI Melli Darsa pada keterangan pers “100 hari Pemerintahan Jokowi-JK” di Jakarta, Minggu (25/1).

Dalam memberikan keterangan Melli Darsa juga didampingi Pakar Hukum Pidana Ganjar Laksamana dan lainnya.

Lebih lanjut Melli Darsa menambahkan penilaian Iluni FHUI ini didasarkan pada dua indikator utama. Pertama, program kebijakan hukum nasional yang disusun. Kedua, dalam pelaksanaan hak prerogratif presiden terkiat penunjukkan pejabat di bidang hukum. Contohnya penunjukkan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Jaksa Agung Prasetyo maupun calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

“Pemerintahan Jokowi-JK tidak mempunyai blue print tentang daftar program legislasi nasional. Begitu juga penunjukkan pejabat di bidang hukum tidak memiliki kompetensi dan kontribusi yang memadai,” kata Melli Darsa.

Menurut Melli semua penunjukkan pejabat di bidang hukum (Menkum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri), sangat kental bernuansa ‘imbalan’ atas dukungan politik yang diterima Jokowi saat pencalonannya sebagai presiden.

“Presiden Jokowi sama sekali tidak konsisten dengan janji-janjinya karena saat pemilihan kabinet, ia melibatkan KPK dan PPATK, namun pada saat memilih Jaksa Agung dan Kapolri, ia bertindak seolah-olah partisipasi maupun masukan dari KPK serta PPATK tidak relevan yang justru menimbulkan kecurigaan bahwa proses pencalonan memang sarat KKN dan politik balas budi,” kata Melli Darsa.

Dalam kesempatan itu ILUNI FHUI meminta presiden Jokowi agar tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mempertimbangkan penggantian pejabat negara di bidang hukum yang telah ditunjuk atau dicalonkan dengan pihak-pihak yang lebih bersih, profesional dan kompeten.

ILUNI FHUI juga meminta Presiden Jokowi segera melepaskan diri dari belenggu politik yang mendistorsi hak-haknya dalam mengangkat pejabat negara di bidang hukum.

“Kita meminta Presiden Jokowi segera menyusun program pembangunan hukum nasional dan legislasi nasional memasukkan agenda sistem penegakan hukum dan HAM melalui KUHP-KUHAP serta pemberantasan korupsi,” kata Melli Darsa.

ILUNI FHUI juga meminta Presiden Jokowi membuka ruang partisipasi publik secara luas serta melibatkan KPK dan PPATK dalam pengambilan kebijakan-kebijakannya untuk menghindari potensi pelenggaran hukum dan korupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Fraksi Partai Golkar DPR akan menginisiasi perubahan sistem anggaran yang sentralistik agar program pusat dan daerah sinkron dan tepat sasaran.

“Fakta yang terjadi di lapangan daerah sedikit mendapat anggaran karena dikelola oleh pusat. Daerah juga sering tidak tahu ada proyek yang sedang dilaksanakan di daerahnya sehingga program tersebut menjadi tidak sinkron dan tidak tepat sasaran,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit, dalam konferensi pers yang digelar setelah acara “Dengar Pendapat Fraksi Partai Golkar DPR dengan Pimpinan Daerah di Jakarta”, Minggu (25/1) .

Ketua Badan Anggaran DPR itu mengatakan anggaran harus dirasakan masyarakat di daerah dan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, tapi hal itu sulit terjadi dengan sistem anggaran yang sentralistik.

Menurut dia, penyusunan anggaran berbasis daerah sangat penting agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi.

Dalam pembahasan APBNP, ujar dia, pembagian anggaran harus dilihat sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga pembagiannya proposional.

Ia juga mengatakan anggaran untuk kepala daerah daerah sebaiknya lebih besar agar kepala daerah dapat sinkronkan program dengan visi misinya.

Meski menginginkan perubahan sistem anggaran sentralistik, ia berpendapat khusus dana desa sebaiknya tetap dilakukan secara sentral agar pemanfaatannya dapat diawasi dan pembangunan desa sesuai dengan program daerah.

“Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, peran kepala daerah sangat sentral sehingga penyaluran dana desa sebaiknya melalui bupati/walikota sebagai penanggungjawab pemerintahan di tingkat kabupaten/kota,” ujar dia.

Terakhir, ia mengusulkan betapa pentingnya politik anggaran yang berpihak pada pengembangan pasar tradisional di daerah untuk menghidupkan ekonomi kecil menengah dan melakukan pembatasan pada pasar modern.

Fraksi Partai Golkar DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang Perppu dan anggaran dengan pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golkar se-Indonesia, Minggu.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, mengatakan akan melanjutkan acara tersebut dua kali setahun agar DPR dapat berkonsolidasi dengan pemimpin dan wakil di daerah.

“Kegiatan ini akan brlanjut secara periodik, sekurang-kurangnya dua kali setahun kita bertemu. Tahap pertama secara regional, berikutnya seluruh Indonesia,” kata Ade.

Artikel ini ditulis oleh: