Jakarta, Aktual.co — Polisi Kehutanan Nusa Tenggara Barat mengamankan dua truk asal Kabupaten Dompu yang memuat kayu olahan atau broti sebanyak 24 meter kubik berdasarkan keterangan dari surat izin.
“Barang bukti dan surat izin angkutnya sementara ini kami tahan sebagai bahan penyelidikan di lapangan. Kalau nantinya terbukti kayu berasal dari hutan negara maka pemiliknya akan kami proses sesuai hukum,” kata dia di Mataram, Senin (12/1).
Dia mengatakan, dua truk bermuatan kayu broti sebanyak 24 meter kubik itu diamankan di lokasi yang berbeda. Truk bernomor polisi DR 9475 SE diamankan oleh Polhut NTB pada Rabu (7/1) di wilayah Bertais, Mataram, sedangkan mobil DK 9313 AX telah diamankan pada Kamis (8/1) di Gerung, Lombok Barat.
Lebih lanjut Burhan mengatakan, truk berwarna hitam tersebut rencananya akan diterima oleh seorang pembeli di wilayah Mataram. Kemudian, untuk truk berwarna biru rencananya akan diberangkatkan menuju Surabaya. “Kedua truk itu memang berasal dari Dompu, namun pemiliknya berbeda. Pemiliknya adalah perusahaan produksi kayu,” kata dia.
Burhan mengatakan, hal tersebut berdasarkan surat izin angkut yang telah diperiksa oleh penyidiknya. “Sementara ini penyidik sedang mengumpulkan data dari surat kelengkapan administrasinya, pengirimnya belum kami periksa,” kata Burhan.
Namun, jika surat kelengkapannya sudah sesuai dengan prosedur maka pihaknya tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut ke lokasi penebangan kayu tersebut. “Biasanya yang bermasalah berawal dari surat perizinannya, kalau ditemukan indikasi maka akan kami tindaklanjuti ke lapangan.”
Dia mengatakan, pengamanan dilakukan guna menghindari permainan yang kerap dilakukan oleh para pengusaha kayu yakni adanya manipulasi surat izin angkutnya. Hal itu dikatakannya karena yang mengeluarkan surat izin angkutnya adalah pemilik berdasarkan persetujuan kepala desa setempat.
“Jadi terkadang ada permainan didalamnya, di surat perizinan disebut kayu hutan rakyat, padahal itu hasil penebangan ilegal dari hutan negara. Jadi harus diselidiki dan diamankan dahulu.”
Sehubungan hal itu, truk bermuatan kayu yang melintas di wilayahnya sering ditahan oleh anggotanya di lapangan walaupun dari surat perizinannya disebutkan berasal dari hutan rakyat. Namun kalau pun benar terbukti kayu berasal dari hutan rakyat maka akan dilepas.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tak bisa membendung tangisnya di depan majelis hakim saat menjadi saksi di kasus proyek Hambalang, Direktur CV Rifa Medika Lisa Lukita Wati pun curhat karena bertahun-tahun ini mendapatkan ancaman.
Sambil menangis, dia pun meminta perlindungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena sudah tak kuat dengan ancaman yang diterimanya selama ini. Ancamannya itu soal fee Rp 5 miliar di proyek Hambalang. 
“Kalau tidak keberatan yang mulia, saya minta perlindungan kepada KPK,” kata Lisa saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus Hambalang dengan terdakwa Mahfud Suroso, Senin (12/1).
Mendengar hal tersebut, majelis hakim mengiyakan permintaan Lisa. “Saya minta kepada jaksa agar dikoordinasikan dengan LPSK,” kata Ketua Majelis Hakim Sinung Hermawan.
Lisa mengatakan, uang Rp 5 miliar tersebut tidak diterima oleh Arif Gunawan alias Arif Gundul seperti yang selama ini diucapkannya, melainkan diterima oleh Widodo Wisnu Sayoko.
Lisa yang bersaksi menggunakan kursi roda itu sempat diberi minum. Majelis hakim berkali-kali meminta Lisa untuk lebih rileks agar bisa memberikan keterangan dengan tenang.
“Waktu itu Pak Arifin menemui saya, hati-hati Mbak Lisa, nanti diperiksa KPK karena nama Bu Lisa muncul di BAP Yulianis,” kata Lisa menirukan ucapan Arifin. Arifin merupakan Tim Assistensi Hambalang dan Komisaris PT Methaphora Solusi Global yang juga memberikan kesaksian pada sidang hari ini.
Lantas, sambung Lisa, Arifin mengaku tahu isi BAP Yulianis dari fotocopy yang diterima oleh Arif dari anggota dewan. Namun Lisa tak tahu siapa anggota dewan yang dimaksud. “Pak Arifin bilang kalau di Hambalang nanti ditanyakan soal uang-uang, jawab saja tidak,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Hazrul Azwar mengatakan, Fraksi PPP mendukung ditunjuknya Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Oleh karena itu, dirinya akan menginstruksikan kepada anggota FPPP yang ada di Komisi III DPR RI untuk mendukung dan menyetujui usulan Presiden Joko Widodo tersebut.
“Insya Allah, Fraksi PPP akan instruksikan kepada anggotanya di Komisi III untuk mendukung Budi Gunawan. Fraksi PPP juga akan aktif mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan sampai pada pengambilan keputusan di Komisi III DPR RI,” kata Ketua Hazrul Azwar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/1).
Fraksi PPP memahami apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengusulkan mantan Kapolda Bali itu.
“Fraksi PPP mencermati sungguh-sungguh surat Presiden Jokowi tersebut. Tentunya kami mendukung usulan presiden karena itu merupakan hak prerogeratif presiden,” katanya.
Tak hanya itu, Fraksi PPP juga mencermati  banyak hal-hal yang kontroversial seputar Budi Gunawan. “Fraksi PPP mengikuti perkembangan itu tapi karena itu hak prerogeratif presiden, Fraksi PPP sangat memahami,” kata Hazrul.
Katanya, surat Presiden yang dibacakan di rapat paripurna hari ini akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) besok dan akan diserahkan ke komisi terkait, yakni Komisi III DPR RI.
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh: