Jakarta, Aktual.co — Polda Sumatera Utara saat ini tengah mengusut kasus pengeroyokan yang berpotensi konflik massa di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Helfi Assegaf mengatakan, kasus pengroyokan itu terjadi pada Minggu (11/1) sore sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal.
Pengeroyokan itu berawal ketika sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 20 orang melakukan pengecatan dinding parit dan tugu kemenangan di Desa Sibanggor Jae, yang merupakan bentuk penolakan atas keberadaan perusahaan pemanfaatan panas bumi di daerah tersebut.
Tidak lama kemudian, lebih jauh dia menjelaskan sekitar 30 petugas keamanan perusahaan yang merupakan warga Desa Sibanggor Jae datang dan melarang pengecatan tersebut. Tidak terima atas pelarangan tersebut, kedua pihak terlibat perkelahian meski tidak berlangsung terlalu lama.
Setelah perkelahian itu berakhir, kelompok masyarakat yang mengecat tugu tersebut menghubungi kelompok lain yang protes atas keberadaan perusahaan pemanfaatan panas bumi tersebut.
Kelompok masyarakat tersebut berasal dari empat kecamatan yakni Kecamatan Penyabungan Selatan, Kecamatan Tambangan, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, dan Kecamatan Puncak sorik Merapi. Kelompok massa dari empat kecamatan tersebut mendatangi dan mengepung Desa Sibanggor Jahe, serta melakukan pengroyokan terhadap warga di desa tersebut.
Akibat pengeroyokan itu, dua warga Desa Sibanggor Jahe mengalami luka serius yakni Ali Umar Nasution (37 tahun) yang mengalami luka di bagian kepala dan Ahmad Husein (34 tahun) mengalami kondisi kritis. Ahmad Husein untuk sementara dirawat di RSUD Mandailing Natal dan akan dirujuk ke Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan perawatan lebih intensif.
Setelah mendapatkan pengaduan Ali Umar Nasution, pihak kepolisian memeriksa sejumlah warga dan menetapkan status tersangka sekitar enam orang dari Desa Maga Pasar dan Desa Sibanggor Julu yang melakukan pengeroyokan tersebut.
Kelompok massa yang melakukan pengecatan tugu juga berencana membuat laporan ke Polres Madailing Natal terkait pengeroyokan yang dialaminya. Pihak kepolisian dari Polres Madailing Natal menyiagakan personelnya untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Pihak kepolisian juga meminta perusahaan pemanfaatan panas bumi di Madailing Natal tersebut, agar tidak melaksanakan aktivitas untuk sementara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Briptu Diki Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Bogor Timur tersungkur akibat ditusuk orang tidak dikenal di Jalan Padjajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, Minggu (11/1) dini hari. 
Dia pun harus dilarikan ke Rumah Sakit PMI Bogor, karena mengalami luka serius di bagian pundak. Awal mula insiden nahas tersebut, ketika itu Diki akan melerai kedua kelompok yang tawuran di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, persis di depan Bale Binarum. 
Pada pukul 03:00 WIB, Diki yang tidak berseragam karena lepas dinas, malah menjadi sasaran penusukan penusukan. tiga pemuda tidak dikenalnya datang dari arah belakang dan langsung mengeroyoknya.
Kapolsek Bogor Timur Kompol Wasino membenarkan kejadian tersebut. Namun menurut dia, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Polres Bogor Kota untuk ditangani lebih lanjut. 
“Iya betul itu kemarin (kejadiannya). Korban kemarin dirawat di PMI. Langsung ke Kapolres saja ya,” kata Kompol Wasino ketika dimintai keterangan, Senin (12/1). 
Menurut Wasino, sudah ada pelaku yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun saat ditanya siapa pelakunya, Wasino enggan menjelaskannya lebih lanjut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bisnis travel haji dan umrah di Pekanbaru, Riau masih banyak telah melanggar Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji.
“Perkiraannya, saat ini di Riau hanya ada enam perusahaan travel umrah dan haji yang resmi atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan undang-undang,” kata Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Riau, Senin (12/1).
Dia mengatakan, sedangkan bisnis travel haji dan umrah yang tidak memiliki izin resmi sebanyak sepuluh perusahaan. Ibnu menyayangkan karena bisnis travel yang melanggar undang-undang tersebut bebas beroperasi tanpa ada tindakan tegas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau serta kepolisian.
“Seperti yang baru-baru ini terjadi. Masyarakat mengadukan ke polisi berkaitan dengan perusahaan jasa travel umrah yang dianggap melakukan penipuan. Mereka itulah pihak yang ilegal. Namun dampak sampai ke perusahaan-perusahaan travel resmi. Kami seperti diminta untuk mencuci piring yang diotori orang lain yang nggak jelas asal-usulnya,” kata dia.
Ibnu Masud mengatakan, kasus penipuan jemaah umrah dan haji yang diduga dilakukan perusahaan travel “bodong” bukan terjadi sekali ini saja. “Sebelum-sebelumnya sudah banyak kasus seperti ini, sangat merugikan masyarakat. Namun selalu muncul lagi kasus-kasus yang sama seakan tak pernah habisnya,” kata dia.
Pemerintah menurut dia harus mengambil kebijakan tegas sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji. Perusahaan jasa travel haji dan umrah yang tidak memiliki legalitas yang sah jangan lagi dibiarkan menjalankan bisnisnya dengan leluasa seperti sekarang dan sebelum-sebelumnya.
“Jika masih terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan ada korban-korban penipuan lainnya,” kata dia.
UU Nomor 13 tahun 2008 tepatnya pada Pasal 38 disebutkan bahwa; Dalam rangka Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat diselenggarakan Ibadah Haji Khusus yang pengelolaan dan pembiayaannya bersifat khusus.
Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dilaksanakan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah mendapat izin dari Menteri.
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, yang akan diberi izin oleh Menteri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan umrah; (b) memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus; dan (c) memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Haji
Sebelumnya seorang korban bernama Susiyah (40) melaporkan perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah dan haji diduga melakukan penipuan. Dalam laporan dikepolisian, Susiyah bersama dua kakak sepupunya sudah telanjur membayar biaya umrah sebesar Rp68 juta kepada pemilik travel.
Susiyah mengaku dijanjikan berangkat umrah pada Februari 2014, namun ternyata hingga kini pemilik travel tak juga memberangkatkannya ke Tanah Suci. “Bukan hanya saya saja yang tertipu, banyak jamaah calon umrah dan calon haji plus juga tertipu. Saya sudah laporkan kasus ini ke polisi sejak Maret tahun lalu,” kata Susiyah.
Susiyah mengaku heran mengapa penyidik Polresta Pekanbaru tidak berhasil menangkap pemilik travel tersebut karena tidak bisa melacak keberadaan terlapor. Padahal, lanjut dia, sejak kasus ini dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, dia mengaku bisa berkomunikasi lewat saluran telepon genggam ke pemilik travel.
“Saya pernah berkomunikasi terakhir pada Juli 2014, ngobrol lama untuk meminta agar uang saya dikembalikan. Kalau saya saja bisa berkomunikasi, masak pihak kepolisian tidak melacak keberadaannya dan sampai sekarang nomor HP pemilik travel masih aktif,” katanya.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Robert Harianto berjanji akan segera mengungkap kasus penipuan tersebut. “Beri saya waktu. Paling tidak, 15 hari sampai sebulan, saya akan tuntaskan kasus ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu