Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan harta kekanyaannya.
Dalam kesempatannya itu dia mengaku terakhir melaporkan hartanya pada Tahun 2009 dengan jumlah kekayaan sebesar Rp3,7 miliar. Sedangkan, pada laporan kali ini, Nusron mengakui hartanya senilai Rp5,8 miliar.
“Selama lima tahun tambah Rp2 miliar. Tapi nambah ada yang dulunya misalnya tanah yang di Bekasi belinya sekian, NJOP naik,” kata Nusron di gedung KPK, Senin (12/1).
Dia memaparkan, aset miliknya yang bertambah adalah berupa sawah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah serta satu unit mobil Toyota Innova yang baru dibeli pada tahun 2014 lalu.
Selain itu Nusron juga mengaku dia mempunyai utang sebesar Rp600 juta. Menurut dia, utang tersebut karena dia membangun pabrik bersama dengan rekannya.
“Saya bangun pabrik sama teman-teman di Purwakarta, bangun pabrik jamur, terus ya penyertaan belum lunas,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan harta kekayaan. Nusron mengatakan terakhir kali melaporkan harta pada 2009. “Saat itu harta saya Rp 3,7 miliar sekarang naik menjadi Rp 5,8 miliar,” kata Nusron di gedung KPK pada Senin, 12 Januari 2014. Nusron mengatakan salah satu faktor yang mendongkrak bertambahnya harta adalah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak.

Nusron mengatakan memiliki bidang tanah di Kudus seluas 8.000 meter persegi dan 3.000 meter persegi. Selain itu, ada sebidang tanah di Bekasi. (Baca: Nusron Wahid Janjikan Asuransi untuk ABK Oryong) Selain itu, Nusron mengatakan memiliki utang Rp 600 juta yang digunakan untuk membangun pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Kemudian, Nusron juga memiliki empat buah mobil yang dibeli pada 2004, 2009, 2010, dan 2014. Data yang diserahkan Nusron ini akan dicek oleh KPK.

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri, sekaligus Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Tjahjo Kumolo menilai penunjukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal sah-sah saja menginat Budi adalah mantan ajudan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“Kalau sekarang (Presiden Joko Widodo) mengambil dari ajudan Ibu (Megawati) ya sah-sah saja, tidak masalah. Satu ajudan Ibu yang lain juga menjadi KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), Jenderal TNI Pramono Edhie. Jadi, wajar kalau mengambil orang terdekat,” kata Tjahjo usai memberikan Ceramah Umum Mendagri kepada Civitas Akademika Praja IPDN di Kampus Jatinangor, Senin (12/1).
Kata Tjahjo, faktor kedekatan yang digunakan Presiden untuk menunjuk calon Kapolri merupakan suatu kewajaran.
“Penunjukan itu kan hak prerogatif, dulu Pak (Jenderal Pol. Sutarman) juga ajudannya Gus Dur. Jadi, kalau dilihat dari sisi kedekatan sah-sah saja,” jelasnya.
Tjahjo mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden, seperti halnya pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), KSAU dan KSAL.
Sehingga, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika Presiden Joko Widodo tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Saya kira tidak akan merusak citra pemerintahan Jokowi, bisa dibuktikan sendiri,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sidang terdakwa kasus suap revisi alih fungsi lahan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014, Gulat Manurung, mengungkap fakta soal peran mantan Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, dalam perkara itu. Sebab, tawaran Zulkifli buat merevisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan 673 ternyata membuka peluang terjadinya tindak pidana suap dilakukan oleh Gubernur Riau nonaktif, Annas Maamun.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Supijanto dan Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Ir Mashud R.M, saat bersaksi dalam sidang lanjutan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (12/1). Keduanya kompak menyatakan perbedaan pendapat soal penetapan hasil telaah kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan.
Menurut Bambang, proses revisi alih fungsi lahan di Riau sehingga menghasilkan SK 673 sudah digelar sejak 2009. Dia menambahkan, sifat alih fungsi lahan itu adalah provinsial yang hanya bisa diajukan lima tahun sekali atas usulan gubernur. Sementara permohonan parsial diajukan oleh Bupati atau Walikota atas rekomendasi Gubernur.
Bambang menyatakan, sebenarnya hasil revisi itu sudah kelar sejak 2012. “Kami sudah mengajukan kepada menteri 2012. Semua spasial dipaparkan di depan Pak Menteri. Tapi waktu itu belum ada tanggapan,” kata Bambang.
Sementara itu, Mashud mengatakan mestinya SK 673 diterbitkan pada 4 Agustus 2014 tidak bisa direvisi karena sudah bersifat final. Apalagi SK itu sifatnya provinsial dan diajukan lima tahun sekali. Tetapi pada 12 Agustus dia menerima usulan revisi dari Gubernur Riau, Annas Maamun.
“Waktu diajukan revisi itu terkait tentang lahan untuk jalan tol dan kawasan lain di luar penyusunan tim terpadu. Tetapi area itu ternyata masih menjadi lahan perusahaan dengan hak konsesi. Saya minta apakah ada pelepasannya tapi ternyata sampai saat ini tidak ada,” kata Mashud.
Mashud juga mengaku ikut mengantar Zulkifli Hasan menyerahkan SK 673 ke Riau bertepatan dengan perayaan ulang tahun provinsi itu. Saat itu dia mengaku mendengar Zulkifli dalam pidatonya mengatakan memberi kesempatan waktu revisi selama satu hingga dua pekan, sebelum diberikan penetapan. Padahal hal itu mestinya tidak boleh dilakukan.
“Pas di Riau, beliau (Zulkifli) pidato memberikan waktu barang 1-2 minggu untuk revisi,” kata Mashud.
Jaksa Kresno Anto Wibowo lantas menanyakan hal itu kepada Bambang. Menurut Bambang, memang menteri memiliki otoritas tersendiri buat menelaah kembali hasil penilaian dan penyusunan lahan sebelum memberikan penetapan. Tetapi dia mengatakan perubahan itu tidak boleh melenceng jauh dari hasil penyusunan tim terpadu.
“Apakah boleh sebelum penetapan, menteri mengubah lagi penilaian tim terpadu?” Tanya Jaksa Anto.
“Ya sebenarnya memang bisa, tapi tetap didasarkan pada undang-undang dan peraturan menteri. Terus terang kami memang memilik perbedaan penafsiran dengan pak menteri,” ucap Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa sekutu sesungguhnya dari pemimpin negara adalah rakyatnya sendiri. “Jika demokrasi, ya rakyat adalah sekutu utama, jangan sibuk mencari sekutu partai politik, karena itu Presiden Joko Widodo jangan terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi,” katanya di Jakarta, Senin (12/1).

Menurutnya, jika terlalu memberi ruang kepada kepentingan tokoh partai koalisi, maka hal ini bisa membuat terlihat lemah jiwa kepemimpinan sang presiden. “Pengangkatan pejabat dan mengambil kebijakan sering sepihak, minim musyawarah, sehingga rakyat sering terkejut dengan hasil yang ada,” katanya. Ia mencontohkan pemilihan kabinet dan kenaikan BBM yang tiba-tiba sudah ada keputusan yang dibuat.

Sebaiknya presiden lebih terlibat dalam hal strategis perencanaan, bukan hanya bertindak secara teknis. “Urusan teknis biarlah ditangani oleh pakar profesionalnya, jadi ada waktu untuk perencanaan di berbagai sektor,” tutur Arif.

Ia berharap tindakan antisipatif lebih banyak dilakukan daripada penanggulangan masalah yang sudah terjadi. Arif juga mengingatkan kepada jajaran Kabinet Kerja agar bekerja sama antarkementerian, sehingga perencanaan lebih matang dan terkoordinasi.