Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi V DPR RI, Fahri Djemi Francis mengatakan, dari hasil rapat pleno internal komisi, pihaknya tetap akan memanggil Menteri Perhubungan (Menteri Perhubungan), Ignasius Jonan. “Kami rapat kerja komisi V DPR, secara internal yang dihadiri seluruh fraksi termasuk teman-teman PDIP itu bersepakat mengagendakan dalam masa sidang ke II ini, salah satu yang diputuskan berkaitan dengan Raker, RDP dan RDPU dengan MenHub, Basarnas, BMKG, Angkasapura, maskapai penerbangan AirAsia. Besok, jam 9.30 WIB,” kata Fahri kepada wartawan, di Jakarta, Senin (12/1).

Menurut dia, dalam rapat kerja dengan menteri perhubungan dan stacholder lainnya, akan menyoroti persoalan sejumlah isu, terutama terkait musibah kecelakaan AirAsia, yang hingga saat ini proses evakuasi masih dilakukan tim sar gabungan. “Untuk membahas beberapa isu-isu terkait musibah kecelakaan AirAsia, dan juga kita akan mendalami berkaitan dengan persoalan langkah-langkah penaganan pencarian dan pertolongan evakuasi, dan perkembangan terakhir menyangkut black box,” ucap politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Pun demikian, ketika ditanyakan, apakah menhub sudah pasti akan hadir? Fahri mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat sejak rabu (8/1) kemarin. “Kita sudah mengirim surat sejak rabu dan sebenarnya pak menteri mengirim surat kepada kami untuk menyarankan agar pertemuan ditanggal 15 Januari, dengan alasan sedang fokus perkembangan terakhir ini, tetapi kita tetap mengagendakan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) baru akan menghadapi sejumlah tantangan yang harus dibenahi mulai dari manajerial di tubuh institusi itu hingga mengatasi konflik TNI-Polri.
Demikian disampaikan Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto di Jakarta, Senin (12/1).
“Kapolri baru memiliki banyak tantangan di tubuh kepolisian ke depannya, karena itu diharapkan Kapolri yang baru memiliki figur manajerial dan teknik komunikasi yang baik pada anak buah,” kata dia.
Kapolri baru harus mampu mengelola anak buah dengan menggunakan teknik komunikasi yang tidak berjarak dengan bawahan. “Kapolri baru kita harapkan memiliki kemampuan manajerial, kontrol terhadap anak buah,” ujarnya.
Menurut dia, permasalahan di tubuh Polri berada di level bawah. “Persoalan citra kepolisian ini masih buruk di mata masyarakat. Kita lihat dengan masih ada oknum-oknum nakal yang mengambil pungli (pungutan liar) di masyarakat,” kata Hari.
Selain itu, Hari juga mengatakan polisi masih menjaga jarak dengan publik. Pelayanan yang sifatnya birokratif juga dinilai sebagai hal yang harus diperbaiki.
Hari berpendapat, figur Kapolri baru diharapkan mampu memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang masih “bermain” di luar tugas kepolisian.
Menyinggung konflik yang terkadang terjadi antara TNI dan Polri, Hari mengatakan persoalan tersebut hanya terselesaikan di kalangan atas atau perwira. “Konflik TNI-Polri itu hanya selesai di level atas, tapi di bawah-bawahnya masih berselisih,” kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, Kapolri baru harus bisa menyambung komunikasi yang tidak berjarak dengan bawahannya.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah memilih Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Pengajuan calon Kapolri baru akan diteruskan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi III untuk disahkan.
Komjen Budi Gunawan saat ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol). Budi merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1983.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Setelah pembahasan revisi Undang-Undang MPR DPR DPD dan DPRD yang mengubah jumlah pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), secara keseluruhan pembagiannya hampir rampung. Seperti diketahui sebelumnya, pimpinan AKD berjumlah empat: satu ketua dan tiga wakil ketua.

Pasca-revisi UU MD3, pimpinan bertambah menjadi lima, wakil ketua yang tadinya empat jadi lima. Fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang asalnya tak satupun duduk di kursi pimpinan kini terakomodasi. Dari penambahan itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengklaim pihaknya sudah mendapat beberapa kursi strategis di komisi dan AKD lainnya.

“PKB empat sampai lima wakil ketua komisi. Sudah diserahkan ke Sekjen (DPR). Minggu ini tuntas,” kata Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1). Merasa fokus pada persoalan keagamaan, PKB pun sudah menentukan salah satu komisi yang akan diduduki. “PKB karena concern pendidikan keagamaan, kita ambil Komisi VIII,” tambahnya.

Pembagian jatah, kata Helmy, dilakukan secara musyawarah. Sayangnya, Helmy belum tahu pasti dengan fraksi-fraksi KIH lainnya. “Belum bisa beri kepastian karena masih (bergantung) kondisi psikologis kawan-kawan,” terangnya. Menurut Helmy, hingga saat ini, hanya satu hingga dua fraksi yang belum menyerahkan nama anggotanya ke Sekjen DPR.

Jakarta, Aktual.co —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak kaum Muslim untuk bersikap lebih dewasa dalam menyikapi kritik dan aksi-aksi tidak simpatik lainnya yang ditujukan kepada Islam. “Prinsip dasar dakwah adalah untuk kebaikan, dan untuk mencapai itu harus dengan cara-cara yang baik juga.

Kalau ada yang mengkritik kita, balaslah dengan kritik, jangan dibalas dengan kekerasan,” kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud di Jakarta, Senin (12/1). PBNU tidak setuju dan mengutuk serangan bersenjata terhadap media satire Charlie Hebdo di Paris, erancis, pada Rabu (7/1) yang menewaskan 12 orang. “Pada dasarnya segala macam kekerasan, apalagi dilakukan atas nama agama, itu tidak dibenarkan,” kata Marsudi.

Namun, kata Marsudi, PBNU juga menyayangkan pemanfaatan kebebasan secara berlebihan, seperti yang dilakukan Charlie Hebdo, yang akhirnya justru menunjukkan sikap intoleransi. “PBNU juga mengutuk keras pemicunya, yaitu sikap intoleransi,” kata Marsudi. Marsudi menilai aksi serangan ke Charlie Hebdo dipicu oleh kegemaran redaksi media satire tersebut memuat karya jurnalistik yang tidak mengindahkan kaidah toleransi.

Menurut dia, tidak hanya menayangkan karikatur Nabi Muhammad sebagai ikon Islam, di beberapa edisi lainnya Charlie Hebdo juga menjadikan Paus yang merupakan pemimpin tertinggi umat Katolik sebagai muatan medianya dengan nada ejekan. “Di sana itu kan sangat bebas. Itu yang tidak benar, karena sebebas apa pun kebebasan masih ada batasnya, yaitu kebebasan orang lain,” katanya.