Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih mendapat dukungan keras dari para relawan. Hal tersebut direalisasikan saat peluncuran buku “Jokowi People Power” karya Bimo Nugroho di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta, Rabu (7/1). Sejumlah relawan menyatakan hanya percaya kepada Jokowi untuk menjalankan pemerintahan.

Mereka tidak setuju dengan naik-turunnya harga BBM sebagai “jebakan batman” Jokowi. “Musuh kami adalah yang mendukung pilkada via DPR. People power bisa terjadi apabila Koalisi Merah Putih (KMP) mengganggu Jokowi.

Kami hanya percaya Jokowi untuk perubahan”, ujar Sihol Manullang. Para relawan menyebut people power adalah gerakan massif yang merasuki rakyat untuk membangun sebuah militansi. Menurutnya, keberadaan relawan sangat penting untuk terus mengawal dan menjaga militansi pada masa pemerintahan Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo melantik Momock Bambang Samiarso sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali. Diketahui, Momock merupakan sepupu dari bekas politisi partai NasDem besutan Surya Paloh itu.
Selain itu, pelantikan tersebut juga bersamaan dengan pelantikan 6 pejabat eselon II lainnya. Pelantikan dan serah terima jabatan para pejabat eselon II itu digelar di gedung Baharuddin Lopa, Kejagung, Rabu (7/1) sekitar pukul 14.00wib dan dipimpin langsung oleh Jaksa Agung.
“Saya melihat adanya pancaran semangat dan kebahagiaan daripada hadirin, terlebih pada pejabat yang baru saja kita lantik. Hal ini menjadikan saya lega, harapan saya mutasi dan rotasi kali ini sudah tepat dan tak keliru,”sebut Prasetyo dalam sambutannya.
Menurut Prasetyo, rotasi dan mutasi adalah hal biasa, dengan harapan pejabat baru dapat menghadapi tantangan penegakan hukum yang kian berat. 
“Saya percaya dan yakin dengan kemampauan dan pengalaman yang cukup memadai dapat melalui tanngan yang dimaksud. Oleh itu pejabat yang baru hendaknya segera memahami menguasai tugas barunya, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,”pesan Prasetyo.
Momock sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Selain itu Momock juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta di masa Joko Widodo masih menjabat sebagai Walikota Surakarta.
Bersama Momock, 6 pejabat baru yang dilantik yakni Herman A Koedoeboen selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. T.M Syah Rizal sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 
Hidayatullah sebagai Direktur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, menggantikan T.M Syah Rizal. Agus Riswanto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung menggantukan Hidayatullah.
Deden Riki Hayatul Firman sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan menggantikan Agus Riswanto.  Aditia Warman sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, mengisi jabatan yang ditinggalkan Momock. Aditia sendiri sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang kini diduduki Momock.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Tanah Istana Tampaksiring seluas 2,96 hektare digugat oleh Puri Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Bali karena hingga kini tanah puri belum mendapatkan ganti rugi.
“Tanah tersebut pada tahun 1957 diminta oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Soekarno pada Almarhum Cok Made Oka,” kata I Wayan Koploantara, SH, penasehat hukum Puri Tampaksiring, Rabu (7/1).
Ia mengatakan, kala itu pihak Puri Tampaksiring pindah rumah ke Banjar Tegalsuci Tampaksiring. Namun sampai saat ini, pihak Puri belum mendapatkan pengganti atas penggunaan tanah tersebut. Oleh sebab itu pihak puri sudah beberapa kali melayangkan surat kepada Kepala Istana sampai ke Kementerian Sekretaris Negara, namun belum mendapatkan tanggapan.
Terkait persoalan ini, pihaknya membawa kasus tersebut ke ranah hukum. “Pihak puri sudah sempat melakukan pembicaraan pada zaman pemerintahan Ibu Megawati”, jelasnya.
Lantaran tidak mendapatkan jawaban, pihak Puri akhirnya menggugat Kepala Istana Tampaksiring, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan.
Dalam gugatannya itu, pihak puri meminta ganti rugi sebesar Rp 88,8 miliar.
“Pihak penggugat punya pipil klasiran tahun 1938 dan SPPT sebagai dasar hukum kepemilikan tanah,” jelas Wayan Koploantara.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby