Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa tak ada pandang bulu terhadap semua terdakwa yang sudah divonis mati.
Menurutnya, hukuman mati tetap dilakukan pada terdakwa yang hukumannya sudah diputus, meski tetap menghormati semua langkah diplomasi yang dilakukan negara-negara yang warga negaranya divonis mati.
“Hukum tak kenal diskriminasi kewarganegaraan,” kata JK, Senin (19/1).
Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebelumnya telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait eksekusi mati terhadap dua warganya. Dua warga Australia menunggu pelaksanaan eksekusi mati setelah permohonan grasinya ditolak presiden.
Pada putusan PK terhadap anggota ‘Bali Nine’ Mahkamah Agung menyatakan hukuman mati tak melanggar HAM. Dua warga Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, menunggu pelaksanaan eksekusi mati setelah permohonan grasinya ditolak presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin mengatakan komisi III akan menggelar rapat kerja panja penegakan hukum.
Menurut dia, rapat kerja panja itu merupakan tindak lanjut dari keputusan yang disepakati dalam pleno komisi hukum beberapa waktu lalu.
“Kerja panja penegakan hukum komisi yang merupakan kesepakatan pleno komisi III untuk membentuk panja, untuk mempercepat dalam melihat antisipasi dan penegakan hukum di Indonesia,” kata Aziz kepada wartawan, di sela-sela acara rapat Komisi III DPR RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
Sementara itu, ketika ditanyakan apakah dalam rapat internal tertutup itu, komisi juga akan menyinggung ikhwal keputusan presiden dalam menunjuk pelaksana tugas (Plt) kapolri?.
“Ya nanti kita lihat dalam perkembangan (rapat),” ucapnya.
Pun demikian, kata politisi Golkar sejumlah fraksi di komisi III sudah meminta kepada pimpinan DPR RI untuk menjadwalkan rapat konsultasi dengan presiden, terkait keputusan pemerintah terhadap calon kapolri.
“Dari pandangan fraksi sudah meminta kepada pimpinan DPR untuk menjadwalkan rapat konsultasi dengan presiden. Tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan terhadap rapat konsultasi yang diharapkan teman-teman dalam membahas salah satunya masalah kapolri,” tandasnya.
Perlu diketahui, dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 11 ayat 5 menyebutkan dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Bila Presiden Jokowi ingin menujuk pelaksana tugas (Plt) kapolri, idealnya melantik terlebih dahulu Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri menggantikan Jenderal Sutarman yang diberhentikan secara definitif.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
“Kebijakan Presinden mengangkat Komjen Pol Badrudin Haiti sebagai Plt menurut saya itu mubazir dan seharusnya presiden ada keberanian untuk melantik kapolri yang terpilih, bahwa kemudian pun ada keinginan, misalkan mau memberhentikan sementara kapolri yang dilantik itu memeng diatur dalam UU Kepolisian,” ucap dia.
Sehingga, sambung Nasir, dalam keadaan seperti ini, dimana presiden memberikan keputusannya dengan mengangkat Plt tanpa melakukan pelantikan terlebih dahulu. Maka tentunya itu malah memunculkan pertanyaan baru, Badrodin itu Plt untuk kapolri siapa?.
“Jadi posisi Plt ini memang serba salah dia tidak ke atas tidak ke bawah sehingga wajar ada pertanyaan untuk siapa PLT itu karenanya, supaya tidak terjadi kegamangan dalam Plt-nya atau dalam rangka menjankan Tupoksi kepolisian maka presiden Jokowi harus segera bersikap.
“Artinya DPR sudah memilih maka dia harus menggantikan Jenderal Sutarman yang sudah diberhentikan dari kapolri, jadi posisi kapolri ibarat anggota DPR juga. Yang baru masuk yang lama keluar, ini memang agak aneh yang lama diberhentikan yang baru tidak masuk,” tandasnya.
Perlu diketahui, dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 11 ayat 5 menyebutkan dalam keadaan mendesak, presiden dapat memberhentikan sementara kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. 

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri meski statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 13 Januari 2015.
“Beliau masih sebagai Kalemdikpol. Persetujuan dari DPR sebagai Kapolri belum dilantik, jadi masih aktif sebagai Kalemdikpol,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F Sompie di Jakarta, Senin (19/1).
Dia mengatakan, bila keputusan pencopotan jabatan ada di tangan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang saat ini menjadi Pelaksana Tugas Kapolri.
Sementara Polri melalui Divisi Hukumnya segera memberikan bantuan hukum untuk membantu Budi Gunawan menghadapi proses hukum di KPK. “Tadi Pak Wakapolri sudah menegaskan untuk segera (memberi bantuan hukum).”
Pada Selasa (13/1), KPK menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan.
Atas kasus yang menjerat Budi tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri. Presiden pun memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri dan menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu