Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan Presiden Joko Widodo belum termasuk kategori politisi nasional. Karena menurutnya bahwa saat ini pemerintah belum bisa mengatasi konflik dan berada pada posisi tidak nyaman atas persoalan yang melibatkan KPK dan Polri.
“Saya tidak melihat ada unsur jokowi yang membuat persoalan ini mruncing,  yang saya lihat Jokowi belum termasuk politisi nasional,” kata Emrus usai diskusi IPI yang bertajuk ” Ada Apa Dibalik Kisruh Calon Kapolri” di Tebet, Jakarta, Jumat (22/1).
Menurutnya, Presiden Jokowi  berada di tengah politisi tingkat tinggi yang hanya berpikir lebih mudah mengelola kotamadya dan tidak menguasai agenda para politis yang melingkarinya. Jokowi juga harus tingkatkan penglaman politisi nasionalnya agar tidak terjebak di permainan politik.
“Jadi bukan dari dia (Jokowi) sumber nya”, katanya.
 Emrus menambahkan tindak lanjut penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka jika dasar hukum telah jelas harus segera lakukan penahanan. Menurut Emrus, lebih baik di putuskan ditahan sehingga Jokowi tidak berada dalam posisi tidak nyaman dan bisa mengambil keputusan lngsung. 
Tetapi juga harus pertimbangkan aspek poliitik yang tidak mempengaruhi keputusan sehingga tidak menyebabkan guncangan institusi.
“Idealnya Jokowi sudah bisa mandiri mengambil keputusan tanpa tekanan politik partai pengusung dan berkonsultasi dengan pakar-pakar. Jadi Jokowi harus bentuk tim pemikir yang berani berbeda pendapat dengan Jokowi”, Tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Pengacara mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, meminta Polisi tidak ragu melanjutkan kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Wijojanto. 
Menurut dia, hal ini agar publik tahu bahwa di Indonesia tidak siapapun yang bisa terhindar dari hukum, termasuk para pimpinan KPK.
“Publik harus menghindari pendewaan person atau kultus individu. Biarkan saja proses hukum berjalan. Agar jelas bagi masyarakat tentang hukumnya,” ujar Palmer ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (23/1).
Bukan hanya kasus BW, dia juga meminta agar pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPK, Abraham Samad untuk kembali ditelusuri. 
“Habis ini kita tunggu sidang etika ke dua untuk Abraham Samad. Sebaiknya kedua kasus petinggi dibawa ke pengadilan demi supermasi hukum dan kebenaran materil,” tegasnya.
Selain itu, Palmer juga meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap tegas terhadap kasus tersebut. Menurutnya, ketegasan Presiden bisa membawa aura positif untuk masyarakat.
“Karena kedua kasus ini sudah masuk dalam ranah projustitia, Presiden jangan pernah mencampurinya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Bonny Hargens meminta dilakukan evaluasi terhadap KPK. Menurutnya, inilah momentum bahwa KPK juga tidak lepas dari kepentingan politik.
Bony mencontohkan, sulit untuk tidak mengkaitkan proses penetapan Komjen Budi Gunawan dari kepentingan politik.
“Meskipun secara hukum buktinya kuat dan dibenarkan, tetapi dari segi politik, ini bisa dianggap masalah, kenapa momentum penetapan BG sebagai tersangka persis sebelum beliau dilantik menjadi kapolri,” kata Bony dalam diskusi IPI bertanjuk ” Ada Apa Dibalik Kisruh Calon Kapolri” di Tebet, Jumat (23/1).
Contoh lain yang menurut Bony perlu dikritisi dari kinerja KPK adalah dalam proses penetapan tersangka.”Kenapa si A menjadi tersangka begitu cepat, kenapa si B digantungkan begitu lama, nah ini memperjelas meskipun KPK itu institusi netral yang rentan dengan konflik-konflik kepentingan,” ungkapnya.
Maka menurut Bonny, koreksi total terhadap KPK perlu segera dilakukan. “Tanpa mengurangi respek terhadap KPK, justru untuk memperkuat institusi KPK harus ada koreksi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid