17 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39670

Ahok dan Djarot Hadiri Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubenur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menghadiri sidang Paripurna DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015). Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta beragendakan penyampaian rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belajan Daerah (APBD) DKI tahun anggaran 2015. AKTUAL/MUNZIR

Tak Punya Uang Urus Skripsi, Mahasiswa di Semarang Nekat Curi Laptop

Semarang, Aktual.co — Asef Puspa Hariyadi (22)dan Muhammad Son Asyaddidin (22), dua mahasiswa Universitas Walisongo Semarang yang ditangkap petugas Polsek Ngaliyan Rabu (7/1), mengaku nekat mencuri laptop lantaran tidak memiliki uang untuk mengurus keperluan Skripsi.
Dua mahasiswa semester sembilan di Fakultas Syariah tersebut memang tengah menempuh skripsi di kuliah jurusan Hukum Islam dan Ekonomi Islam yang sedang mereka jalani. Keduanya pun memilik Indeks Prestasi Komulatif (IPK) di atas 3.
Salah seorang pelaku, Asef mengatakan awalnya nekad mencuri karena memang ingin memiliki uang jajan lebih secara kilat. Dia bahkan mengaku, uang hasil curian juga digunakan untuk mentraktir teman-teman satu kos yang tidak lain merupakan korbannya.
“Dia kan tidak tau kalau saya yang mencuri laptopnya. Kalau ditanya nraktir dalam rangka apa, ya saya hanya bilang punya rejeki lebih, ” tuturnya di Polsek Ngaliyan, Senin (12/1).
Keduanya sebelum ditangkap sempat mengaku berhenti mencuri, namun karena bingung mencari uang guna mengurus keperluan skripsi, mereka memutuskan kembali mencuri.
“Rencana, mencuri yang terakhir mau buat bayar konsultasi skripsi, tapi udah keburu ditangkap, ” imbuhnya.
Kini keduanya tertunduk lesu memikirkan pertanggungjawaban perbuatannya. Selain terancam dikeluarkan oleh pihak kampus, keduanya juga harus berurusan dengan hukum dan dijerat  pasal 363 KUHP dengan ancaman  hukuman maksimal 7 tahun penjara.

Artikel ini ditulis oleh:

Persembunyian Eddy Tansil Tercium?

Jakarta, Aktual.co —Hari ini, perwakilan kepolisian internasional Macau  mengunjungi Jaksa Agung , Prasetyo untuk membahas pengejaran buron yang menjadi target Kejaksaan Agung di Macau. “Kita akan memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan yang menyangkut masalah ini (buron),” ucap Honorary Liaison Secretary of International Police Association Macau‎, Wilson Wong, Senin, (12/1).

Salah satu buron incaran Kejagung yang diduga berada di Macau adalah Eddy Tansil. ‎Eddy Tansil merupakan pembobol Bank Bapindo. Nyaris dua dekade ini buron kelas kakap itu belum terlihat batang hidungnya. Eddy Tansil terbukti menggelapkan kredit US$ 565 juta atau sekitar Rp 7,1 triliun dari Bank Bapindo.

Penggelapan ini dilakukan lewat perusahaan Golden Key Group miliknya. Atas kejahatan itu, Eddy dihukum pidana penjara 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto pernah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk mencari Eddy Tansil. Namun hingga kini belum ada titik terang soal posisi Eddy.

Wilson menyatakan pihaknya belum mengetahui lokasi persis Eddy. Namun Wilson menjanjikan bantuan begitu jejak Eddy terendus. “Saat ini untuk data tepatnya saya belum tahu. Tapi nanti kita akan lakukan penelusuran dan kita akan terus intensif dan terus melakukan komunikasi secara resmi antara perwakilan Indonesia di Hong Kong,” kata Wilson.

Sementara itu, perwakilan Kejaksaan Agung di Macau, Reda Mantofani, mengatakan pertemuan antara kepolisian Makau dan Jaksa Agung Prasetyo hanya bertujuan membahas kerja sama secara umum. Tujuannya adalah detail kasus bisa ditangani bersama oleh Kejagung dan pihak berwenang di Makau.

“Kita sudah ada komunikasi dengan Tiongkok dan Hong Kong. Mereka (Macau dan Hong Kong), walaupun di bawah negara Cina, punya otoritas sendiri. Dengan ini, sudah enak kita kalalau mau ada keperluan apa-apa, termasuk kasus Transjakarta,” ujar Reda.

Rumit, Penilaian K-13 Dikhawatirkan Mengurangi Interaksi Guru dengan Murid

Yogyakarta, Aktual.co — Rumitnya sistim penilaian dalam Kurikulum 2013 (K-13) diakui menjadi kendala utama bagi mayoritas guru saat ini. 
Hal itu dikhawatirkan akan membuat guru sibuk dengan urusan menilai siswanya sehingga lupa dengan kewajibanya sebagai pendidik.
Pendidik sekaligus Wakasek Kurikulum SMP N 2 Yogyakarta, Chairul Arifin, menyebut saat ini banyak guru-guru yang langsung membuka leptop dan berkutat membuat laporan penilaian siswa pada saat jam istirahat. Hal itu terjadi karena rumit serta banyaknya pekerjaan penilaian yang harus mereka lakukan.
Padahal, saat jam istirahat sebenarnya merupakan kesempatan bagi guru untuk membangun interaksi informal dan kedekatan dalam rangka mentransfer pendidikan karakter atau nilai-nilai positif secara langsung dengan para siswa.
“Saya khawatir guru hanya akan menjadi asesor saja, tapi lupa dengan tugasnya sebagai guru untuk mendidik atau membentuk karakter dengan mengajarkan nilai-nilai postitif kepada siswa,” katanya Senin (12/01).
Dia menambahkan, setidaknya satu orang guru harus menilai puluhan siswa untuk sebanyak 19 karakter penilaian. Padahal untuk merumuskan satu karakter penilaian itu terdapat lima indikator dengan 4 metode penilaian. Hal ini membuat banyak guru menjadi kerepotan.
“Padahal penanaman karakter itu sangat penting, dan harus dibangun dengan interaksi-interaksi yang intens antara murid dan guru. Tak seperti transfer pengetahuan/ilmu yang lebih bisa dilakukan secara lebih mudah dengan pembelajaran di kelas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua DPRD DKI: Dua BUMD Dapat PMP 5,6 Triliun

Jakarta, Aktual.co —Hanya dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang dapat kucuran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) di APBD DKI 2015. Enam BUMD lainnya, hanya bisa gigit jari.
Disampaikan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, kedua BUMD DKI yang dapat kucuran yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) dan PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,6 triliun. Turun dari pengajuan awal yang sebesar Rp11,3 triliun.
“Dua BUMD tersebut layak diberikan PMP. Mereka kan akan membangun MRT dan membeli bus untuk rakyat. Yang enam BUMD lainnya nanti sajalah,” ujar Pras, di DPRD DKI, Senin (12/1).
Turunnya anggaran PMP yang disetujui dewan ternyata ikut berpengaruh terhadap besarnya APBD 2015. Dari sebelumnya diajukan Rp77 triliun, menjadi kisaran Rp73 triliun.
Selain karena PMP, penurunan juga disebabkan berkurangnya Sisa Lebih Penggunaan (Silpa) di APBD 2014 yang awalnya Rp18 triliun, turun jadi Rp8 triliun. 
Pras optimis APBD DKI 2015 diketok tepat waktu. Sehingga lolos dari ancaman sanksi Kementerian Dalam Negeri. 
Diketahui, Kemendagri memberi waktu tambahan hingga tiga pekan pertama di Januari 2015 bagi daerah yang belum mengesahkan APBD. Jika lewat masa itu, Pemprov DKI bakal kena sanksi.
Sesuai Pasal 312 ayat 2 UU nomor 32/2014, maka hak-hak keuangan kepala daerah dan seluruh anggota DPRD tidak dibayarkan selama 6 bulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Ketua dan Wakil Ketua MK Terpilih

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Arief Hidayat bersalaman dengan Wakil Ketua MK terpilih Anwar Usman periode 2015-2017 usai pemilihan di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/1/2015). Arief Hidayat yang sebelumnya Wakil Ketua MK terpilih secara aklamasi menjadi Ketua MK, sedangkan Anwar Usman terpilih menjadi Wakil Ketua setelah memenangkan voting yang dilakukan hingga empat kali pungutan suara. AKTUAL/MUNZIR

Berita Lain