Jakarta, Aktual.co — Kementerian Ketenagakerjaan menandatanganani komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di internal kementerian. Penandatanganan ini sebagai laangkah untuk membuat internal kementeriannya bisa menciptakan tata kelola yang bersih.
Penandatangan kementerian yang dikomandoi oleh Hanif Dhakiri disaksikan juga oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja. “Ini harus butuh komitmen untuk menciptakan pelayanan nyata. Kami butuh kerjasama dari KPK,” kata Hanif di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (8/1).
Dia menilai, korupsi merupakan musuh yang harus diberantas. Terlebih penyelesaian korupsi tidak hanya cukup dengan adanya peraturan. Namun, juga perlu dari sumber daya manusia yang punya mental bersih dari korupsi.
“Tidak cukup dengan peraturan, tapi membangun mental untuk memberantas korupsi, bersih dan berwibawa. Aturan harus didukung agar tata kelola bersih bisa berjalan.”
Hanif menyebutkan, untuk memulai pencegahan korupsi di kementeriannya maka beberapa upaya bakal diterapkan. Salah satunya pembentukan tim khusus semacam satgas untuk masalah gratifikasi. Selain itu, penguatan perangkat ketentuan penguatan regulasi SDM.
“Satgas itu juga pengendalian gratifikasi. Penguatan perangkat ketentuan regulasi SDM itu. Sosialisasi gratifikasi itu terus dilakukan. Nanti ada monitoring dan evaluasi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan layanan pengaduan desa dengan menyediakan “call center” 1500040. Melalui layanan ini, Kementerian DPDTT berharap masyarakat dapat melaporkan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan desa.

 “Dengan adanya layanan ini saya harapkan permasalahan di desa bisa cepat kita atasi,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, di Kantor Kementerian DPDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (8/1).

Marwan mengatakan, diluncurkannya layanan ini adalah upaya pemerintah melakukan koordinasi dengan kepala-kepala desa mau pun masyarakat di desa, untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di sekitar 74 ribu desa di Indonesia. Marwan mengungkapkan, sebelum adanya layanan call center.

Dia mengaku menerima banyak pesan singkat dari masyarakat mengenai persoalan desa, daerah tertinggal, mau pun transmigrasi. Dengan adanya layanan ini, kata Marwan, pemerintah bisa lebih mudah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program apa saja yang telah dijalankan oleh desa-desa di Indonesia.

“Kita bisa lakukan komunikasi langsung dengan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia. Hasilnya kita bisa mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kepala-kepala daerah. Kalau blusukan ke 74 ribu desa kan tidak mungkin. Oleh karena sekarang zaman modern, kita manfaatkan teknologi itu dengan baik,” kata Marwan.

Selain menyediakan layanan call center pengaduan desa, Kementerian DPDTT juga memberikan layanan SMS center ke empat nomor telepon, yakni 0812 88 990040, 0877 88 990040, 0856 00 990040, 0899 8 990040. Atau dapat pula mengakses situs Kementerian DPDTT di www.desabangkit.id dan www.kemendesa.go.id. Masyarakat juga bisa berkomunikasi melalui media sosial lewat akun twitter kementerian DPDTT @kemendesa atau facebook di kemendesa.

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian setempat tengah melakukan pengusutan atas terbakarnya tasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
“Polisi mengusut untuk mengetahui penyebabnya ledakan dan kebakaran di SPBU tersebut,” kata Humas Pertamina Region I Sumatera Bagian Utara Zainal Abidin saat dihubungi, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, saat ini SPBU sudah dipasang garis polisi untuk kepentingan mencari tahu penyebabnya. “Pertamina belum tahu secara pasti apa penyebab terbakarnya di SPBU tersebut, pihaknya masih menunggu hasil penyelelidkan dari pihak kepolisian.”
Pertamina sudah menurunkan Health Safety and Envuiropmnent untuk mengetahui penyebabnya terbakarnya di SPBU tersebut. “Tim pertamina telah turun ke SPBU tersebut untuk mengecek penyebab kebakaran.”
Dia mengatakan, demi kepentingan penyelidikan, Pertamina juga masih belum akan mengoperasikan seluruh fasilitas pengisian bahan bakar di SPBU Marapalam Padang tersebut. “SPBU belum dioperasikan, harus dicek dulu, jalur listrik dan sebagainya.”
Dia mengatakan, Pertamina masih harus mengecek seluruh pompa pengisian bahan bakar, sebelum mengoperasikan kembali seluruh pelayanan di SPBU. “Pihaknya belum tahu berapa kerugian materi yang dialami Ridwan Hosen pemilik SPBU tersebut.”
Mengenai pelayanan SPBU, dia mengatakan sebenarnya Pertamina sudah memiliki standar yang dipatuhi semua SPBU. Pertamina juga kerap memberikan pelatihan kepada petugas pelayanan di SPBU agar menjaga keamanan dan keselamatan dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Padang Padang Edi Asri mengakui hanya terjadi kebakaran kecil di SPBU Marapalam tersebut. “Pemilik cepat memadamkan api sehingga tidak terjadi kebakaran besar di SPBU tersebut,” kata dia.
Sebelumnya SPBU Maparalam terbakar pada Rabu (7/1) sekitar pukul 19.30 WIB, satu unit mobil angkutan kota Nomor Polisi BA 1795 QU jurusan Pengambiran ke Pasar Raya Padang terbakar saat pengisian BBM jenis premium.
Satu orang korban atas nama Marda sopir angkot warga Lolo Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang mengalami luka bakar di bagian tubuh dibawa ke RST Reksodewiryo Ganting Padang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu