Jakarta, Aktual.co — Beberapa waktu lalu, PT PLN (Persero) menyatakan bahwa tidak akan menaikkan tarif listrik dalam waktu tiga bulan ke depan. Walaupun dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara mulai 1 Januari 2015, terdapat 12 golongan pelanggan tarif non subsidi yang akan dikenakan penyesuaian.

Menanggapi hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa penundaan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) berpotensi meningkatkan subsidi. Permintaan PT PLN (Persero) untuk menunda kenaikan tersebut dinilai harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR.

“Memang konsekuensi akan menambah subsidi. Memang harus konsultasi dengan DPR. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi beban subsidi,” ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/1).

Kendati demikian, Sudirman menuturkan bahwa penundaan kenaikan listrik tersebut pada dasarnya disebabkan karena melihat kondisi di masyarakat pasca naiknya harga BBM subsidi dan elpiji 12 kg beberapa waktu lalu.

“Jadi PLN itu karena situasi masyarakat, usul supaya golongan itu tidak dinaikkan dulu, karena mungkin hanya masalah timing,” imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan, Presiden Jokowi sendiri yang meminta PLN untuk menahan kenaikan tarif listrik pada 1 Januari lalu karena dinilai masyarakat agak berat dengan adanya kenaikan harga BBM.

“Untuk sementara belum naik dulu dalam tiga bulan ke depan. Ada perintah dari Presiden untuk tahan dulu karena BBM sudah naik. Malah, tarif masyarakat tidak kita naikkan dan tarif industri akan kita turunkan,” kata Sofyan yang ditemui di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (8/1).

Sofyan menegaskan penundaan kenaikan tarif listrik per 1 Januari 2015 lalu karena adanya penurunan harga minyak dunia. Untuk itu, dia mengaku bakal menginformasikan penundaan kenaikan tersebut ke Menteri ESDM Sudirman Said.

“Kita akan informasikan ke Menteri ESDM. Kita juga akan lakukan efisiensi ke dalam,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih terus membahas rencana amandemen kontraknya dan akan menghasilkan sesuatu pada tanggal 24 Januari 2015 mendatang. Demikian dikatakan Menteri ESDM Sudirman Said.

“Kita masih terus diskusi. Rasanya tanggal 24 (Januari 2015) akan saya sampaikan sesuatu. Apakah MoU atau apa,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (12/1).

Ia mengungkapkan, masih terdapat beberapa gap dalam negosiasi antara Pemerintah dengan Freeport.

“Masih ada beberapa gap. Harusnya tidak terlalu banyak. Walaupun sifatnya masih awal, persiapan smelter harus dimulai. Kita mengerti keterbatasan infrastruktur, tapi harus dimulai,” tukasnya.

Sebelumnya, pada pekan lalu Pemerintah melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar kembali bertemu dengan pihak Freeport guna membahas enam poin amandemen kontrak.

“Tadi ketemu Freeport, ya sudah berulangkali kita bertemu dan bahas ini (amandemen kontrak), tapi sampai sekarang tidak ada progres, belum ada kemajuan,” kata Sukhyar kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Tebet, Jaksel, Selasa (6/1).

Ia menjelaskan, pembahasan amandemen Freeport ini sudah dilakukan sejak tahun lalu dan terus berjalan sampai sekarang. Adapun kemajuan dari pembahasan tersebut adalah kesungguhan Freeport untuk membangun smelter dengan memberikan uang jaminan US$115 juta. Meski begitu, sampai saat ini progres pembangunan smelter sendiri belum juga terlihat.

“Smelter Freeport, ya bagaimana mau jawabnya, sampai saat ini tidak ada progres juga yang baik dari smelter Freeport baik lokasinya di mana. Lahannya di mana juga belum ada,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka