15 Januari 2026
Beranda blog Halaman 39700

Komisi III DPR: Nama Budi Gunawan Sudah Melalui Proses di Kompolnas

Jakarta, Aktual.co — Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri sudah melalui proses di Kompolnas.

“Sudah sesuai mekanisme yang ada dan itu hak prerogatif presiden,” kata anggota Komisi III DPR RI, Syarifuddin Sudding di Jakarta, Minggu (11/1),

Dari sisi kapabalitas, intergritas, kata politisi Hanura itu, Budi Gunawan cukup baik, mumpuni, penerima bintang Adi Makayasa. Begitu juga dengan pendidikan yang dilaluinya, sangat baik dan merupakan lulusan terbaik.

Dalam setiap tugas dan penempatannya selalu membawa perubahan yang lebih baik. Saat Kepala Divisi Propam, saat menjabat Kapolda Bali, BG membawa perubahan. Begitu juga di Kalemdikpol, dimana ada perubahan yang lebih baik seperti pelayanan, pendidikan Polri sehingga Polri memiliki kualitas dan integritas, profesional.

“Saya yakin, BG jadi Kapolri memberi angin segar bagi Polri,” kata Sudding.

Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan surat penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

“Budi Gunawan dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Kapolri,” demikian inti surat Joko Widodo tertanggal 9 Januari 2015./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Pohon Tumbang Lukai 20 Pengunjung Kebun Raya Bogor

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 20 orang pengunjung dikabarkan terluka setelah tertimpa pohon tumbang di dalam Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1).
Informasi kejadian diperoleh dari petugas piket UPTD Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bogor serta anggota Polisi Bogor Raya sekitar pukul 10.36 WIB.
Para korban merupakan rombongan karyawan Asalta Mandiri Agung Kandang Roda, yang sedang melakukan kegiatan di Kebun Raya Bogor. “Korban sudah dibawa ke UGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor,” kata Djaya, anggota Polmas Bogor Raya.
Sementara itu, petugas Pengawasan Pelayanan Jasa Kebun Raya Bogor, Upun Punijar membenarkan kejadian tersebut, namun dia tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut.
“Betul mbak ada peristiwanya, tetapi saya tidak tahu dimana lokasi, kapan kejadiannya, dan berapa jumlah korbannya. Karena bukan saya yang berwenang menyampaikan,” kata Upun.
Kepala Pusat Konservasi Kebun Raya Bogor, Didik Widyatmoko juga membenarkan peristiwa tersebut. Dia pun saat ini sedang berada di Rumah Sakit PMI untuk mengurus kejadian.
“Ya saya saat ini sedang di Rumah Sakit PMI, saya belum bisa memberikan keterangan, karena saya sedang mengurus ini dulu,” kata Didik.
Sementara itu, informasi terkini selain melukai korban, akibat pohon tumbang tersebut juga menyebabkan empat orang meninggal dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jokowi Gowes Sepeda ke Car Free Day

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendadak datang ke kawasan car free day, Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (11/1/2015). Jokowi tiba dari arah Menteng sambil menggowes sepedanya dan menyapa warga. AKTUAL/MUNZIR

Olok Bekasi Melalui Iklan, Bos IM3 Langsung Minta Maaf

Jakarta, Aktual.co — Iklan sebuah kartu jaringan bernama Indosat, dengan tema ‘Liburan ke Aussie lebih mudah dibanding ke Bekasi’ telah membuat kemarahan media sosial terutama untuk wilayah Bekasi.
Warga Bekasi itu merasa tersinggung dengan ‘olokan’ iklan tersebut. Sadar telah berbuat salah, bos Indosat pun langsung turun tangan meminta maaf.
President Director  dan CEO Indosat Alexander Rusli mengaku, tak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun dalam posisi memasarkan.
“Dengan ini kami meminta maaf karena tidak pernah ada maksud untuk menyinggung pihak manapun dalam medium kami berpromosi. Iklan tersebut juga sudah ditarik segera setelah kami menyadari dampak yang ditimbulkannya,” kata dia, Minggu (11/1).
Dia pun sudah menarik iklan tersebut dari akun Twitter @IndosatMania. Pihak Indosat juga menghargai atas masukan dan saran yang menjadikan bahan perbaikan bagi Indosat.
Untuk meredakan ketegangan, Indosat juga mengungkit-ungkit kerja sama yang telah lama dilakukan bersama Pemda Bekasi, di antaranya program Car Free Day, ajakan ‘Jaga Kebersihan’ dalam penataan tempat sampah berlogo Indosat, serta dukungan terhadap Medina Warda Aulia, grand master catur wanita yang juga warga Bekasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Syarifudin Sudding: Penunjukan Budi Gunawan Hak Prerogatif Presiden

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Anggota Komisi III, Syarifudin Sudding meminta lembaga atau pihak yang tak setuju dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri untuk menghentikan aksinya.

“Jangan amputasi kewenangan Presiden yang kerja sesuai dengan UU dan penunjukan tersebut adalah hak prerogatif. Sebab hal itu merusak sistem ketatanegaraan kita,” kata Sudding di Jakarta, Minggu (11/1).

Ia berharap, lembaga atau pihak yang cawe-cawe tersebut untuk bersikap obyektif soal penunjukan Budi Gunawan tersebut.

“Kita berikan kesempatan kepada Budi Gunawan untuk pimpin Polri. Jadi antara penegak hukum lainnya bisa saling sinergi, utamanya dalam berantas korupsi. Jangan dipolitisasi suatu persoalan lalu mengungkit masalah yang sudah di-clear-kan oleh mantan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri,” kata politisi Hanura itu.

Bahkan, ia menyarankan kepada lembaga atau pihak tersebut untuk menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh Budi Gunawan.

“Pihak yang kritisi Budi Gunawan, jalan-jalan lah ke Bali. Beliau cukup berhasil di Bali, menjaga objek vital, menciptakan polisi wisata sehingga tidak ada letupan-letupan di Bali. Kita obyektiflah dengan keadaan dan dalam menilai orang,” ujarnya.

Ia menyayangkan adanya lembaga yang ingin mengungkit kasus-kasus Budi Gunawan. Padahal, Bambang Hendarso Danuri sudah mengklarifikasi hal itu.

“Hal itu sudah diklarifikasi oleh BHD  dan itu sudah dinyatakan clear. Ketika sudah dinyatakan clear, tapi masih ada pihak lain yang mengungkit-ungkit, sama artinya mengarah ke karakter assination,” kata Sudding./Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Kepala Desa di Cianjur, Tertipu Dua Pasutri yang Ngaku Relawan Jokowi

Jakarta, Aktual.co — Belasan kepala desa di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat, tetipu pasangan suami istri yang mengaku sebagai relawan Presiden Joko Widodo yang dapat mencairkan pengajuan pembangunan desa ke Presiden.
Hal tersebut, diungkapkan Kepala Desa Mekarlaksana Kecamatan Cikadu, Dindin, saat dihubungi dari Cianjur, Minggu (11/1). 
Dia mengatakan, ada dua orang yang mengaku relasi atau dekat dengan pemerintah pusat, bahkan mereka mengaku sebagai relawan dan dekat dengan Presiden Jokowi. “Dua orang itu, perempuan dan laki-laki, sepertinya pasangan suami-istri. keduanya meminta kepala desa untuk datang ke salah satu hotel yang ada di wilayah Cianjur kota,” kata dia.
Saat bertemu dengan keduanya, tutur dia, mereka membicarakan masalah proyek pembangunan sejumlah infrastruktur dan pembangunan lainnya yang sudah masuk Musrembangdes akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
“Merasa tertarik untuk memajukan wilayah, kami mendatangi hotel tempat keduanya menginap, ketika bertemu kami diminta membuat proposal sebanyak-banyaknya yang nantinya akan dibawa ke Jokowi langsung untuk dicairkan, namun mereka meminta uang transportasi sebesar Rp300 ribu.”
Bahkan tambah dia, sejumlah kepala desa lainnya di wilayah selatan seperti Desa Sirnagalih dan Kertamukti, Kecamatan Sindangbarang, Desa Wargaluyu dan Desa Panyindangan, Kecamatan Cibinong, sempat membuat sejumlah pengajuan dimana masing-masing pengajuan dikenakan tarif hingga jutaan rupiah.
“Saya hanya mengajukan satu proposal dikenakan Rp300 ribu untuk biaya. Namun untuk dua proposal lebih dikenakan biaya hingga jutaan rupiah. Awalnya saya mau mengajukan lebih namun saya agak curiga karena ongkkosnya berbeda pula.”
Hingga saat ini, jelas dia, belasan kepala desa belum melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena tidak mengetahui identitas kedua pelaku, namun pelaku wanita yang sempat mengaku sebagai relawan Jokowi menyebut namanya Andriati berumur 40 tahunan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  Cianjur, Dadan Harmilan mengimbau, agar kepala desa di wilayah tersebut, terutama di selatan, tidak percaya janji-janji proyek pembanguna desa pada siapa pun, apalagi sampai dipungut biaya.
Sebab, ungkap dia, setiap program bantuan ataupun rencana pembangunan akan melalui Bappeda, baik dari pemkab, provinsi, maupun pemerintah pusat. “Banyak laporan yang mengaku kepala desa tertipu oleh orang yang mengaku bisa tembus ke pemerintah pusat dapat mencairkan proyek pembangunan desa. Bahkan, hampir ada yang tertipu jutaan rupiah per kepala desa, namun mereka sempat bertanya ke kami terlebih dahulu, sehingga tidak tertipu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Berita Lain