Jakarta, Aktual.co — Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, meminta KPK dan Polri selaku penegak hukum, tidak mempermainkan hukum dan mempertontonkan “permainan” (drama) hukum itu, sedangkan aktivis 1998 meminta Presiden Joko Widodo juga tidak mempermainkan konstitusi (UUD 1945).

“Kami merasa prihatin melihat apa yang terjadi saat ini. Rakyat diberi tontonan atau drama hukum oleh elit-elit penegak hukum di negeri ini,” kata Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum GP Ansor Jatim, Khoirul Huda, di Surabaya, Minggu (25/1).

Menurut dia, permainan hukum itu diulang kembali oleh elit-elit penegak hukum itu (KPK-Polri) hingga tiga kali, setiap ada proses hukum anggota Polri oleh KPK, maka Polri langsung “menembak” komisioner KPK.

“Mestinya, elit penegak hukum itu memberi pembelajaran yang baik bagi masyarakat dalam upaya strategi penegakan hukum, bukan sebaliknya,” katanya, didampingi ketua tim media center Ansor Jatim, Abdul Hady JM.

Sementara itu, aktivis 1998, Syafrudin Budiman, meminta Presiden Joko Widodo tidak mempermainkan atau justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila dengan mengintervensi KPK.

“Kalau Abraham Samad (Ketua KPK) menolak memberikan hasil penyidikan Budi Gunawan, maka Presiden Jokowi harus menghargai agar proses hukum berjalan secara yuridis, bukan politis,” katanya.

Apalagi, UUD 1945 tidak memberi hak dan wewenang kepada Presiden untuk mengetahui hasil penyidikan KPK, karena itu tindakan Jokowi akan justru melanggar konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila.

“Presiden bisa meminta KPK, apabila negara dalam kondisi darurat militer atau perang, tapi hal itu pun harus dengan persetujuan DPR, tapi sekarang bukan situasi perang,” katanya.

Namun, bila permintaan Jokowi kepada KPK itu hanya dilandasi ketidaktahuan dia tentang tata negara dan bukan sikap politik, maka hal itu tidak melanggar Konstitusi.

“Presiden buka raja atau ratu yang punya hak veto, Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia dan bukan Kerajaan Indonesia,” katanya.

Ia menilai penangkapan Bambang Widjayanto (BW) secara normatif masih bisa dimaklumi dan BW ketika jadi tersangka bisa mengundurkan diri sesuai UU.

“KPK bisa jalan terus dengan tiga orang komisioner atau segera dipilih dan ditetapkan komisioner baru agar pemberantasan korupsi tidak jalan di tempat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)‬, ‪Khairul Fahmi menyatakan, pengaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (23/1) yang dilakukan oleh Tim intelejen TNI, dapat menimbulkan kecurigaan dari pihak Polri.

“Jenderal Moeldoko (Panglima TNI), mestinya tak hanya secara khusus menurunkan personil intelejen. Dengan begitu, publik akan tenang tidak berfikir negatif dalam rangka pengamanan itu,” katanya ketika dihubungi aktual.co, di Semarang, Minggu (25/1).
‪
Menurutnya, Panglima sebaiknya membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur gabungan TNI dari berbagai kesatuan. Khairuyl mencontohkan, Kopaskhas TNI AU dan Marinir bisa dilibatkan, termasuk juga unsur POM TNI dan Intelijen untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan aman dan terkendali. Dengan demikian, tudingan TNI khususnya Angkatan Darat telah berpihak dan memanfaatkan friksi ini sebagai ajang ‘balas dendam’ bisa ditepis.‬

‪Ia mengatakan, bila pelibatan itu bisa dilakukan oleh TNI, maka kegaduhan yang terjadi akibat konflik Cicak vs Buaya jilid 2 ini bisa diredam. Publik diharapkan bisa lebih tenang dalam menyikapi perseteruan antar dua lembaga negara yang diawali dari penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang disusul  penetapan Kepala Lemdiklat Polri ini sebagai tersangka kasus gratifikasi oleh KPK.‬

‪Namun yang paling penting, meski masih positif, kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyiapkan aturan main yang jelas mengenai pelibatan TNI ini. “Sebagai alat negara di bawah kendali Presiden, TNI tak boleh semaunya menggerakkan pasukan. Semua harus jelas dan berdasarkan aturan agar tak menambah kacau situasi,” bebernya.

Ia berharap ‪pemerintah harus menetapkan batasan bagi kiprah TNI dalam operasi militer selain perang ini. Maksudnya agar tatanan masyarakat sipil yang dibangun pasca Orde Baru ini tidak rusak hanya karena tarik menarik kepentingan sejumlah orang atau lembaga. Termasuk oleh TNI.‬

Dikatakan, perintah Panglima TNI pada pasukannya untuk bersiaga penuh menghindari terjadinya gesekan antara Polri dan KPK patut diapresiasi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepedulian dan komitmen TNI dalam menjaga keamanan dan kewibawaan negara.

“Bagaimanapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani ‘extra ordinary crime’ bernama korupsi ini butuh ‘extra ordinary guards’ atau kawalan luar biasa dari segenap komponen,” ujar dia.

Berdasarkan informasi yang didapat, tiga pasukan elit TNI dari tiga matra diterjunkan, yakni Komando Pasukan Khusus (Kopasus) TNI Angkatan Darat, juga Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Khas (Kopaskhas) TNI Angkatan Udara.

Artikel ini ditulis oleh: