Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli bakal diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan.
“Kebetulan yang bersangkutan sudah hadir memenuhi panggilan sebagai saksi. Pemeriksaan dimulai pukul 09.00 WIB,” kata Kepala Sub Direktorat IV Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Yudhiawan, di Jakarta, Senin (19/1).
Menurut dia, pihak Bareskrim hingga saat ini sudah menahan lima orang tersangka dalam kasus tersebut, sebagian besar berkasnya sudah lengkap. “Sebagian besar sudah P21. Yang belum P21 berinisial TB,” kata dia.
Kasus ini diduga terjadi saat Rusli Habibie masih menjabat sebagai Bupati Gorontalo Utara. Kasus korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 5,56 miliar tahun anggaran 2012 diduga telah merugikan negara sebesar Rp1,8 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya mengambil langkah dengan membentuk tim independen untuk mengawasi proses hukum terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, lembaga pimpinan Abraham Samad itu tidak memiliki lembaga pengawas, hal ini untuk memastikan apakah penanganan kasus jenderal bintang tiga itu politis atau tidak.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (19/1).
“Presiden harus membuat tim independen untuk menguji apa yang diberikan oleh pimpinan KPK konfirm atau tidak, sebab, KPK ini tidak ada tim pengawasnya,” kata dia.
Masih dikatakan Nasir, tim yang independen itu juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan gelar perkara terhadap kasus yang menjerat calon kapolri tersebut. Dan tentunya, ia menegaskan jika tim ini bekerja tertutup dan hanya memberikan laporannya kepada presiden untuk kemudian menjadi pertimbangan, Jokowi dalam membuat keputusan.
“Tim ini dapat melakukan gelar perkara terhadap kasus Budi Gunawan, dengan sistem yang sangat tertutup dan hanya melaporkan kepada presiden. Jadi hanya tim dan presiden saja yang tau,” ujarnya.
“Ini tujuannya agar presiden bisa mengambil langkah selanjutnya dalam kasus Budi Gunawan,” pungkas politisi PKS itu. 
Perlu diketahui, informasi yang diperoleh Aktual.co menyebutkan alat bukti dari kasus Budi Gunawan ini masih lemah yang hanya masuk dalam tindak pidana ringan. Selain itu, dalam penentuan tersangka Budi Gunawan kuat dugaan permainan intenal Polri juga ada.
Selain itu, mantan Kabareskrim Komjen Pol Suhardi Alius yang sekarang dicopot diduga berkoordinasi dengan pimpinan KPK sebelum penentuan tersangka Komjen Budi Gunawan dengan menyerahkan alat bukti baru. 
Ketua KPK Abraham Samad juga menjelaskan kasus yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan ini merupakan kasus tindak pidana ringan. “Kalau Komjen BG ini kasus Tipiring,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon mendukung langkah pemerintah yang menolak lobi pemerintah Australia terkait warganya yang divonis mati karena kasus narkoba.
“Saya kira masyarakat mendukung, DPR juga sangat mendukung untuk pelaksanaan eksekusi mati. Narkoba ini kejahatan luar biasa,” kata Fadli, Senin (19/1).
Pemerintah Australia diminta menghormati proses hukum yang terjadi di Indonesia, terlebih pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,5 juta.
Pihaknya megapresiasi langkah pemerintah Jokowi yang menolak lobi Presiden Brasil dan Raja Belanda terkait permohonan pembatakan eksekusi mati terhadap warganya.
Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebelumnya telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi terkait eksekusi mati terhadap warganya. Dua warga Australia menunggu pelaksanaan eksekusi mati setelah permohonan grasinya ditolak presiden.

Artikel ini ditulis oleh: