Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Planologi Dinas Kehutanan Cecep Iskandar mengakui menerima uang sebesar Rp26,8 juta dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau Gulat Medali Emas Manurung sebagai balas jasa karena membantu memasukkan kebun Gulat dalam surat usulan gubernur mengenai perubahan kawasan bukan hutan provinsi Riau.
“Waktu koordinasi dengan Pak Gubernur sudah selesai, saya bilang mau pulang ke Pekanbaru, kemudian Pak Gulat memberikan uang waktu itu. Waktu itu saya gak tahu, dihitung di KPK jumlahnya Rp26,8 juta,” kata Cecep dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (12/1).
Cecep menjadi saksi untuk terdakwa Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau Gulat Medali Emas Manurung yang didakwa memberikan uang sejumlah 166.100 dolar AS (sekitar Rp2 miliar) kepada Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun.
Pemberian uang itu terjadi pada 25 September 2014 di hotel Le Meridien.
Setelah menerima uang, Cecep pergi ke kantor Kementerian Kehutanan untuk mendampingi atasannya Kepala Bidang Perlindungan Hutan untuk berkoordinasi mengenai perlindungan hutan, namun ternyata ia pun dijemput oleh petugas KPK.
“Beliau (Gulat) mengatakan untuk ‘jajannya’, belum sempat dijajanin,” ungkap Cecep.
Dalam dakwaan, Cecep adalah orang yang ditunjuk Annas untuk berkoordinasi dengan Gulat untuk memasukkan lahan milik Gulat di kabupaten Kuantan Singigni seluas 1.188 hektare dan Bagan Sinembah di kabupaten Rokan Hilir seluas 1.214 hektare sebagai usulan kawasan bukan hutan yang termuat dalam SK Gubernur Riau No 050/Bappeda/8516.
Cecep juga yang mengantarkan SK tersebut pada 19 September 2014 kepada Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Kemenhut Mashud, namun belum sempat surat permintaan disetujui, KPK sudah menangkap Gulat dan Annas pada 25 September.
Cecep mengaku bahwa ia juga pernah diperintah langsung oleh Annas untuk membuat perubahan kawasan bukan hutan.
“Pernah (diminta), katanya (Annas) coba tanya ke Gulat. Saya dapat info dari Pak Gulat ada perubahan rencana, segala macam,” ungkap Gulat.
Rumah gubernur Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Cecep yang dibacakan oleh jaksa KPK, Gulat dan Cecep pernah bertemu di rumah dinas Gubernur Annas Maamun untuk membicarakan surat perubahan tersebut.
“Dalam BAP Anda Nomor 14 saya bacakan ‘Saat itu Gulat bertanya kepada saya, ada yang perlu dikasih? Siapa saja? Saya jawab tidak perlu, nanti dululah. Biar suratnya diproses dulu. Gulat bertanya lagi, memang yang memprosesnya siapa? Saya menjawab, yang memproses dari Kemenhut adalah Zulkifli Hasan, Dirjen planalogi Bambang Supijanto, direktur Kawasan Perencanaan Hutan Mashud, Kasubdit Adrian, Staf Adrian, dan saudara Patria. Ini benar keterangan saudara?” tanya anggota jaksa penuntut umum KPK Luki Dwi Nugroho.
“Iya,” jawab Cecep.
“Kan tadi dibilang nanti dululah biar suratnya diproses dulu, ini artinya memang harus ada fee tadi?” tanya Luki.
“Tidak ada, beliau tanyakan ada yang perlu dikasih atau tidak? Saya jawab tidak, biar diproses dulu. Sepengetahuan saya prosesnya ya melalui Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Direktur, Kasubditnya,” jawab Cecep.
Cecep bahkan tidak mengerti mengapa ia mendapatkan uang Rp26,8 juta tersebut.
“Waktu itu saya juga tidak mengerti maksud Pak Gulat memberikan, Beliau cuma kasih ini loh buat ‘ngopi-ngopi’. Saya sempat bilang tidak usah, tapi dikasihnya di tempat ramai secara terbuka jadi gak apa biar cepat kita inikan (ambil) dulu,” ungkap Cecep.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam pemilihan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Menurut dia, tidak etis jika KPK dilibatkan. Hal tersebut, lantaran keduanya adallah lembaga penegak hukum. 
“Kalau menurut saya kenapa Pak Jokowi tidak melibatkan KPK atau lainnya terkait pemilihan calon Kapolri sebab guna menjaga psikologis kedua lembaga penegak hukun itu. Hal sama telah dilakukan Pak Jokowi kala memilih dan menetapkan Jaksa Agung, HM Prasetyo,” kata Gede di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/1).
Ia mengatakan, dengan sikap tersebut, maka menjaga agar tidak memunculkan salah satu lembaga hukum yang superior.
“Karena antar lembaga hukum patutnya lebih mengupayakan bahu-membahu memberantas setiap pelanggaran hukum. Jadi langkah Pak Jokowi merupakan keputusan yang matang menjaga harmonisasi antar lembaga penegak hukum ini,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Detasemen Khusus 88 Mabes Polri kembali menangkap dua warga Poso, Sulawesi Tengah, terkait jaringan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso. Dua warga tersebut masing-masing adalah Caco, 40, dan Cenda, 36.

Mereka ditangkap di rumahnya Desa Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir, Senin (12/1/2014). Selain itu, polisi menyita uang tunai Rp 10 juta dari rumah Caco. Keduanya diduga terkait dengan jaringan kelompok Santoso. Mereka berperan sebagai penyuplai logistik.

Menurut tetangga Caco, Kahar, penangkapan berlangsung sangat cepat setelah itu keduanya langsung dibawa ke Polda Sulteng di Palu. Selama tiga hari berturut-turut atau sejak Sabtu (10/1) lalu, polisi menciduk warga Poso yang diduga terlibat kelompok Santoso.

Mereka yang ditangkap Sabtu, masing-masing  Ilham Syafii (IS),  Saiful Jambi alias Ipul, Rustam alias Ape, Hasan dan istrinya Ros. Sementara IS pemuda asal Pandajaya, Pendolo, Poso tewas tertembak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pada Minggu (11/1) Densus menangkap Amirudin alias Acu Gula Merah alias Aco Tabalu alias Bunga Desa.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad membenarkan bahwa pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan (revisi) pada sejumlah Undang-Undang (UU), seperti perbankan.
Komisi XI DPR, kata Fadel menilai bahwa penerapan UU perbankan saat ini sangat liberal.
“Pertama yang berhubungan dengan perbankan, kita anggap UU Perbankkan terlalu liberal, kita ingin menata kembali dan memperbaiki yang ada,” ucap Fadel kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/1).
Tidak hanya itu, sambung dia, pihaknya juga akan melakukan perbaikan terhaadap ketentuan terkait soal kebebasan devisa. Ia berpandangan bahwa salah satu faktor terjadinya fluktuasi dollar terjadi belakangan ini, akibat terlalu bebasnya devisa Indonesia.
“Devisa kita terlalu bebas, kita pingin menata kembali agar supaya dapat kita kontrol dollar ini dengan rapi sehingga tidak merepotkan perdagangan dalam negeri,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  Banyak sekali tempat makan yang unik serta menarik di kota Jakarta yang mungkin kita sama sekali masih belum mengetahuinya. Seperti tempat kuliner ‘Tuan Rumah’ yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

“Kenapa kita pakai konsep ‘Tuan Rumah’, karena kita hanya ingin konsumen nyaman saat makan sama seperti di rumah sendiri,” kata Prayoga Ramadhan, supervisor restoran ‘Tuan Rumah’, kepada Aktual.co, Senin (12/1)

Restoran yang mengusung filosofi ‘feel like home’ ini berdiri sejak April 2012 lalu. Tidak hanya di Tebet, ‘Tuan Rumah’ juga mempunyai cabang di wilayah Kelapa Gading, Sunter, dan Kemayoran. Di Tebet merupakan cabang pertama yang dibuat.

“’Tuan Rumah’ sendiri ini konsep makananya adalah ‘Chinese Food Oriental’. Semua bahan dari bumbu bahannya halal,” jelasnya lagi.

Ia kembali menjelaskan, bahwa mayoritas yang berkunjung untuk makan disini, adalah karyawan dan bukan hanya warga Tionghoa. Lantaran, jarak yang berdekatan antara tempat makan di Tebet menyatu dengan daerah perkantoran.

“Walaupun disini makanannya Chinese, justru yang makan kebanyakan bukan kalangan China tapi orang biasa Oriental aja, kecuali daerah Sunter Kemayoran disana mayoritas yang makan orang Chinese,” bebernya kembali.

‘Tuan Rumah’ menjadi tempat hangout yang nyaman dan seperti layaknya rumah sendiri. ‘Tuan Rumah’ buka setiap hari dari hari Senin-Minggu, mulai pukul 10.00 hingga pukul 22.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh: