Jakarta, Aktual.co — Restoran ‘Tuan Rumah’, di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, menyediakan suasana makan yang nyaman seperti berada di rumah sendiri. Disana, juga menyediakan beberapa menu makanan ‘best seller’ andalannya yang paling banyak dipesan saat jam istirahat kerja.

“Karena kita ‘Chinese Fusion’, jadi semua makanannya ‘chinese food’ seperti biasa dan semuanya kita bikin sendiri, halal dan tanpa minyak babi,” ungkap Yoga selaku supervisor ‘Tuan Rumah’,  kepada Aktual.co, di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/1).

Kuliner ‘Tuan Rumah’ menyediakan menu sayuran seperti ‘Baby Buncis Saus XO’ dimana sayur buncis dicampur dengan ikan teri dan juga sapi cincang dengan campuran saos XO tersebut. Menjadikan makanan itu gurih dan pedas. Saus XO itu sendiri adalah saos ebi.

Ada juga ‘Ayam goreng ala Tuan Rumah’,  merupakan ayam goreng yang tidak biasa dengan ayam lainnya. Sajian ala ‘Tuan Rumah’ ini membuat ayam goreng dengan pewarna makanan yang berbahan dari kulit jeruk, sehingga ayam goreng ini terlihat mirip ‘orange’, crispy dan juga gurih.

Selain itu, ‘Tuan Rumah’ juga menyediakan ‘Sapi Bistik Hongkong’, dimana daging sapi ini dipanggang terlebih dahulu serta dicampurkan dengan saus bistik Hong Kong, menjadikan bistik sapi ini pedas, manis dengan aroma lada serta daging yang empuk.

‘Ikan Goreng Saus Garlic’ di ‘Tuan Rumah’ terdiri dari satu jenis ikan saja, yaitu ikan nila. Ikan terlebih dahulu difilet dengan campuran ‘saus superior’ atau yang biasa dikenal dengan kecap asin, menjadikan ikan saus garlic ini gurih dan meresap ke dalam ikan.

Ada juga ‘Homemade Tahu Crispy Saus Sichuan’, dimana ‘Tuan Rumah’ ini membuat tahu-nya dengan bahan olahan sendiri. Dicampur dengan saus sichuan, saus ala Cina yang pedas dan asam. Di atasnya ditambahkan pocai cincang dan juga tambahan ayam cincang.

“Disini kita pakai tiga jenis tahu, cuman yang paling sering dipesan itu yang ‘Homemade Tahu Crispy’ sama ‘Tahu Telor Crispy’, ” tambahnya.

Selain itu, ‘Tuan Rumah’ menyediakan berbagai ‘Dimsum’ menarik seperti restoran Chinese food lainnya. Dan, salah satu yang unik adalah ‘Hakau Sansi 3 Warna’ dimana ketiga warna yang dimaksud adalah dengan menambahkan irisan sayuran, wortel, jamur dan daun bawang. Menjadikan Dimsum ini terlihat lebih menarik dan juga menyehatkan.

“Kita juga disini ada ‘Bakpau Hijau’ dimana bahannya kita pakai sari pandan dan dalamnya kita pakai sari kaya, semacam dessert gitu, karena disini kita belum menyediakan dessert, ” paparnya lagi.

Selain makanan, minuman disana juga tersaji beraneka ragam, salah satunya adalah minuman ‘best seller’ bernama ‘Pink Grape Fruit’. Minuman itu berisikan buah strawbery, leci, sirup monim dan mojito – Mojito merupakan semacam mint yang menyegarkan- minuman yang sehat serta kaya akan buah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, ketokohan seorang figur dalam memimpin partai dianggap kunci keberhasilan sebuah partai politik. Tanpa keberadaan tokoh, menurut dia, partai politik akan sulit bertahan. Hal itu diungkapkan Muzani, dalam diskusi “Tren Aklamasi dan Regenerasi”, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1).

Muzani mencontohkan, perolehan suara Gerindra pada Pemilu Legislatif 2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ia mengatakan, prestasi Gerindra itu tak terlepas dari faktor Prabowo Subianto. “Tokoh pemersatu menjadi kebutuhan banyak partai. Menokohkan tokoh-tokoh tertentu, bukan hanya figur tapi untuk menggerakkan partai,” ujarnya.

Selain ketokohan, ia menilai, sebuah partai bisa tetap eksis jika memiliki jaringan yang kuat di daerah. Selain itu, partai juga memerlukan kekuatan finansial untuk membantu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kepartaian. “Ya, harapannya selain ketokohan figur, tokoh itu juga memiliki kekuatan jaringan dan mampu mendatangkan uang,” kata Muzani.

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Cecep Iskandar mengakui menerima uang sebesar Rp26,8 juta dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau Gulat Medali Emas Manurung sebagai balas jasa karena membantu memasukkan kebun Gulat dalam surat usulan gubernur mengenai perubahan kawasan bukan hutan provinsi Riau.
“Waktu koordinasi dengan Pak Gubernur sudah selesai, saya bilang mau pulang ke Pekanbaru, kemudian Pak Gulat memberikan uang waktu itu. Waktu itu saya gak tahu, dihitung di KPK jumlahnya Rp26,8 juta,” kata Cecep dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/1).
Cecep menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau Gulat Medali Emas Manurung yang didakwa memberikan uang sejumlah 166.100 dolar AS (sekitar Rp2 miliar) kepada Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun.
Pemberian uang itu terjadi pada 25 September 2014 di hotel Le Meridien.
Setelah menerima uang, Cecep pergi ke kantor Kementerian Kehutanan untuk mendampingi atasannya Kepala Bidang Perlindungan Hutan untuk berkoordinasi mengenai perlindungan hutan, namun ternyata ia pun dijemput oleh petugas KPK.
“Beliau (Gulat) mengatakan untuk ‘jajannya’, belum sempat dijajanin,” ungkap Cecep.
Dalam dakwaan, Cecep adalah orang yang ditunjuk Annas untuk berkoordinasi dengan Gulat untuk memasukkan lahan milik Gulat di kabupaten Kuantan Singigni seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah di kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektare sebagai usulan kawasan bukan hutan yang termuat dalam SK Gubernur Riau No 050/Bappeda/8516.
Cecep juga yang mengantarkan SK tersebut pada 19 September 2014 kepada Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut Mashud, namun belum sempat surat permintaan disetujui, KPK sudah menangkap Gulat dan Annas pada 25 September.
Cecep mengaku bahwa ia juga pernah diperintah langsung oleh Annas untuk membuat perubahan kawasan bukan hutan.
“Pernah (diminta), katanya (Annas) coba tanya ke Gulat. Saya dapat info dari Pak Gulat ada perubahan rencana, segala macam,” ungkap Gulat.
Rumah gubernur Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Cecep yang dibacakan oleh jaksa KPK, Gulat dan Cecep pernah bertemu di rumah dinas Gubernur Annas Maamun untuk membicarakan surat perubahan tersebut.
“Dalam BAP Anda Nomor 14 saya bacakan ‘Saat itu Gulat bertanya kepada saya, ada yang perlu dikasih? Siapa saja? Saya jawab tidak perlu, nanti dululah. Biar suratnya diproses dulu. Gulat bertanya lagi, memang yang memprosesnya siapa? Saya menjawab, yang memproses dari Kemenhut adalah Zulkifli Hasan, Dirjen planalogi Bambang Supijanto, direktur Kawasan Perencanaan Hutan Mashud, Kasubdit Adrian, Staf Adrian, dan saudara Patria. Ini benar keterangan saudara?” tanya anggota jaksa penuntut umum KPK Luki Dwi Nugroho.
“Iya,” jawab Cecep.
“Kan tadi dibilang nanti dululah biar suratnya diproses dulu, ini artinya memang harus ada fee tadi?” tanya Luki.
“Tidak ada, beliau tanyakan ada yang perlu dikasih atau tidak? Saya jawab tidak, biar diproses dulu. Sepengetahuan saya prosesnya ya melalui Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur, Kasubditnya,” jawab Cecep.
Cecep bahkan tidak mengerti mengapa ia mendapatkan uang Rp26,8 juta tersebut.
“Waktu itu saya juga tidak mengerti maksud Pak Gulat memberikan, Beliau cuma kasih ini loh buat ‘ngopi-ngopi’. Saya sempat bilang tidak usah, tapi dikasihnya di tempat ramai secara terbuka jadi gak apa biar cepat kita inikan (ambil) dulu,” ungkap Cecep.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Menurut dia, tidak etis jika KPK dilibatkan. Hal tersebut, lantaran keduanya adallah lembaga penegak hukum. 
“Kalau menurut saya kenapa Pak Jokowi tidak melibatkan KPK atau lainnya terkait pemilihan calon Kapolri sebab guna menjaga psikologis kedua lembaga penegak hukun itu. Hal sama telah dilakukan Pak Jokowi kala memilih dan menetapkan Jaksa Agung, HM Prasetyo,” kata Gede di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/1).
Ia mengatakan, dengan sikap tersebut, maka menjaga agar tidak memunculkan salah satu lembaga hukum yang superior.
“Karena antar lembaga hukum patutnya lebih mengupayakan bahu-membahu memberantas setiap pelanggaran hukum. Jadi langkah Pak Jokowi merupakan keputusan yang matang menjaga harmonisasi antar lembaga penegak hukum ini,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby