Jakarta, Aktual.co — Rencana pembentukan daerah otonom baru Donggala Utara yang terpisah dari induknya Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, mendapat dukungan alokasi anggaraan pendapatan dan belanja daerah 2015 sebanyak Rp750 juta.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Donggala Aswan M Daali, Minggu (11/1), mengatakan penetapan alokasi APBD tersebut berkat dukungan semua fraksi di DPRD setempat guna mendukung percepatan pembentukan Donggala Utara.

“Ini bentuk apresiasi DPRD bersama pemerintah daerah terhadap proses percepatan pembentukan Donggala Utara, sebab salah satu solusi agar Donggala cepat maju dan berkembang dengan APBD yang ada adalah pemekaran daerah,” kata Aswan.

Dia mengatakan Donggala saat ini masih sangat luas dengan panjang bentangan pesisir pantai sekitar 400 kilometer di 16 kecamatan sehingga APBD kesulitan membiayai kebutuhan pembangunan daerah itu.

Solusinya, kata Aswan, pemerintah daerah harus berjuang agar sebagian wilayahnya dimekarkan sehingga beban APBD juga semakin kecil. Selain itu aspek pelayanan dan penyerapan sumber daya manusia juga semakin baik.

Terkait alokasi APBD untuk percepatan pembentukan Donggala Utara, Aswan sudah menjelaskan hal itu di hadapan sejumlah anggota Forum Pemekaran Donggala Utara (Duta) dalam sebuah pertemuan di Palu pada Sabtu (10/1) sore.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Pembina Forum Duta Idham Palaguna serta beberapa tokoh pendukung pembentukan Donggala Utara seperti Burhanuddin Yado, Taswin dan sejumlah anggota DPRD Donggala serta anggota forum Duta.

Rapat yang dipimpin Sekretaris Forum Duta Syafrudin tersebut antara lain membahas rencana tindaklanjut pascapenyempurnaan kajian akademis Donggala Utara yang sudah diserahkan ke Pemerintah Donggala 8 Januari 2015.

Salah satu rencana tahapan yang akan dilakukan Forum Duta bersama Pemerintah Donggala pada triwulan I/2015 antara lain penerbitan surat keputusan persetujuan pembentukan daerah otonom baru Donggala Utara oleh Bupati Donggala Kasman Lassa.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Donggala bersama Forum Duta berdialog dengan Ketua DPRD provinsi Sulawesi Tengah Aminuddin Ponulele dan Gubernur Longki Djanggola terkait rencana tindaklanjut pembentukan Donggala Utara tersebut.

Forum Duta memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama usulan pembentukan Donggala Utara akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Komisi II DPR RI.

Aswan meminta kepada Forum Duta segera merevisi rencana belanja anggaran atas alokasi APBD Rp750 juta untuk percepatan pembentukan Donggala Utara.

Rencana belanja anggaran tersebut, kata Aswan, disesuaikan dengan rencana prioritas agenda perjuangan pembentukan Donggala Utara.

Ketua Komisi III DPRD Donggala Asis Rauf yang juga anggota Forum Duta mengatakan Bupati Donggala Kasman Lassa sangat merespons pembentukan Donggala Utara terbukti adanya dukungan APBD 2014 maupun 2015.

Asis memperkirakan dalam waktu tidak terlalu lama setelah dokumen kajian akademis diserahkan ke pemerintah, Kasman Lassa segera mengeluarkan surat keputusan persetujuan pembentukan Donggala Utara.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan meminta PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia ikut memantau pendistribusian pupuk sampai kepada petani di daerah tersebut.

“Kami meminta tanggung jawab PT Pusri, karena perusahaan itu berada di Sumatera Selatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan MF Ridho di Palembang, Minggu (11/1).

Menurut dia, pihaknya meminta PT Pusri tidak hanya sekedar memenuhi permintaan distributor, tetapi juga ikut memantau dan memonitor pupuk itu sampai kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini petani.

Terkait dengan persoalan pupuk yang akhir-akhir ini langka di pasaran, pihaknya sudah memanggil perusahaan pupuk tersebut. “Kami melihat kinerja BUMN selaku produsen tunggal pupuk milik pemerintah ini,” katanya.

“Jangan sampai pupuknya ada di sini, berproduksi di Sumsel, tetapi petani sulit mendapatkannya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa ternyata selama ini Pusri bukan yang membagikan pupuk itu, tetapi hanya me-droping saja sejumlah pupuk yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian.

Yang menetapkan Menteri Pertanian dan untuk Sumsel pada 2014 sebanyak 220 ribu ton, tetapi yang dipakai hanya 180 ribu ton, ujarnya.

“Kami berharap, bupati dan wali kota se-Sumsel harus menyerap aspirasi petani dalam hal kebutuhan pupuk bersubsi secukupnya,” tutur wakil rakyat tersebut.

Ia menjelaskan alokasi pupuk yang ditetapkan Menteri Pertanian untuk Sumsel pada tahun 2014 ke bawah kuotanya tidak pernah diserap 100 persen.

“Pada tahun 2015, SK Menteri Pertanian hanya 150 ribu ton dan ini jauh dari cukup. Kami hanya mempunyai kuota sebanyak 200 ribu ton, tetapi tidak dipakai,” kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menuturkan terkait dengan pupuk ini ada SK gubernur untuk kebutuhan Sumsel dan selanjutnya diturunkan ada SK bupati/wali kota yang masing-masing mengeluarkan kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing.

Selama ini Pusri hanya mengirim ke distributor, kemudian dari distributor tidak tahu lagi.

“Dari Pusri ke distributor tidak ada yang kurang, tetapi kami minta Pusri juga memantau pendistribusian pupuk sampai ke petani di daerah tersebut”, katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPRD Kota Makassar telah menerima aduan dari masyarakat mengenai banyaknya aktivitas penimbunan laut atau reklamasi pantai yang melanggar Undang Undang Lingkungan Hidup.

“Kita telah menerima aduan sejak akhir tahun lalu dan ini sudah kita bahas di komisi yang langsung menangani masalah penimbunan dan reklamasi itu,” ujar Ketua Komisi A DPRD Makassar Wahab Tahir di Makassar, Minggu (11/1).

Dia mengatakan reklamasi memang dibutuhkan untuk pengembangan suatu kawasan atau bahkan untuk mengantisipasi dampak yang akan ditimbulkan dari gelombang laut.

Akan tetapi, reklamasi haruslah memperhatikan semua aturan yang berlaku seperti izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan maupun dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD).

“Kita sudah petakan beberapa daerah yang akan ditinjau, apakah aktivitas penimbunan laut sah secara hukum ataukah ilegal,” katanya.

Peninjauan akan melibatkan semua unsur seperti Dinas Kelautan, BLHD Makassar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan unsur lainnya yang terkait.

Wahab yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengaku jika dalam peninjauan bersama eksekutif itu menemukan adanya pelanggaran dari aktivitas reklamasi, maka langsung akan mengeluarkan rekomendasi untuk proses hukum.

“Pengembangan kawasan dan pembangunan itu bukannya kita tentang, akan tetapi harus mentaati aturan. Kalau memang melanggar, maka kita akan langsung mengeluarkan rekomendasi untuk memprosesnya,” jelasnya.

Salah satu yang menjadi fokus peninjauan adalah reklamasi pantai Buloa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Reklamasi Pantai Buloa seluas 11 hektare ini menjadi temuan anggota dewan akhir tahun lalu dan sudah masuk ke dalam ranah hukum karena ditengarai adanya pelanggaran.

Lokasi reklamasi telah ditimbuni material urukan oleh dua pengusaha terkenal di Makassar.

Masyarakat yang dulu menggunakan kawasan pesisir tersebut sebagai tempat mencari hidup, kini kehilangan sumber pendapatan.

Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Makassar, Achmad Yusran meminta Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meninjau kembali dokumen proses penimbunan laut di Buloa yang dilakukan pengusaha Jen Tang.

“Mulai dari izin prinsip, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan proses pelibatan masyarakat dalam sosialisasi pembangunan di kawasan pesisir Buloa tersebut. Sebab reklamasi di wilayah utara kota Makassar itu sudah tiga tahun berjalan,” katanya.

Selain tidak pernah melibatkan masyarakat pesisir Buloa, lanjut Yusran, akses perahu nelayan juga sudah terganggu ketika akan melaut pergi dan pulang mencari ikan. Termasuk rusaknya habitat mangrove dan terancamnya permukiman penduduk di kawasan pesisir Buloa.

Ketua FKH Makassar ini sangat menyayangkan proses penimbunan laut yang tidak memikirkan aspek dampak pembangunan dan penanganannya.

“Reklamasi sebenarnya bukan hal yang baru untuk pengembangan sebuah kawasan. Asalkan semua proses dan tahapan pembangunan berkelanjutan, wajib didahuli dengan peninjauan lapangan oleh dinas terkait. Kemudian arah pembangunan reklamasi itu apakah sudah sesuai dengan RPJMD dan menjadi kebijakan nasional pembangunan ekonomi lingkungan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Seluruh pemilik suara PAN di Provinsi Papua menyatakan dukungan terhadap pencalonan Hatta Rajasa sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2015-2020.

Pada Minggu 11 Januari 2015, sebanyak 31 pemilik suara PAN Papua, masing-masing 2 suara dari DPW dan 29 suara DPD kabupaten/kota menggelar konsolidasi di Bali.

Mereka membuat pernyataan dukungan tertulis kepada Hatta Rajasa untuk kembali memimpin PAN lima tahun ke depan. PAN sudah memastikan akan menggelar kongres di Bali pada 28 Februari-2 Maret 2015.

“Kami buat pernyataan dukungan 29 DPD kabupaten/kota ditambah 2 DPW Provinsi Papua. Totalnya 31 suara. Kami serahkan pernyataan dukungan itu kepada Pak Hatta,” ungkap Ketua DPW PAN Papua Abock Busup, di Denpasar.

Abock mengatakan, dukungan kepada Hatta Rajasa bukan untuk kongres kali ini. Pada kongres tahun 2010, kata dia, PAN Papua juga pasang badan untuk mendukung mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu menjadi Ketua DPP PAN periode 2010-2015. Ia menambahkan, aturan partai tidak melarang kader untuk menjadi Ketua Umum dua periode.

“Bukan hal baru kami mendukung Pak Hatta. Kongres tahun 2010 kami mendukung beliau. Kami hanya mendukung untuk dua periode. Periode berikutnya untuk kader lain,” katanya.

Abock mengatakan, Hatta Rajasa merupakan sosok yang tepat untuk memimpin PAN lima tahun ke depan. Menurut dia, sudah ada 24 DPW PAN yang mendukung Hatta Rajasa.

Beberapa rekam jejak positif Hatta Rajasa, jelas dia, di antaranya berpengalaman di pemerintahan selama 14 tahun. Hatta Rajasa juga dinilai sebagai tokoh nasional yang mampu mengendalikan partai bersaing dengan partai lain. Ketokohan Hatta Rajasa, lanjut dia, bisa  mengendalikan dinamika internal PAN. “Belakangan ini banyak partai mengalami konflik. Ketokohan beliau bisa menjadi pendamai,” ujarnya.

Selain itu, Hatta Rajasa memiliki prestasi selama lima tahun terakhir yang mampu meningkatkan elektabilitas hampir 73 persen pada pileg tahun 2014. Lima tahun ke depan, ia yakin, di bawah kendali Hatta Rajasa, PAN akan meraih banyak kesuksesan.

“Beliau tidak konsen lagi di pemerintahan. Beliau akan fokus mengurus partai. Harus diingat, Pak Hatta itu calon wapres pada pilpres tahun lalu. Itu jadi nilai jual PAN,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan dukungan itu kepada Hatta Rajasa. “Beliau siap untuk maju. Beliau memperlakukan Papua sebagai saudara,” tutup Abock.

Artikel ini ditulis oleh: