Jakarta, Aktual.co — Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran, Muradi mengatakan, langkah Ketua KPK, Abraham Samad meminta langsung ke Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko untuk mengamankan kantor KPK, mengindikasikan empat hal.

Muradi menilai, permintaan Samad kepada Jenderal Moeldoko ini, karena takut dengan adanya ancaman penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polri, paska penangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto oleh Polri terkait dengan sengketa Pemilukada di Kotawaringan Barat.

Hal pertama, kata Muradi adalah, bentuk inferioritas yang berlebihan dari kemungkinan ancaman bersenjata dari institusi sipil bersenjata, yakni Polri.

“Paradigmatik superioritas sipil atas militer paska transisi demokrasi yang panjang ini menjadi terkoreksi karena upaya mengajak dan melibatkan TNI pada konflik antara KPK-Polri yang ranahnya lebih bernuansa penegakan hukum,” katanya, Minggu (25/1).

Kedua, kata Muradi, penegasan Presiden Joko Widodo agar penyelesaian masalah antara KPK dan Polri tetap dalam kerangka penegakan hukum. “Langkah untuk meminta pengamanan oleh TNI berpotensi untuk memperluas konflik tidak hanya KPK dan Polri dan menegaskan apa yang menjadi kebijakan Presiden,” ucapnya.

Selanjutnya Muradi menjelaskan, langkah Samad untuk meminta pengamanan TNI oleh pimpinan KPK juga dapat diartikan sebagai bagian ketidakpercayaan antar institusi yang terlibat dalam konflik tersebut. “Padahal pada konteks pemberantasan korupsi, kerja sama antar KPK dan Polri berkorelasi dengan menguatnya kerja sama antar institusi tersebut,” nilainya.

Dan yang keempat kata Muradi, hal itu membuat turunan dari ketidakpercayaan antar institusi tersebut berkorelasi pada tidak efektifnya masing-masing fungsi dan membuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif. “Dan pelibatan pengamanan Oleh TNI mengarah pada situasi politik yang tidak kondusif,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala melihat adanya perbedaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi perseteruan KPK dengan Polri.
Menurutnya, SBY dalam penanganannya (KPK-Polri) terlihat lebih pro kepada KPK, sementara Jokowi tidak mengintervensi keduanya.
“SBY seperti pro KPK, kalau Jokowi Tak mau mengintervensi,” kata Adrianus, di jakarta, Minggu (25/1).
Dia menyebutkan, dalam kasus yang dihadapi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, kecil kemungkinan kepolisian mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3).
“Kasus BW itu di SP3, saya rasa tidak,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Koordinator KontraS Haris Azhar menilai Presiden Joko Widodo tidak melaksanakan fungsi dan tugasnya selaku pemimpin pemerintahan.
Hal ini dikatakan terkait kisruh yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
“Dia bukanlah titik akhir penataan di Indonesia, dia hanya ‘footstep’ yang diperebutkan. Jokowi bukan pemain utama, tapi pemegang cap yang bawa stempel,” kata Haris Azhar, di Jakarta, Minggu (25/1).
Jokowi dinilai tak melaksanakan perannya selaku pemimpin negara dalam kisruh yang terjadi antara KPK dan Polri.
Kebijakan yang dilakukan Jokowi lebih didominasi oleh politisi partai dalam lingkaran istana.
“Memang akhirnya bagi-bagi kekuasaan. Ini kepentingan mereka, ini yang lebih dominan.”

Artikel ini ditulis oleh: