Jakarta, Aktual.co — Kapolresta Medan Komisaris Besar Polisi Nico Afinta Karokaro mengatakan, narapidana MH (31 tahun) yang merupakan warga Desa Garot Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh mengendalikan narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan klas I pantas diberikan hukuman mati.
“Pengedar narkoba tersebut, yang membuat warga menjadi pemakai dan kecanduan obat-obat yang berbahaya bagi kesehatan manusia,” kata dia di Mapolresta Medan, Selasa (13/1).
Nico mengatakan, akibat peredaran narkoba itu suami isteri terjadi perceraian, pencurian, perampokan dan kejahatan lainnya. Bahkan, sambung dia masyarakat banyak terpengaruh dengan narkoba, sehingga harus menjual perhisan berupa emas dan barang berharga lainnya yang selama ini disimpan.
Uang dari hasil menjual emas tersebut, kata dia hanya digunakan masyarakat untuk membeli narkotika. “Kalian (pengedar) narkoba, hanya tenang-tenang saja menjual barang haram itu, sedangkan masyarakat, pelajar, mahasiswa dan remaja sudah banyak yang rusak, akibat narkotika tersebut.”
Tersangka MH yang berperan mengendalikan narkoba dari dalam lapas harus diberikan sanksi yang cukup berat, yakni hukuman mati. “Polresta Medan akan membuat pasal pemberatan, dan hukum mati saja tersangka Napi MH pengedar narkoba, dengan memberikan pasal maksimal,” kata Nico.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi diminta tidak banyak komentar dan melakukan pencitraan atas ditunjuknya Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kepala Kepolisian oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi KPK selama tidak pernah menindaklanjuti kasus rekening gendut yang mencuat pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Soal rekening gendut ini kan sejak zaman SBY, sudah berapa tahun? Selama itu KPK kerjanya apa? Kejadian ini jadi introspeksi bagi KPK agar jangan banyak bicara dan jangan banyak pencitraan. Tindaklanjuti laporan yang ada,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Prof Romli Atmasasmita kepada wartawan, Selasa (13/1).
Romli menilai, permintaan KPK secara tidak langsung untuk dilibatkan dalam proses seleksi calon Kapolri sudah tidak mungkin. Bahkan KPK dapat dianggap membangkang, jika tetap  menelisik rekening gendut Budi Gunawan.
“Kalau sekarang mau lidik soal Budi Gunawan justru KPK membangkang presiden karena sudah ditunjuk sebagai calon Kapolri.”
Romli mengatakan, pelibatan KPK dalam proses seleksi penyelenggara negara menjadi sia-sia karena tidak pernah ditindaklanjuti. Hal itu salah satunya terjadi saat KPK dilibatkan dalam proses seleksi calon menteri. Seharusnya, menurut Romli, KPK menindaklanjuti calon-calon menteri yang distabilo merah agar mendapat kepastian hukum.
“(Calon menteri) yang mendapat stabilo merah itu mau diapain. harus jelas diapain. Sudah merah dibiarkan,” kata dia.
Romli mendukung Jokowi untuk tidak melibatkan KPK dalam proses penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Menurut dia, Jokowi telah menggunakan hak preogratifnya sebagai Presiden. Apalagi, sejauh ini, tanpa tindak lanjut dari KPK, Budi Gunawan dikatakan bersih dari tindak pidana korupsi.
“Saya dukung Jokowi untuk menunjuk Budi Gunawan karena dia tidak terbukti tersangkut kasus apapun. KPK harus introspeksi,” kata dia.
Sebelumnya KPK mengaku tak dilibatkan Presiden Jokowi dalam pemilihan Kapolri. Hal itu berbeda pada masa SBY dimana KPK ikut dimintakan pelacakan laporan harta kekayaan.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih LHKPN para calon dan hasilnya diserahkan langsung pada presiden sebagai bahan untuk presiden menentukan calonnya. Namun, kata dia, saat ini KPK tidak diminta untuk melakukan pengujian tersebut.
Menurut Bambang, KPK akan melakukan yang terbaik bila dilibatkan atau dimintai pendapatnya atau melakukan uji sahih LHKPN sebagai tradisi pergantian Kapolri terbaik yang pernah dilakukan. Budi Gunawan dan diajukan ke DPR.
“KPK hanya bisa mengappeal agar penggantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan, termasuk bila usia pensiun kapolri yang masih menjabat sudah berakhir atau kan pensiun, dan juga meminta agar calon Kapolri mendatang punyai integritas, akuntabilitas dan dapat kerjasama dengan KPK,” katanya.
Isu rekening gendut puluhan petinggi Polri telah mencuat sejak 2010 lalu, namun, setelah Kapolri berganti berulang kali, isu tersebut tidak pernah diproses secara hukum. Dugaan kepemilikan rekening gendut yang salah satunya disebut dimiliki Budi Gunawan kembali mencuat seiring pergantian Kapolri Sutarman.
Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri dan menjadi calon tunggal Kapolri telah menampik isu tersebut. Budi diketahui merupakan ajudan Megawati Soekarnoputri saat Ketua Umum PDIP itu menjabat presiden RI periode 2001-2005. Budi juga pernah menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menahan tersangka kasus dugaan penjualan lahan milik Pemda DKI di kawasan Pluit, Jakarta Utara tahun 2012.
Dalam kasus tersebut, mantan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo I Wayan Suwena sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Widyopramono mengatakan, untuk menyelesaikan perkara tersebut pihaknya masih menunggu aktifnya Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang baru dilantik pada pekan lalu.
“Tunggu tanggal mainnya (penahanan), begitu satgasus berjalan,” kata Widyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (13/1).
Widyo menegaskan tim penyidik dalam menangani suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, jadi tidak bisa seenaknya. “Jampidsus itu menangani perkara itu secara hati-hati dan aturan main ditegakkan, tidak semudah langsung ditangkap di tahan, tidaklah.”
Menurut dia, untuk melakukan penahan terhadap seorang tersangka tergantung keperluan tim penyidik, dimana, sambung Widyo proses alat bukti cukup atau tidak, itu diteliti sedemikian rupa.
Sementara itu, Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sarjono Turin mengaku, tidak pernah memberi kemudahan kepada tersangka. “Siapapun kita libas. Selama memang cukup alat bukti,” kata dia.
Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Jakpro I Wayan Suwena, September 2014 lalu. Namun, hingga kini tersangka baru dikenakan status pencegahan berpergian ke luar negeri dan belum dikenakan status penahanan sama sekali.
Perbuatan Suwena ini diduga merugikan negara sekitar Rp68 miliar, karena aset milik Pemda DKI seluas 5000 m2 di Pluit, dijual tanpa mengantongi izin dari Gubernur dan DPRD DKI.
Selain BUMD PT JakPro, kasus lain yang tengah disidik oleh Kejagung, yakni kasus proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah di Dinas PU DKI, dengan tersangka Ery Basworo Dkk. Serta kasus tindak pidana pencucian uang Raden Suprapto (pegawai Pemkot Jakarta Selatan).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu