Padang, Aktual.co — Laga lanjutan Sriwijaya FC melawan Semen Padang FC berlangsung panas. Laga lanjutan Surya Citra Media (SCM) CUP 2015 yang dilangsungkan di GOR H Agus Salim, Padang, Senin (19/1) ini cukup aneh untuk tim Semen Padang.
Hal ini karena, awalnya Pelatih SP Jafri Sastra memasukkan Nur Iskandar dalam line up awal, namun akhirnya digantikan dengan Herman Dzumafo.
Dari awal laga, kedua tim bermain cukup agresif. Umpan pertama diterima oleh Semen Padang, Herman Dzumafo pada menit ke-25, namun belum membuahkan hasil.
Kemudian, permainan keras dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC yang berujung membuat pemain bernomor punggung 30, Jecky Arisandi dihadiahi kartu kuning setelah menekel keras pemain belakang Semen Padang. Hingga turun minum pun skor tetap angka kosong bagi kedua tim.
Memasuki  babak kedua, permainan pun semakin memanas antara kedua tim. Bahkan, pada menit ke-30 sempat terjadi adu mulut antara pemain Semen Padang, Yu Hyunkoo dengan salah satu pemain Sriwijaya FC.
Setelah menunggu cukup lama, akhirnya di menit ke-75 tuan rumah menungguli 1-0 setelah sepakan Dian Agus berhasil dikawal bagus oleh Airlangga ke gawang Sriwijaya FC melalui tendangan saltonya.
Namun sayang, keunggulan Semen Padang hanya bertahan hingga menit ke-85 setelah Pemain anyar Sriwijaya FC, Ferdinand Sinaga berhasil membobol gawang Semen Padang dengan skor 1-1.
Tak berhenti disana, Sriwijaya kembali menambah keunggulan melalui Morimakan Koita pada menit ke-88 setelah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemain Semen Padang. Skor 2-1 pun tetap terpampang pada papan skor hingga pluit panjang wasit dibunyikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Penarikan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol dari Jakarta, hanya gertakan. Gertakan Amsterdam itu menyusul protes atas eksekusi terhadap warga Belanda terpidana mati narkoba.

“Lupakan Belanda itu. Tarik saja konsul-konsulnya, nanti juga balik lagi. Gertak sambal aja itu,” kata Margarito, usai berbicara dalam diskusi Aktual Forum, di Jakarta, Minggu (18/1).

Usai tampil sebagai narasumber bertopik “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden”, Margarito atas pertanyaan pers menilai penarikan dubes itu hanya gertak sambal semata.
 
Apalagi dunia pun tahu bahwa aksi protes terhadap eksekusi mati atas terpidana narkoba di Indonesia itu dilakukan Belanda karena di antara terpidana yang dieksekusi terdapat warga negaranya.

Margarito menegaskan bahwa hukuman mati terhadap warga Belanda itu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu tidak ada yang berhak memprotes keputusan pemerintah tersebut.

Margarito justru akan menyesalkan jika pemerintah bereaksi, apalagi sampai meminta maaf kepada Belanda. Karena permintaan maaf hanya akan menunjukan bahwa Indonesia lemah dan mudah tunduk pada tekanan asing.

“Tarik saja, Belanda dulu sudah jajah kita.  Ini negara besar, berdaulat dengan sepenuhnya. Jangan lagi jadi bangsa cecunguk,” tandas Margarito.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Peraturan Pemerintah (PP) terkait eksekusi hukum mati atas terpidana narkoba memang belum ada. Tetapi, ini bukan berarti bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi.

PP dinilai Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, lebih sebagai bentuk legal formal. “Menurut saya, ketiadaan aturan ini (PP) tidak juga menghalangi eksekusi hukuman mati tersebut,” kata Nasir di Warung Komando, Jakarta, Minggu (18/1)

Usai menjadi narasumber Aktual Forum bertopik “Lewat Budi Gunawan, KPK Ganggu Hak Prerogatif Presiden”, Nasir pun menanggapi pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly beberapa hari lalu.

PP eksekusi hukuman mati, menurut Nasir, lebih sebagai bentuk legal formal. Tujuan PP itu agar eksekusi mati ke depan menjadi lebih baik dari sisi aturan dan teknis.

“Pelaksanaan hukuman mati sudah pernah jalan sebelumnya. Hukuman mati itu ada alas hukumnya di Indonesia. PP itu sebenarnya legal formal. Selama ini ada petunjuk-petunjuk teknis terkait pelaksanaan hukuman mati,” sebut politisi PKS itu.

Namun ke depan bila pemerintah mau mengaturnya dengan PP, tentu hal itu akan lebih bagus.

“Tapi selama ini ada petunjuk-petunjuk dan pelaksanaan secara teknis yang dikeluarkan Kejaksaan Agung karena eksekusi hukuman mati adalah ranahnya Kejaksaan Agung,” sebut Nasir.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Eksekusi mati terhadap enam terpidana narkoba oleh pemerintah Jokowi diapresiasi oleh anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.  “Menurut saya di satu sisi, ini adalah keberhasilan pemerintah sekarang. Ini sisi positif dan harus kita apresiasi dalam konteks penegakan hukum,” kata Nasir di Warung Komando, Jakarta, Minggu (18/1).

Ditambahkannya, pemerintah telah menegakkan hukum dan tidak mau diintervensi asing.  “Kalau kemudian ada kecaman, protes dari dunia internasional. Saya pikir Indonesia harus berdaulat dengan hukumnya sendiri. Silahkan saja pihak internasional mengkritik, mengecam, tapi Indonesia harus punya sikap,” ujarnya.

Terkait adanya penentangan dari LSM, Nasir menyebutkan, bila eksekusi mati itu didasarkan pada hukum dan nilai-nilai kemanusia, eksekusi mati tidak ada artinya dibanding korban dari pelaku yang jumlahnya ratusan ribu, Kejahatan yang ditimbulkan dari pelaku kejahatan sangat membahayakan, menghancurkan generasi muda, banyak mati sia-sia akibat narkoba.

“Memang, kita kembali ke aturan hukum dan lihat bahaya dari kejahatan yang ditimbulkan. Itu lebih dahsyat dan tidak sebanding dengan eksekusi yang dilakukan. Yang jatuh korban ratusan ribu orang, kerugian capai triliunan rupiah. Kalau kita banding-bandingkan, tak sebanding dengan eksekusi mati yang sudah dilakukan. Eksekusi mati hanya satu orang, sementara korban akibat perbuatan pelaku ratusan ribu orang,” ungkapnya.

Dia mengakui, eksekusi mati itu tidak langsung memberikan efek jera,  “Saya akui, tidak bisa hukuman mati lalu berikan efek jera karena sistem tidak terbangun dengan baik. Peredaran narkoba tetap saja berjalan karena sistem itu yang membuka peluang terjadinya peredaran itu,” pungkas Nasir.

Artikel ini ditulis oleh: