Jakarta, Aktual.co —Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepada para kepala daerah agar tidak tergiur tawaran oknum yang mengaku dapat membantu dalam proses pencairan dana desa. Marwan mengatakan, untuk mencairkan dana desa, para kepala desa tidak memerlukan adanya perantara.

“Jadi, saya kembali mengingatkan kepada para Kades (Kepala Desa) untuk tidak tergoda dengan oknum-oknum yang mengaku bisa mencairkan dana desa,” ujar Marwan, Senin (12/1). Marwan mengatakan, dalam proses pencairan dana desa, para kepala desa hanya perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes), dan rencana kerja pembangunan desa (RKPdes). Dua hal tersebut, kata Marwan, adalah syarat mutlak pencairan dana desa yang rencananya akan mulai dicairkan pada April 2015.

“Itu (RPJMDes dan RKPDes) yang harus ada, nggak usah tergoda dengan janji-janji oknum, yang terpenting RPJMDes dan RKPDes ada kita pasti cairkan. Nanti April kita cairkan, nggak usah khawatir nggak dapat,” kata Marwan. Marwan menambahkan, jika nantinya ada kepala desa yang mengalami penipuan oleh oknum yang mengaku bisa mencairkan dana desa, dia meminta agar kepala desa tersebut segera melapor ke Call Centre Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di nomor 1500040.

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad mengatakan setidaknya ada tiga prioritas kerja yang akan dilakukan oleh komisinya pada tahun 2015 dalam pembuakaan masa sidang ke II DPR RI.
Pertama itu, ikhwal pembahasan APBNP yang mendesak harus segera diselesaikan.
“Sehingga kita akan bicarkan dengan menteri keuangan, saya barusan menghubungi menkeu untuk mengatur waktu besok bertemu dengan beliau untuk menyelesaikan masalah itu,” ucap Fadel kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (12/1).
Kedua, sambung politisi Golkar itu, komisinya ingin juga segera menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kebijakan makro melalui bank Indonesia (BI) dan mikro dari sudut pandang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Mana saja yang ingin kita perbaiki undang-undang yang ada, untuk itu kita sudah atur untuk bertemu dengan BI insyallah pada hari Rabu (14/1), dan Senin malam ini dengan OJK,” ujar dia.
Pun demikian, disisi lain, Fadel menyayangkan belum adanya kepastian  bertemunya kesepakatan antara Komisi XI dengan pihak Bappenas. Padahal, unsur Bappenas ini sangat penting dalam mengatur anggaran.
“Penyelesaian berhubungan dengan perencanaan nasional, Bappenas. Nah ini yang belum ada kepastian mengatur agenda dengan mereka, padahal Bappenas ini sangat penting untuk mengatur semua anggaran yang ada berhubungan dengan baik APBNP maupun anggaran 2015 ke depan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang