Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan jika lebih baik DPR segera menerima Perppu Pilkada yang diterbitkan  oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya, sejak pembukaan masa sidang kedua itu setidaknya sudah harus dilakukan pembahasan dan persetujuan dari parlemen.
“Perppu ini hak DPR, dipercepat karena mempengaruhi persiapan KPU. Kami juga persiapan dana. Semakin cepat semakin baik,” ucap Tjahjo, Kamis (15/1).
Sementara itu, sambung dia, dana untuk Pilkada serentak dapat segera dianggarkan di APBD masing-masing daerah. Saat ini sudah ada 96% daerah yang siap masalah dana Pilkada.
“Kita dalam posisi pasif. Saya yakin DPR tidak akan mempermalukan Pak SBY,” ujar dia.
Terkait waktu pelaksanaan Pilkada, politisi PDIP menyerahkannya ke KPU. Kemendagri merencanakan agar pelantikan semua kepala daerah serentak di Istana.
“Itu ranah KPU. Kami ingin pelantikannya bersama-sama presiden di Istana. Kalau makin cepat, masalahnya, putaran kedua tidak akan terganggu.”
Sejumlah fraksi di Komisi II masih membahas sejumlah perbaikan di tubuh Perppu Pilkada. Tjahjo memasrahkan hal tersebut pada komisi pimpinan Rambe Kamarul Zaman itu.
“Ya itu wajar, kami mendampingi. Mau apa bentuknya terserah DPR,” pungkas Tjahjo.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan agar DPR RI segera untuk melakukan pembahasan dan penetapan terhadap Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Pemda.
“Mengingat DPR hanya diberi kewenangan setuju atau tidak terhadap perppu, maka Fraksi PDI-P mengusulkan pembahasannya berlangsung dalam waktu singkat,” kata Arid saat menyampaikan pandangan fraksi PDIP, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menkumham, di ruang komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
Lebih lanjut, sambung dia, agar langsung dijadwalkan pembahasan kedua perppu tersebut, yang kemudian langsung dibawa dalam Rapat Paripurna DPR. “Diharapkan hal tersebut dapat berlangsung hanya dalam waktu satu minggu,” ucap dia.
“Fraksi PDI-P pun berharap usulan itu mendapat respon positif dari pemimpin Komisi II DPR,” Arif pun menambahkan.
Fraksi PDI-P, kata dia, melihat penerbitan kedua perppu di akhir masa jabatan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono memenuhi syarat. Pandangan tersebut dilakukan lewat penilain objektif, agar menjamin pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung dengan demokratis, sebagaimana amanat pasal 18 ayat 4 UUD 1945.
“Sehingga demi menghormati demokrasi perlu dilakukan pilkada secara langsung dengan melakukan sejumlah perbaikan mendasar. Terlebih, pilkada melalui DPRD telah mendapat penolakan dari masyarakat luas,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Kebijakan ekonomi pada awal pemerintahan Jokowi telah menjurus ke arah neo-liberal. Jokowi seolah tengah membangun sistem liberalisasi pengelolaan energi salah satunya melepas tata niaga migas ke mekanisme pasar asing.

“Jika bertemu dengan modal asing, lama-lama kita hanya dapat uang sewa tanah dan upah buruh saja, kita tidak menerima untung”,  ungkap Hariman Siregar, aktivis Malari, kepada aktual.co, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/1). Hariman menyatakan bahwa hutang negara kita akan semakin bertambah, jika pengelolaannya dilepas ke pasar modal asing bukan mengurangi.

Hariman juga menentang upaya liberalisasi dengan semakin banyaknya modal asing yang ditanam di Indonesia. “Kita menentang liberalisasi, seharusnya asing tidak boleh lebih dari 50 persen dari proyeksinya, pribumilah yang harus dapat keuntungan lebih dari 50 persen,” katanya. Hariman mengimbau jangan sampai kedepannya modal asing menguasai sistem ekonomi negara. “Modal asing itu kuat, perlu proteksi terhadap itu”, ujar Hariman

Artikel ini ditulis oleh: