Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Kebijakan ekonomi pada awal pemerintahan Jokowi telah menjurus ke arah neo-liberal. Jokowi seolah tengah membangun sistem liberalisasi pengelolaan energi salah satunya melepas tata niaga migas ke mekanisme pasar asing.

“Jika bertemu dengan modal asing, lama-lama kita hanya dapat uang sewa tanah dan upah buruh saja, kita tidak menerima untung”,  ungkap Hariman Siregar, aktivis Malari, kepada aktual.co, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (15/1). Hariman menyatakan bahwa hutang negara kita akan semakin bertambah, jika pengelolaannya dilepas ke pasar modal asing bukan mengurangi.

Hariman juga menentang upaya liberalisasi dengan semakin banyaknya modal asing yang ditanam di Indonesia. “Kita menentang liberalisasi, seharusnya asing tidak boleh lebih dari 50 persen dari proyeksinya, pribumilah yang harus dapat keuntungan lebih dari 50 persen,” katanya. Hariman mengimbau jangan sampai kedepannya modal asing menguasai sistem ekonomi negara. “Modal asing itu kuat, perlu proteksi terhadap itu”, ujar Hariman

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto mengatakan disetujui atau tidak disetujui ketentuan Perppu No 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda), akan tetap menimbulkan persoalan hukum.
Terlebih, jika Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditolak, maka akan terjadi kekosongan hukum.
“Menyetujui atau tidak menyetujui Perppu itu akan tetap menimbulkan persolan hukum,” kata Yandri saat menyampaikan pandangan fraksi PAN, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mendagri dan Menkumham, di ruang komisi II, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/1).
Lebih lanjut, sambung dia, maka sangat penting adanya kesepahaman bersama dari semua fraksi dan pemerintah terkait pembahasan dan penetapan Perppu resmi yang dikeluarkan 2 Oktober 2014 kemarin. Mengingat, kata dia, akan ada sekitar 400 kepala daerah yang akan berakhir masa tugasnya.
Sebab, sesuai ketentuannya pelaksana tugas (Plt) kepala daerah tidak dapat mengambil keputusan yang sifatnya strategis.
“Karena itu, Perrpu ini perlu segera dibahas dalam masa sidang ini, demi kebaikan bangsa ini kedepannya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan pemerintah dan DPR harus segera membentuk dewan etik independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Dia menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
“Perlu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka. Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi  dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK,”  ujar Neta kepada wartawan Kamis (15/1).
Dalam setiap  kasus gratifikasi, seperti yang dituduhkan pada Budi Gunawan dalam kasus rekening gendutnya, seharusnya KPK memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi.
”Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan,” tegasnya. 
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pada tanggal 15 Januari adalah tanda-tanda pembenahan demokrasi. Setiap tahunnya diperingati sebagai Peringatan peristiwa Malari. “Politik kita saat ini sedang kritis”, ujar Isti Nugroho, Direktur eksekutif Indemo (Indonesian Democracy Monitor), Kamis (15/1) di Sukabumi, Jawa Barat, kepada aktual.co.

Isti juga menyatakan terkait disahkannya Budi Gunawan, tersangka dugaan korupsi yang didaulat menjadi Kapolri, demokrasi kini menjelma menjadi kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi telah ditinggalkan. “terbukti sekarang Jokowi mengandalkan kekuasaan bukan lagi pemrintah yang demokrasi”,  ujar Isti.

Ia menambahkan setelah dilantiknya Jokowi menjadi presiden, Jokowi akan melibatkan PPATK dan KPK dalam proses kebijakan dalam pemilihan kabinet dan ketua institusi pemerintahan. Namun, kekuasaan telah merubah itu. “sudah jelas krisis demokrasi dan krisis tata negara sudah dimulai”, katanya

Artikel ini ditulis oleh: