Jakarta, Aktual.co — DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan memanggil pemerintah setempat dan Angkasa Pura I untuk membahas perkembangan rencana pembangunan bandara baru di wilayah tersebut. Pemanggilan akan dilakukan pada Rabu atau Kamis ini, suratnya sudah disiapkan sekretariat dewan.

“Saat ini, tahap konsultasi publik tahap pertama sudah selesai dilaksanakan. Kami sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat, ingin mengetahui sejauh mana perkembangan rencana pembangunan bandara dan kebijakan bagi warga berdampak,” kata Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati  di Kulon Progo, Selasa (13/1).

Ia juga membantah anggota DPRD tidak proaktif dalam rencana pembangunan bandara, mulai dari sosialisasi hingga konsultasi publik seperti yang dikeluhkan warga berdampak.

“Sebetulnya, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo terlibat, hanya saja tidak secara formal. Hal ini dikarenakan tidak ada ruang yang disediakan oleh Angkasa Pura atau Tim Persiapan Pembangunan Bandara. Selain itu, tidak ada undangan,” kata dia.

Akhid mengatakan dalam Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (Forkompinda), pihaknya menyampaikan siap dilibatkan dalam kegiatan ini. Namun, Angkasa Pura I menyatakan bawah tahap sosialisasi hingga konsultasi publik menjadi tanggung jawab tim pengkondisian masyarakat.

“Anggota DPRD tidak masuk dalam tim. Kami tetap berusaha memperjuangkan masyarakat berdampak rencana pembangunan bandara terjamin secara keberlangsungan dan secara hukum,” kata Akhid.

Humas Tim Persiapan Bandara dari PT Angkasa Pura I Aryadi Subagyo mengatakan pihaknya sudah menunggu diundang DPRD Kulon Progo untuk memaparkan seluruh tahapan yang telah atau akan dilaksanakan dalam rencana pembangunan bandara.

“DPRD sebagai representasi rakyat, tentu boleh memanggil kami. Kami akan datang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Sistem Perdagangan Valuta Asing Tiongkok menunjukkan bahwa kurs nilai mata uang Tiongkok renminbi atau yuan, menguat 38 basis poin menjadi 6,1195 terhadap dolar AS dalam tingkat paritas tengahnya pada Selasa (13/1),

Di pasar valuta asing Tiongkok, yuan diperbolehkan untuk naik atau turun sebesar dua persen dari tingkat paritas tengah setiap hari perdagangan.

Tingkat paritas tengah yuan terhadap dolar AS didasarkan pada rata-rata tertimbang dari harga yang ditawarkan oleh pelaku pasar sebelum pembukaan pasar antar bank setiap hari kerja.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan pemerintah melarang impor kain bermotif menyerupai batik masuk ke Indonesia dalam rangka menjaga produk batik nasional.

“Produk kain batik merupakan ikon negeri ini, dan kebijakan pemerintah melarang tekstil yang punya desain seperti batik, jangan masuk Indonesia untuk jaga produk batik,” kata Menteri Rachmat Gobel di Bandung, ditulis Selasa (13/1).

Ia menyebutkan, kebijakan itu dalam rangka menjaga produk batik Indonesia yang telah menjadi ikon. Pasalnya, kata dia, proses pembuatan batik dan songket dibuat secara khas hingga di desa-desa.

Menurut dia, hal itu untuk mengamankan pasar batik produk Indonesia di dalam negeri. Perlindungan terhadap produk dalam negeri dilakukan dengan fasilitasi tarif kuantitatif, pengamanan anti dumping dan contra dumping dalam mengamankan pasar dalam negeri.

“Potensi pasar dalam negeri harus diselamatkan dan diamankan bersama, karena outputnya untuk kesejahteraan. Kita akan tegas dalam mengamankan pasar dalam negeri,” katanya.

Ia mencontohkan telah membekukan atau membatalkan sekitar 3.000-an izin impor karena tidak melakukan kewajiban dan prosedur yang benar.

“Mengapa itu dilakukan, karena pasar dalam negeri harus dijaga, dan komitmen untuk mendorong sektor potensial di dalam negeri seperti pertanian dan memanfaatkan produk kita sendiri,” katanya.

Langkah kongkret yang dilakukan dalam mengamankan pasar antara lain penguatan pasar sendiri, stabilitas pasokan pasar, logistik dan perdagangan daerah.

Selain itu fihaknya juga mengusung pemerataan produk untuk memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). Hal itu sebagai bentuk kualiti kontrol produk termasuk desain.

“Tapi banyak poduk itu tak masuk pasar. Konsumen Indonesia banyak dirugikan oleh produk sendiri akibat tidak punya SNI dan labelisasi oleh industri, itu harus dibenahi,” katanya.

Dalam menjaga pasar dalam negeri, menurut Menteri Perdagangan, juga perlu meningkatkan apresiasi budaya sendiri.

Menurut dia, para pengusaha termasuk para pengusaa muda untuk mengambil kesempatan dan peluang dari kekayaan budaya Indonesia.

“Satu jawabannya harus bisa, membangun industri baik besar maupun kecil dilandasi nasionalisme,” kata Menteri Perdagangan menambahkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) pada tahun anggaran 2015 akan membangun apartemen ikan untuk menjaga kelestarian laut dan meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional.

“Pada tahun ini kami telah mengganggarkan Rp1.233.156.000,00 untuk membangun apartemen ikan di perairan Bangka dan Belitung,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel Syaifudin di Pangkalpinang, ditulis Selasa (13/1).

Ia menjelaskan pembangunan apartemen ikan ini merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan meningkatkan hasil tangkapan ikan dan kesejahteraan nelayan di pesisir.

“Dengan adanya apartemen ikan ini, ikan dapat bertelur dan berkembang biak di dalam bangunan tersebut,” ujarnya.

Pada tahun sebelumnya, kata dia, DKP Babel telah membangun empat titik apartemen ikan di perairan Bangka dan relatif cukup berhasil untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan nelayan tradisional.

“Allhamdulillah dengan adanya apartemen ikan ini dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan,” katanya.

Nelayan tradisional, kata Syaifudin, tidak perlu lagi mencari gerombolan ikan di tengah laut. Mereka cukup memancing dan menjaring di sekitar bangunan apartemen ikan tersebut.

Menurut dia, apartemen ikan merupakan susunan ban bekas berbentuk bangunan dan dibenamkan di dasar laut, sebagai pengganti fungsi bakau, terumbu karang yang selama ini tempat berkembang biak biota laut.

“Apartemen ikan ini sangat membantu peningkatan populasi ikan seiring dengan kondisi hutan bakau dan terumbu karang sudah mulai mengalami kerusakan karena aktivitas penambangan bijih timah,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, ke depannya program ini akan terus dikembangkan secara berkala, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar kelestarian ikan dan lingkungan laut tetap terjaga dengan baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka