Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan akan mengadakan pembahasan dalam rapat pleno internal komisi terlebih dahulu terkait calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada tanggal 19 Januari 2015.
Hal itu berdasarkan atas hasil rapat pleno komisi pembukaan masa sidang ke II tahun ini.
“Dalam rapat pleno Komisi III diputuskan beberapa agenda, salah satunya tentang Kapolri. Ada usulan dari anggota dan disepakati bahwa pleno pada 19 Januari 2015,” kata Aziz,  di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin  (12/1).
Pasalnya, sambung politikus Golkar itu,  kepastian pleno masih harus menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (13/1) pukul 10.00 WIB.
Masih kata dia, Komisi III DPR RI juga meminta masing-masing fraksi masuk dalam tim kecil untuk menentukan mekanisme dan pertanyaan uji kelayakan dan kepatutan.
“Kami minta fraksi masuk tim kecil untuk mempersiapkan mekanisme dan pertanyaan meskipun pimpinan serta sekretariat sudah menyiapkannya. Kami ingin melibatkan fraksi-fraksi untuk ikut ‘urun rembug’,” ungkap dia.
Pun demikian, Aziz berharap kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahaan pada institusi polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan polri harus diminimalisir.
“Semua hal yang bersentuhan dengan masayrakat langsung harus dibenahi.Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan.”
Ia pun sempat mencontohkan betapa masyarakat menginginkan polisi hadir dalam mengatur lalu lintas di Jakarta yang semakin parah.”Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat menegaskan, fraksinya tidak akan mengambil jatah kursi pimpinan pada alat kelengkapan dewan (AKD). Meski pun, Koalisi Indonesia Hebat mendapatkan jatah kursi pimpinan setelah revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Bukan tiba-tiba ngambek kami enggak ambil. Dari awal sikap kami bahwa sebaiknya pengisian pimpinan AKD itu diisi partai pemenang satu sampai empat. Selain itu keluar saja,” kata Victor di Kompleks Parlemen, Senin (12/1). Victor mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa jatah kursi pimpinan yang diberikan KIH kepada Nasdem.

Jika memang mendapatkan jatah kursi, Victor mengatakan, fraksinya akan memberikan kepada anggota Koalisi Indonesia Hebat lainnya. Dengan penolakan ini, kata dia, Nasdem ingin memberikan edukasi bahwa membangun gagasan jauh lebih penting daripada sekedar duduk di kursi kekuasaan.

 “Jangan lah kita ribut untuk cari kekuasaan. Kita ingin bangun gagasan dari memperkuat basis untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran. Daripada duduk-duduk di situ (kursi pimpinan) buat apa?” ujarnya.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi M Asrun berharap Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat harus lebih berani dan tegas untuk menegakkan putusan MK supaya dipatuhi.
“MK saat ini sedang menghadapi krisis ketaatan lembaga lain terhadap putusan MK,” kata Asrun di Jakarta, Senin.
Dia mencontohkan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang membatasi Peninjauan Kembali (PK) Pidana hanya satu kali, padahal putusan Mk bolehkan PK lebih satu kali asalkan ada novum.
Asrun juga mengungkapkan putusan MK terkait masa jabatan kedua hakim MK tidak dipatuhi Presiden dan MA dengan adanya seleksi hakim MK, padahal Putusan mengatakan cukup ditanyakan kepada hakim MK incumbent apakah tetap mau jadi hakim MK, seperti pernah DPR tanyakan Prof Jimly Asshidiqie dan Akil Mochtar apakah masih mau jadi hakim MK.
Untuk itu, lanjut Asrun, pihaknya menyambut baik terpilihnya Arief Hidayat sebagai Ketua MK periode 2015-2017.
“Kapasitas Prof Arief sebagai ilmuwan hukum senior akan mengantar MK untuk putusan-putusan yang lebih bermutu dan berpandangan luas,” ucapnya.
Asrun menilai Arief tidak akan banyak menemui tekanan-tekanan atapun lobi politik di masa depan karena perkara pilkada tidak lagi di putus di MK.
“Di masa lalu, perkara pilkada tidak luput dari ajang lobi politisi,” kata Asrun.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Komisi V DPR menjadwalkan pemanggilan terhadap semua mitra kerja dengan pemerintah, baik dari KNKT, Basarnas, BMKG dan Angkasa Pura dalam rapat kerja dalam membahas kecelakaan AirAsia QZ8501, pada Selasa (13/1) besok. “Kita ingin mengetahui lebih dalam tentang penanganan serta perkembangan terkini (terkait peristiwa musibah pesawat nahas itu),” ucap Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Namun, politisi Partai Gerindra itu menyayangkan adanya niat Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan untuk tidak menghadiri rapat kerja tersebut, dengan alasan kesibukan. “Beliau sempat menyampaikan alasannya sedang sibuk dan ingin konsentrasi kepada upaya pencarian pesawat,” ungkapnya.

Namun anehnya, bila dalam rapat kerja nanti Menhub tetap tidak hadir, tentu akan menuai spekulaatif di publik nantinya. Apakah Jonan benar-benar sibuk atau hanya alasan untuk menghindari DPR. Yang jelas, pihaknya akan tetap menggelar rapat besok, sesuai jadwal. “Karena yang lain bersedia, kami tetap lanjutkan dengan jadwal semula. Saya tidak mau terlalu jauh, bisa saja bapak menteri besok berubah pikiran,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang