Jakarta, Aktual.co — Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dipastikan tak akan menghadiri rapat kerja hari ini dengan Komisi V DPR RI terkait jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501.
Kepastian itu disampaikan oleh anggota  Komisi V  DPR RI, Muhidin M Said di Jakarta, Selasa (13/1).
Muhidin menyebutkan, Jonan akan ke Pangkalan Bun guna melihat kotak hitam pesawat AirAsia yang baru ditemukan.
“Pak Menteri tidak bisa hadir. Nanti kita akan jadwal ulang rapat kerja dengan Menteri Perhubungan,” kata Muhidin.
Dalam rapat pleno Komisi V kemarin, diputuskan untuk menggelar rapat kerja dengan Menhub, KNKT, Basarnas, AirAsia, Angkasa Pura II.
“Meski pak menteri tak hadir, rapat kerja tetap dilakukan dengan Basarnas, KNKT dan pihak-pihak terkait tetap dilakukan,” ujar politisi Golkar itu.
Rapat kerja yang dimulai pukul 09.30 WIB itu akan membahas masalah  pertolongan, pencarian korban, kebijakan airline dan termasuk masalah ganti rugi kepada penumpang atau asuransi terhadap korban.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan seluruh dewan pimpinan daerah (DPD) I Provinsi dan DPD II kabupaten-kota serta ormas Golkar se-Indonesia mendukung langkah Aburizal Bakrie menempuh jalur hukum dengan menggugat balik Agung Laksono ke pengadilan.
“Itu (menempuh jalur hukum) sebagai jalan terbaik yang tepat dan cepat dalam menuntaskan penyelesaian perselisihan yang ada di tubuh Partai Golkar,” kata Bambang melalui pesan Blackberry di Jakarta, Selasa (13/1).
Bambang menjelaskan gugatan telah didaftarkan ARB didampingi Yusril Ihza Mahendra dan kawan-kawan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin (12/1). Menurut dia, gugatan dialamatkan kepada Agung Laksono sebagai pimpinan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang menentang percepatan pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
“Padahal pelaksanaan Munas di Bali sudah sesuai AD/ART partai dan diikuti seluruh pemilik suara sebagaimana aturan partai yaitu pimpinan DPD provinsi, kabupaten-kota dan ormas Partai Golkar di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dia menjelaskan mengapa jalur pengadilan menjadi pilihan terbaik saat ini, yaitu pertama, lebih cepat dan berkepastian hukum.
Kedua, menurut Bambang untuk menghindari perpecahan dan mengakhiri pendudukan kantor DPP Partai Golkar oleh kelompok tertentu dan tindakan premanisme yang lebih luas lagi dengan saling mengancam, menyerang dan saling menyakiti.
Bambang mengatakan sesuai dengan mekanisme UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Poliitik Pasal 33, terkait penyelesaian perselisihan internal parpol, proses melalui pengadilan negeri ini tidak akan berjalan lama.
“Proses ini juga tidak menggerus elektabilitas partai Golkar pada Pemilu 2019 mendatang sebagaimana dikhawatirkan oleh para kader, tokoh, sesepuh dan pinisepuh Partai Golkar,” katanya.
Menurut dia jika proses gugatan di PN Jakarta Barat berjalan pekan depan, maka dalam waktu 60 hari atau sekitar akhir Maret mendatang perselisihan internal partai Golkar sudah selesai dan memiliki kepastian hukum.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR pagi ini akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Badan SAR Nasional, BMKG termasuk perwakilan AirAsia, pada Selasa (13/1) pagi ini.
Rapat dengar pendapat pertama pada awal tahun ini beragendakan pembahasan kasus hilang kontak yang berujung jatuhnya pesawat QZ 8501 di perairan Selat Karimata saat lepas landas menuju Singapura.
“Kita ingin mengetahui lebih dalam tentang penanganan serta perkembangan terkini (terkait peristiwa musibah pesawat nahas itu),” ucap Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Namun demikian, Politisi Partai Gerindra itu menyayangkan adanya niatan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk tidak menghadiri rapat kerja tersebut, dengan alasan kesibukan.
“Beliau sempat menyampaikan alasannya sedang sibuk dan ingin konsentrasi kepada upaya pencarian pesawat,” ungkapnya.
Namun anehnya, bila dalam rapat kerja nanti Menhub tetap tidak hadir, tentu akan menuai spekulaatif di publik nantinya. Apakah Jonan benar-benar sibuk atau hanya alasan untuk menghindari DPR. Yang jelas, pihaknya akan tetap menggelar rapat besok, sesuai jadwal.
“Karena yang lain bersedia, kami tetap lanjutkan dengan jadwal semula. Saya tidak mau terlalu jauh, bisa saja bapak menteri besok berubah pikiran,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang