Jakarta, Aktual.co —   Terpidana kurungan seumur hidup kasus suap Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar memberikan selamat kepada Ketua MK terpilih Arief Hidayat.
“Ya, selamat lah, bagus,” kata Akil seusai memberi kesaksian pada persidangan kasus suap pilkada Palembang, Romi Herton dan istrinya Masyitoh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (15/1).
Akil juga mengatakan agar Arief Hidayat dapat memimpin MK dengan baik. “Agar dia bisa memimpin MK ke depan, sudah dapat kepercayaan dari rekan-rekan hakim,” kata dia.
Ketika ditanyai mengenai rekam jejak Arief Hidayat di MK, Akil berpendapat Arief memiliki sejarah yang baik.
“Oh bagus, bagus, baik, baik,” kata Akil.
Seperti diketahui, Arief Hidayat terpilih sebagai Ketua MK periode 2015-2017 menggantikan Hamdan Zoelva. Arief didampingi Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman.
Pada hari Akil ini menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk dua sidang sekaligus.
Pada persidangan pertama Akil bersaksi untuk terdakwa pemberian keterangan palsu persidangan Muhtar Ependy. Sedangkan sidang kedua ia bersaksi untuk terdakwa kasus suap pilkada Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan jika lebih baik DPR segera menerima Perppu Pilkada yang diterbitkan  oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, sejak pembukaan masa sidang kedua itu setidaknya sudah harus dilakukan pembahasan dan persetujuan dari parlemen.
“Perppu ini hak DPR, dipercepat karena mempengaruhi persiapan KPU. Kami juga persiapan dana. Semakin cepat semakin baik,” ucap Tjahjo, Kamis (15/1).
Sementara itu, sambung dia, dana untuk Pilkada serentak dapat segera dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Saat ini sudah ada 96% daerah yang siap masalah dana Pilkada.
“Kita dalam posisi pasif. Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY,” ujar dia.
Terkait waktu pelaksanaan Pilkada, politisi PDIP menyerahkannya ke KPU. Kemendagri merencanakan agar pelantikan semua kepala daerah serentak di Istana.
“Itu ranah KPU. Kami ingin pelantikannya bersama-sama presiden di Istana. Kalau makin cepat, masalahnya, putaran kedua tidak akan terganggu.”
Sejumlah fraksi di Komisi II masih membahas sejumlah perbaikan di tubuh Perppu Pilkada. Tjahjo memasrahkan hal tersebut pada komisi pimpinan Rambe Kamarul Zaman itu.
“Ya itu wajar, kami mendampingi. Mau apa bentuknya terserah DPR,” pungkas Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid