Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri membantah keterlibatan Komjen Pol Budi Gunawan dalam tim pemenangan kampanye Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014.
“Kami tidak melibatkan diri dalam keterlibatan politik praktis,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta, Senin (12/1).
Hal itu menurut dia sesuai amanat Undang-undang Kepolisian yang melarang anggota Polri untuk terlibat dalam politik praktis. “Sejak awal kami berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis,” katanya.
Dalam pelaksanaan Pilpres 2014 lalu, tersiar kabar adanya pertemuan politisi PDI-Perjuangan Trimedya Panjaitan dan timses Jokowi-JK dengan jenderal polisi berinisial BG. Pertemuan dilakukan di sebuah restoran di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 7 Juni 2014.
Pertemuan tersebut diketahui Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono yang saat itu sedang berada di restoran yang sama untuk mengadakan rapat dengan para pimpinan buruh.
Arief pun sempat beberapa kali mengambil foto pertemuan tersebut secara diam-diam. Meski demikian tidak diketahui apa isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut.
Isu ini kembali muncul ke permukaan setelah Presiden Joko Widodo mengirimkan surat kepada pimpinan DPR terkait usulan Komjen Pol Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri baru menggantikan Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Surat tertanggal 9 Januari 2014 yang berperihal “Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri” itu ditandatangani langsung oleh Presiden.
Dalam surat tersebut, Presiden Jokowi memandang Budi Gunawan mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kapolri.
“Kami berharap DPR dapat memberikan persetujuannya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tertulis dalam surat itu.
Penunjukkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menimbulkan pro dan kontra karena Budi merupakan mantan ajudan presiden di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Beberapa pihak berpendapat bahwa penunjukkan tersebut merupakan campur tangan Megawati dalam pemerintahan Jokowi-JK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengatakan pemilihan ketua umum PAN periode 2015-2010 sebaiknya dilakukan secara aklamasi. “Jika pemilihan ketua umum dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara maka akan menimbulkan konflik di antara yang dapat membela partai,” kata Dradjad Wibowo pada diskusi “Trend Aklamasi dan Regenerasi Kepemimpinan Parpol” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (12/1).

Menurut Dradjad, jika pemilihan ketua umum PAN dilakukan secara aklamasi maka dapat membuat partai tetap solid, sebaliknya jika dilakukan pemungutan suara dan calonnya lebih dari satu maka dapat menimpulkan perbedaan aspirasi sehingga membuat partai dapat terpecah. Beberapa kali pemilihan ketua umum di PAN dilakukan secara aklamasi, kata dia, terbukti PAN tetap solid hingga saat ini.

Dradjad juga melihat, partai-partai politik yang lahir dari sempalan semuanya gagal, kecuali partai politik yang lahir dari sempalan Partai Golkar, seperti partai Gerindra, Hanura, dan NasDem. Pada kesempatan tersebut, Dradjad juga memberikan contoh, partai-partai yang lahir dari sempalan Partai Golkar berhasil masuk parlemen.

Namun, partai yang lahir dari sempalan PDI Perjuangan, seperti, PDP, Pelopor, dan PNI Marhaen semuanya gagal menuju ke parlemen. Demikian juga partai yang lahir dari sempalan PPP, kata dia, juga gagal masuk ke parlemen, seperti PBR dan PBB.

“PKB yang lahir setelah reformasi, juga telah melahirkan paryai baru yakni PNU dan PKNU, serta PAN yang melahirkan PMB juga gagal masuk parlemen. Ini fakta,” katanya. Dradjad menjelaskan, kenapa partai pecahan Partai Golkar bisa masuk parlemen, karena tokoh Paryai Golkar banyak dan mereka tidak terpaku pada satu orang figur seperti partai yang lain. “Artinya, kalangan aktivis partai dihadapkan pada banyak pilihan tokoh, bukan hanya satu tokoh,” katanya.

Menurut Dradjad, menjelang Kongres IV PAN di Bali, pada 28 Februari hingga 2 Maret mendatang, belum dapat dipastikan apakah pemilihan ketua umum akan dilakukan secara aklamasi atau melalui pemungutan suara. Kalau soal regenerasi kepemimpinan, kata dia, hal itu akan berjalan secara alamiah sesuai dengan aturan internal partai masing-masing.