16 April 2026
Beranda blog Halaman 39777

Pengamat: ‘Dana Siluman’ Muncul Berkat Kerjasama Legislatif dan Eksekutif

Jakarta, Aktual.co —Tudingan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa ada oknum DPRD DKI yang menyelipkan ‘anggaran siluman’ dengan jumlah fantastis Rp8,8 triliun di RAPBD 2015, justru menuai keheranan dari pengamat politik anggaran, Uchok Sky Khadafi.
Kata Uchok, yang namanya ‘dana siluman’ itu adalah program yang lolos masuk APBD, tanpa melalui pembahasan atau rapat antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta. 
Dengan begitu, ujar dia, lolosnya anggaran siluman di RAPBD pasti karena ada kerjasama antara pihak Pemprov DKI dengan DPRD DKI. Kalau hanya lewat satu pihak, pasti gagal.
Jika Ahok menuding munculnya dana siluman akibat ulah oknum DPRD, Uchok justru punya pendapat lain.
Kata dia, dana siluman merupakan ulah pengusaha hitam. Yakni pengusaha yang paling tahu prosedur meloloskan anggaran. 
“Dia lobby DPRD, dan kerjasama dengan pihak Pemda DKI.  Kalau hanya kerjasama dengan Pemprov DKI pasti gagal. Karena Pemda hanya mengusulkan program dan anggaran. Sedangkan, untuk menentukan atau menyetujui adalah DPRD sendiri,” ujar dia, di DPRD DKI, Jakarta, Senin (19/1).
Sebelumnya, Gubernur Ahok dibuat geram saat menemui sejumlah pengajuan anggaran di RAPBD DKI 2015, yang dianggap tidak masuk akal. Jumlah pun tidak main-main, mencapai Rp8,8 triliun. Antara lain untuk sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur, seminar, perjalanan dinas ke Tiongkok, dan pengadaan barang elektronik.
Salah satu pengajuan anggaran ‘siluman’ yang membuat Ahok geleng-geleng kepala adalah anggaran sosialisasi SK Gubernur, yang mencapai Rp46 miliar setahun. Itu dianggapnya sangat tidak masuk akal. 
“Apa yang mau disosialisasikan? SK Gubernur kan tinggal dilihat doang,” ujar Ahok kesal, di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menduga ada sesuatu yang menjadi ‘deal’ di antara oknum anggota dewan terkait RAPBD 2015. Dia pun menuding ada oknum DPRD yang sengaja ‘menitipkan’ anggaran siluman itu ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI. 
Namun Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi justru menganggap dana siluman itu hanya miskomunikasi antara Pemprov DKI dan DPRD DKI saja.

Artikel ini ditulis oleh:

LPEM UI Nilai Dampak Kenaikan The Fed Rate Tak Akan Signifikan

Jakarta, Aktual.co — Wacana The Fed untuk menaikkan suku bunganya (The Fed rate) di tahun ini tidak memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Menurut Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI, Chaikal Nuryakin kenaikan The Fed rate tidak akan memberikan pengaruh yang begitu besar bagi Indonesia.

“Kenaikan The Fed memberikan impact yang tidak terlalu besar, sekitar 1,3 persen dari keseluruhan obligasi yang dimiliki asing di Indonesia,” ujar Chaikal di gedung LPEM UI Jakarta, Senin (19/1).

Lebih lanjut dikatakan dia, dampak dari wacana kenaikan The Fed rate akan lebih besar dibandingkan saat realisasinya nanti.

“Trend-nya memang begitu untuk kebijakan moneter, biasanya akan terlihat justru sebelum realisasinya. Tapi saat nanti terjadi ngga akan signifikan dampaknya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini The Fed rate berada pada level 0,25 persen. Rencananya pada kuartal ketiga 2015 The Fed rate akan naik 25 basis poin menjadi 0,5 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

DPR Agendakan Pengesahan Dua Perppu Milik SBY

Jakarta, Aktual.co — Rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang dihadiri oleh seluruh fraksi menyetujui sejumlah agenda untuk disahkan dalam paripurna yang akan berlangsung esok, Selasa (20/1). Diantaranya, pengesahan dua  perppu yang dikeluarkan oleh SBY saat menjadi presiden, yakni Perppu tentang Pilkada dan Perppu tentang Pemerintah Daerah.
“Kita membahas agenda yang dibawa ke Paripurna besok. DPR mengesahkan dari pembicaraan tingkat dua Perppu, Perppu nomor satu dan dua tahun 2014,” jelas pimimpin rapat pengganti Bamus, Agus Hermanto, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1).
Wakil Ketua DPR RI itu juga menjelaskan bahwa Perppu akan jadi UU bila sudah disetujui Paripurna. UU Pilkada dan UU Pemda yang baru langsung efektif menggati UU lama.
Selain pembahasan dua Perppu, Paripurna juga akan menetapkan mitra kerja dewan dengan pemerintah paska dilakukan sejumlah nomenklatur.
“Dikembalikan kepada sektor masing-masing. Kasarnya seperti skema 2009-2014, seperti kementerian lingkungan hidup tetap bermitra dengan komisi VII, dan kehutanan bermitra dengan komisi IV,” jelas dia.
Untuk diketahui, agenda tersebut merupakan agenda Paripurna besok, Selasa (20/1), dan dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Legislator: Tim Sembilan Harusnya jadi Pemantau Kemenpora

Jakarta, Aktual.co — Manteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi kembali mendapatkan kritikan. Hal ini terkait dengan tujuan Tim Sembilan yang melakukan pemantauan kerja terhadap PSSI.

Anggota Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mengatakan, seharusnya Menpora menjadikan Tim Sembilan sebagai pemantau kinerja lembaga yang dia pimpinnya.

“PSSI ini bukan untuk dibekukan tapi harus diberikan dukungan. Itu yang harus dilakukan Tim Sembilan,” papar Sutan ketika dihubungi Aktual.co, Senin (19/1).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menilai, apa yang telah dilakukan oleh PSSI selama ini sudah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi menurutnya, PSSI bukan harus diawasi.

“Apa ada yang salah dengan manajemen PSSI? Mereka sudah jelaskan rencana kerjanya pekan lalu. Setelah dengar pemaparannya, seperti yang sudah saya katakan kalau PSSI itu positif,” tegasnya.

Seperti diketahui, Tim Sembilan yang dipimpin oleh mantan Wakapolri, Oegroseno, dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja PSSI. Hal ini diambil Menpora karena, pihaknya menilai PSSI gagal dalam memajukan sepakbola Indonesia.

Selain itu, pembentukan Tim Sembilan itu, karena mengikuti putusan Komite Informasi Pusat (KIP) yang memutuskan PSSI sebagai lembaga publik, dan harus melakukan laporan keuangannya kepada publik.

Artikel ini ditulis oleh:

Chechnya Gelar Unjuk Rasa Besar-besaran Menentang Kartun Majalah Charlie Hebdo

Jakarta, Aktual.co — Puluhan ribu orang ikut dalam aksi unjuk rasa yang didukung pemerintah di Chechnya, wilayah utara Rusia, yang berpenduduk Muslim, menentang publikasi kartun Nabi Muhammad, menyusul serangan di Prancis.

“Ini adalah protes menentang mereka yang mendukung publikasi karikatur Nabi Muhammad,” kata pemimpin kuat kawasan tersebut, Ramzan Kadyrov di hadapan pengunjuk rasa di ibu kota Chechnya, Grozny, seperti dikutip AFP, Senin (19/1).

“Ini adalah protes menentang mereka yang melecehkan agama Islam,” tambahnya.

Para pegunjuk rasa meneriakkan “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) dan melepaskan balon ke udara dalam aksi yang terancang rapi, sementara orator menceramahi pemerintah Barat yang mengizinkan publikasi karikatur nabi itu.

Kadyrov –pejabat yang setia pada Presiden Vladimir Putin– pada Minggu (18/1), mengatakan ratusan ribu orang diperkirakan akan menghadiri aksi itu sementara siaran langsung televisi Rusia menunjukkan para pengunjuk rasa memenuhi lapangan utama Grozny.

Unjuk rasa tersebut merupakan aksi terbaru yang digelar di berbagai negara Muslim terkait publikasi terakhir kartun Nabi Muhammad oleh majalah satiris Prancis Charlie Hebdo.

Majalah itu mengeluarkan kartun tersebut sepekan setelah serangan terhadap kantornya oleh dua orang bersenjata, awal dari serangkaian serangan yang menewaskan 17 orang di dalam dan sekitar Paris dalam tempo tiga hari.

Serangan Paris mengejutkan negara tersebut dan menuai dukungan internasional. Banyak harian dan majalah dunia yang mencetak ulang kartun-kartun Charlie Hebdo.

Sebagian besar Muslim beranggapan bahwa setiap penggambaran nabi umat Islam sebagai tindakan menyerang dan publikasinya seringkali memicu unjuk rasa di berbagai negara mulai dari Pakistan hingga Niger.

Badan pemantau media Rusia pada Jumat (16/1) memperingatkan bahwa pencetakan kartun Nabi Muhammad melanggar hukum dan norma di negara itu.

Ombudsman media dan komunikasi Roskomnadzor mengatakan bahwa publikasi karikatur tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan “memicu kebencian etnik dan agama” serta diancam hukuman berdasar UU anti-ekstremisme.

Meskipun pemerintah Rusia mengucapkan belasungkawa kepada Prancis, dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov berpartisipasi dalam aksi bersama di Paris menyusul serangan tersebut, para komentator pro-Kremlin dan Muslim menuduh para kartunis telah memprovokasi terjadinya serangan.

Sekitar 15 ribu orang pada Sabtu (17/1) menggelar aksi menentang publikasi kartun tersebut di Ingushetia, kawasan yang bertetangga dengan Chechnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rapat Pengesahan UU Pilkada

Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015). Agenda rapat tentang pengesahan UUD Pilkada dan penandatanganan naskah RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 1 dan 2 Tahun 2014. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain