Jakarta, Aktual.co —  Otak pengedar uang palsu di Kabupaten Jembrana, Bali, yang ditangkap polisi beberapa hari lalu seorang perempuan bernisial Nis (42), yang pernah dihukum satu tahun penjara dalam kasus serupa.
“Saat ditangkap bersama pelaku laki-laki berinisial BSW, ia mengaku tidak tahu soal uang palsu tersebut. Tapi setelah kami periksa, ternyata perempuan itu otaknya dan seorang residivis kasus yang sama,” kata Kasubag Humas Polres Jembrana, Ajun Komisaris Wayan Setiajaya, di Negara, Senin (12/1).
Ia mengatakan, BSW berperan sebagai penunjuk jalan di Bali, karena yang bersangkutan pernah bekerja sebagai buruh bangunan di pulau ini.
Untuk menukarkan uang palsu yang mereka bawa dengan yang asli, dua pelaku ini berbelanja di pasar-pasar tradisional, yang pedagangnya rata-rata kurang memerhatikan uang dari pembeli.
“Kalau diperhatikan agak teliti sedikit saja, uang palsu yang mereka bawa jauh dari aslinya. Makanya mereka berbelanja pada malam atau pagi hari, agar tidak diketahui oleh pedagang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dua pelaku mengaku sudah berbelanja di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Jembrana seperti Pasar Pagi Banjar Tengah, Pasar Umum Jembrana, Pasar Pagi Lelateng dan Pasar Umum Tegalcangkring, dengan jumlah uang palsu yang sudah diedarkan/dibelanjakan sekitar Rp12 juta.
Sebelum ke Kabupaten Jembrana, dengan modus yang sama mereka menyasar pasar di Kabupaten Buleleng dan Karangasem, dengan berbekal uang palsu Rp70 juta.
Dua pelaku pengedar uang palsu ini ditangkap oleh Ajun Inspektur Satu Ketut Adrama, saat ia bertugas jaga di Pos Polisi Rambut Siwi, Kecamatan Mendoyo, Sabtu (10/1).
Ia yang mendapatkan informasi ada pengejaran pelaku pengedar uang palsu, langsung melakukan pengejaran seorang diri saat mobil pelaku melintas di depan posnya menuju arah Denpasar.
Dari tersangka polisi mendapatkan barang bukti uang palsu Rp157 juta lebih, yang disimpan di dalam mobilnya, maupun hotel tempat mereka menginap.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompol meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk segera mengeksekusi para terpidana mati perkara narkoba. “Saya akan keras meminta Jaksa Agung segera mengeksekusi terpidana narkoba,” kata Ruhut, di Jakarta, Senin (12/1).

Menurut Ruhut, terpidana kejahatan besar narkoba patut diberi hukuman yang berat, termasuk terhadap mereka yang mengajukan peninjauan kembali (PK) lebih dari satu kali. “Eksekusi itu tidak menghalangi PK kok, jadi kalau sudah berapa tahun apalagi, ya sudah (eksekusi),” kata dia, mengenai terpidana mati kasus narkoba yang sudah berkekuatan hukum tetap bertahun-tahun, tetapi belum dieksekusi.

Ruhut mengatakan Jaksa Agung Prasetyo harus bisa segera mengeksekusi terpidana mati dalam enam bulan pertama masa jabatannya. “Dulu saya katakan, siapapun yang jadi Jaksa Agung saya dukung, selama enam bulan menjabat sudah ada yang dieksekusi, kalau nggak lempar handuk, mundur,” tandas politikus Demokrat itu.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan akan mengadakan pembahasan dalam rapat pleno internal komisi terlebih dahulu terkait calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada tanggal 19 Januari 2015. Hal itu berdasarkan atas hasil rapat pleno komisi pembukaan masa sidang ke II tahun ini.

“Dalam rapat pleno Komisi III diputuskan beberapa agenda, salah satunya tentang Kapolri. Ada usulan dari anggota dan disepakati bahwa pleno pada 19 Januari 2015,” kata Aziz,  di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (12/1).

Pasalnya, sambung politikus Golkar itu,  kepastian pleno masih harus menunggu rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada Selasa (13/1) pukul 10.00 WIB nanti. Masih katanya, Komisi III DPR RI juga meminta masing-masing fraksi masuk dalam tim kecil untuk menentukan mekanisme dan pertanyaan uji kelayakan dan kepatutan.

“Kami minta fraksi masuk tim kecil untuk mempersiapkan mekanisme dan pertanyaan meskipun pimpinan serta sekretariat sudah menyiapkannya. Kami ingin melibatkan fraksi-fraksi untuk ikut ‘urun rembug’,” ungkap dia. Pun demikian, Aziz berharap kapolri yang baru nanti bisa membawa perubahaan pada institusi polri. Berbagai masalah yang kerap timbul antara anggota masyarakat dan polri harus diminimalisir.

“Semua hal yang bersentuhan dengan masayrakat langsung harus dibenahi.Polri tidak bisa hanya melakukan tindakan-tindakan besar, sementara yang kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dilupakan.” Ia pun sempat mencontohkan betapa masyarakat menginginkan polisi hadir dalam mengatur lalu lintas di Jakarta yang semakin parah.

“Masyarakat maunya polisi hadir untuk mengatur lalu lintas yang semakin kacau, tanpa mengenal hujan dan panas untuk mengatur lalu lintas Jakarta. Ini memang seperti hal sepele, tapi karena berhubungan langsung dengan masyarakat, ini harus menjadi perhatian,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

 Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia atas dukungan kepada negaranya untuk menjadi anggota ASEAN. “Kami sangat menghargai komitmen Indonesia untuk mendukung Timor Leste menjadi anggota ASEAN, dan tidak ada negara anggota yang menentang keinginan kami tersebut,” kata Menlu Guterres dalam wawancara dengan Antara di Jakarta, Senin (12/1).

Menurut Guterres, perbedaan pendapat di antara negara-negara ASEAN mengenai keanggotaan Timor Leste lebih kepada persiapan negara tersebut untuk bergabung dalam komunitas ekonomi yang terbuka, baik dalam perdagangan maupun jasa. Guterres menambahkan Timor Leste membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri baik secara politik, ekonomi dan sosial, mengingat keputusan menjadi anggota ASEAN berada di tangan konsensus kesepuluh negara anggota.

Karenanya, Guterres menyampaikan Timor Leste menghormati keputusan ASEAN yang meminta agar negara tersebut mempersiapkan diri dan memenuhi syarat yang diajukan oleh asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. “Kami menerima semua syarat karena kami mengetahui ASEAN memiliki konsensus dan kami menghormati keputusan itu,” kata dia.

Delegasi ASEAN Saat ini, Timor Leste sedang menantikan kunjungan delegasi ahli dari ASEAN untuk mengunjungi dan mengevaluasi perkembangan terkini dan kesiapan negara tersebut untuk menjadi anggota. “Kami sangat serius dengan keanggotaan ASEAN ini sehingga kami mempersiapkan dengan baik,” kata dia.

Guterres mengatakan pemerintah Timor Leste telah membentuk sekretariat khusus untuk mengoordinasi persiapan menjadi anggota ASEAN di dalam negeri dan juga melakukan kunjungan ke negara-negara anggota yang lain. Pemerintah Timor Leste telah mengunjungi negara-negara anggota ASEAN dan berbicara dengan pemerintah, akademisi dan masyarakat madani di masing-masing negara untuk menjelaskan kesiapan negaranya menjadi anggota ASEAN.

“Kami juga menjelaskan keuntungan bagi ASEAN dengan bergabungnya Timor Leste sebagai anggota, begitu pun keuntungan bagi negara kami setelah menjadi anggota,” kata Guterres. Timor Leste mengajukan permintaan untuk menjadi anggota ASEAN pada 2011 saat Indonesia menjadi ketua organisasi tersebut, dan pada keketuaan Malaysia di 2015 ini Guterres berharap negaranya dapat diterima secara resmi menjadi anggota.

“Secara politik, kapan saja kami siap menjadi anggota ASEAN,” kata dia. Namun, Guterres menambahkan pemerintahnya menyerahkan keputusan tersebut kepada ASEAN, dan di saat yang sama juga optimistis bahwa mereka akan diterima karena secara geografis, kultural dan historis telah membuat Timor Leste bagian dari ASEAN. “Saya tidak bisa mengatakan kapan, tapi saya yakin kami akan segera menjadi anggota ASEAN,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mendapatkan desakan untuk bertanggung jawab atas tragedi jatuhnya pesawat komersial, Air Asia QZ8501.
Desakan yang tersebut datang dari pergerakkan mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Jakarta Raya (Himajaya), dengan melakukan aksi damai di depan gedung Kemenhub, Senin (12/1) sore WIB.
Datang dengan masa sekitar ratusan orang, Himajaya konsisten melontarkan beberapa tuntutannya yang tertuju ke Menhub, Ignatius Jonan. Para pendemo menyerukan agar Jonan segera mundur dari Jabatan Menhub.
“Menhub harus bertanggung jawab atas kecelakaan Air Asia. Dia harus mundur dari jabatan Menhub,” tegas Koordinator Aksi, Muhammad Nur Fikri.
Dia menjelaskan, kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harus diusut tuntas. Menurutnya, peristiwa Air Asia merupakan butki adanya penyelewangan kekuasaan di dalam otoritas penerbangan Indonesia.
“Apa mungkin kalau tidak punya izin pesawat Air Asia bisa terbang? Ini ada permainan. Dan pasti permainan tersebut diketahui oleh Jonan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: