Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
18 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 39534

PSSI Bersedia Untuk Bertemu dengan Kemenpora

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin mengungkapkan, pihak siap bertemu dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal itu diungkapkan karena desakan anggota Komisi X DPR RI.

“Kami siap jika harus dipertemukan dengan Kemenpora,” tegas Djohar di depan anggota Komisi X, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Bukan hanya akibat desakan, alasan berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Joko Driyono. Kata dia, kesediaan PSSI bertemu dengan pemerintah adalah karena, kurangnya komunikasi.

“Kami (PSSI) akui PSSI dan negara belum sinergi. Karena negara memang harus urus sepakbola Tanah Air,” papar pria yang kerap disapa Jokdri.

Rencana pertemuan dua lembaga itu akan dilakukan, untuk menyamkan persepsi terkait perkembangan sepakbola Tanah Air. Pasalnya, saat ini Kemenpora sudah membentuk Tim Sembilan yang bertugas untuk mengawasi kinerja PSSI, terutama keuangannya.

Seperti diketahui, Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI. Dalam pertemuan tersebut, bukan hanya permasalahan Tim Sembilan dengan PSSi yang di bahas. Masalah pembinaan usia dini, “sepakbola gajah” juga menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

TKI Pulang Bermasalah dapat Pelatihan dan Modal

Jakarta, Aktual.co —Ini kabar gembira buat TKI bermasalah. Sesampainya mereka di tanah air, TKI ini akan langsung mendapat pelatihan skill serta modal‎ buka usaha. “Jadi mereka tak hanya dipulangkan, tetapi juga akan dilatih dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha,” kata Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid seperti dilansir detikcom, Kamis (15/1).

Nusron mengaku akan menggandeng para pelaku industri dan usaha. Mereka inilah yang bakal diajak kerjasama untuk membantu para TKI ilegal tersebut. “Karena pada intinya mereka itu butuh kerja yang nyaman dan kalau di sini dilatih dan dibukakan akses, ada pekerjaan.

Mereka tentu tidak akan nekat menjadi TKI nonprosedural atau legal yang di sana juga tidak nyaman, rawan tidak digaji, dan rawan berurusan dengan hukum,” papar Nusron panjang lebar. Menurut Nusron, pemerintah memang sudah komitmen tidak hanya sekadar memulangkan mereka. Tapi bagaimana caranya agar mereka tidak lagi pergi dan justru menjadi masalah di negara sahabat.

“Prinsipnya kita tidak mau memperlama derita, tetapi juga setelah itu jangan sampai timbulkan problem baru,” ungkap Ketua Umum GP Anshor ini. Pemerintah hingga kini terus mendata validasi jumlah tenaga kerja bermasalah yang ada di luar negeri sekaligus menyiapkan anggaran.

Jumlah TKI bermasalah yang berada di Malaysia sebanyak 1.250.000 orang, Arab Saudi 588.075 orang dan negara lain 32.073 orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah memulangkan TKI bermasalah dari Arab Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang.

DPRD DKI Tolak Penjualan Miras di Mini Market

Jakarta, Aktual.co — Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak mini market yang menjual minuman keras (Miras) secara terang-terangan di Ibu Kota.

“Kami tidak setuju dengan mini market yang menjual minuman keras (Miras) secara bebas dan terang-terangan di Ibu Kota,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Yani di Jakarta, Kamis (15/1).

Yani mengatakan pihaknya menolak keberadaan mini market tersebut karena kebanyakan tempat tersebut menjadi sumber pelanggaran ketertiban umum yang sangat meresahkan masyarakat.

“Kebanyakan kasus pelanggaran ketertiban umum itu disebabkan minuman keras dan saat ini tempat yang paling banyak menjual barang tersebut adalah mini market,” kata Yani.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

AJI: Kebebasan Berpendapat Batasnya Hati Nurani

Jakarta, Aktual.co —Pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Andreas Harsono menilai pembahasan tragedi Charlie Hebdo di dunia jurnalistik tidaklah mudah. Sebab di satu sisi kebebasan berpendapat sangat  diperlukan.

“Belajar dari Orde Baru, kalau tidak ada kebebasan berpendapat (free of speech) makin banyak orang diinjak-injak. Karena makin bermutu informasi makin bermutu masyarakatnya,” kata Andreas saat diskusi “Kekerasan Charlie Hebdo: Antara Kebebasan Pers dan Toleransi Kehidupan Umat Beragama” di Jakarta, Kamis (15/1).

Meski begitu, terang Andreas, bila free of speech mengalami penyelewengan (abuse) juga akan berbahaya. Seperti kasus Charlie Hebdo. “Tapi kan hukum penodaan agama di Perancis sendiri memang tidak ada.  Karena itu banyak yang mendukung suburnya kaum satiris di Perancis. Tak hanya kaum kiri, kaum ultra nasionalis (sayap kanan) di Perancis juga selalu menyinyiri kaum migran termasuk Islam,” katanya.

Andreas sendiri mengakui sepaham dengan pendapat empat ulama yang pernah menggugat Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia. Menurut Andreas tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim bahwa agama tertentu sudah ternodai.

“Dulu empat ulama Maman Imanul Haq, Dawam Raharjo, Musdah Mulia dan Abdurrahman Wahid dengan alasan itu mengatakan UU penodaan agama dicabut. Tapi ditolak MK yang diketuai Akil Mochtar,” kata Andreas

Tetapi dengan adanya UU penodaan agama dan UU ITE di Indonesia kaum satiris memang diyakini tidak akan tumbuh subur. UU tersebut diyakini Andreas membatasi kelompok atau individu mengutarakan pendapat yang menembus batas sensitifitas agama atau suku dan ras. “Jadi kalau menurut saya kebebasan pendapat itu batasnya hati nurani,” tegas Andreas.

Layani Warga Dengan Baik, Transjakarta Dapat Apresiasi Dari Ahok

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan apresiasi terhadap kinerja Transjakarta yang telah melayani warga ibukota selama sebelas tahun.

“Sejauh ini, kinerja Transjakarta sudah oke, sudah baik. Hanya saja memang kita harus tambahkan lagi jumlah armada busnya, sehingga pelayanannya bisa maksimal,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).

Ia pun menilai pembentukan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai pengelola angkutan masal tersebut merupakan langkah yang tepat dalam upaya memperbaiki sistem pelayanannya.

“Saya rasa dengan membentuk PT Transjakarta, kita belum terlambat untuk mengubah wajah Transjakarta. Selain itu, kita bisa semakin memperkuat Transjakarta sebagai transportasi andalan di ibukota,” ujar Ahok.

Untuk selanjutnya, ia menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengurangi Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PT Transjakarta, kemudian menggantinya dengan Public Service Obligation (PSO).

“Karena saya pikir sebetulnya lebih baik pakai operator, lalu kita terapkan sistem tarif rupiah per kilometer. Dengan begitu, kita bisa tahu persis berapa hitungannya dan tidak ada yang dirugikan,” tutur Ahok.

Selain itu, dia mengungkapkan pihaknya juga berharap agar secepatnya seluruh koridor Transjakarta dapat menerapkan sistem kartu elektronik atau e-ticketing.

“Kalau semuanya pakai e-ticketing, kita bisa mengetahui kira-kira koridor mana yang selalu ramai, dan disitu kita akan tambah jumlah armadanya, sehingga warga tidak perlu menunggu lama,” ungkap Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Komisi X Harap PSSI Terima Kritikan

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya berharap, PSSI bisa menerima pernyataan pedas yang dilontarkan oleh beberapa anggota Komisi X. Menurutnya, pernyataan tersebut merupakan bentuk kecintaan terhadap sepakbola Tanah Air dan PSSI.

“Penilaian publik terkait judi bola, ‘sepakbola gajah’, buruknya pretasi timnas, merupakan kritik kepada PSSI. Itu bisa dibereskan sama-sama, sehingga kepercayaan publik semakin besar,” harap Teuku usai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PSSI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/1).

Meski begitu, Komisi X tetap menyadari posisi PSSI yang punya ikatan dengan federasi sepakbola dunia (FIFA). Teuku menjanjikan bahwa, pihaknya akan memfasilitasi agar tidak terjadi intervensi terhadap PSSI.

Dia juga mengatakan jika Komisi X akan mendorong Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk memperhatikan infrastruktur sepakbola.

“Dari kami (Komisi X) tidak mengintervensi PSSI. Karena kami menghargai PSSI berada di bawah naungan FIFA. Kami bisa bantu untuk mendorong Kemenpora memperhatikan sarana dan prasaran sepakbola,” tandasnya.

Pandangan yang sama juga dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin. Dia mengatakan, lembaga pimpinannya itu hanya membutuhkan dukungan moril dari pemerintah.

“Kami (PSSI) hanya butuh dukungan moril, materi kita bisa cari sendiri. Seperti infrastruktur lapangan di daerah-daerah. Kita perlu dukungan politik,” papar Djohar.

Artikel ini ditulis oleh:

1...39,53339,53439,535...43,197Halaman 39,534 dari 43,197

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya