Jakarta, Aktual.co — Presiden Jokowi harus segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena Jokowi tidak bisa serta merta membatalkan proses hukum ketatanegaraan yang sudah berlangsung.

“Ini proses ketatanegaraan yang harus dijaga, hukum harus ditegakkan sehingga tidak bisa seenaknya saja dia memutuskan untuk menunda atau membatalkan calon kapolri yang telah diusulkannya dan disetujui oleh DPR,” kata Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis kepada pers usai berbicara di Aktual Forum, Jakarta, Minggu (18/1).

Pasalnya, jelas Margarito, soal proses penetapan Kapolri jelas merupakan soal ketatanegaraan. “Kalau dalam konvensi Partai Demokrat, tidak jadi masalah SBY membatalkan hasil dari proses konvensi yang panjang dengan tidak mengusulkan pemenang menjadi capres atau cawapres pada pemilu lalu. Masalah kapolri tidak bisa disamakan.”

Dikatakan dia, Jokowi harus ingat bahwa pembatalan hasil pemilihan kapolri itu dapat berdampak pada dirinya, proses bernegara dan penegakan hukum. “Kalau dalam konvensi paling hanya kader atau peserta konvensi yang mencak-mencak merasa dibohongi oleh SBY. Tetapi, masalah konvensi berbeda, ini bangsa yang dicoba ditipu-tipu. Nanti rakyat yang marah, bukan hanya calonnya seperti halnya konvensi PD,” tegasnya.

Karena itu, Margarito mengatakan, bila Jokowi tidak melantik segera Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri, maka ada dua UU yang dia langgar. Yang pertama adalah UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya pasal 11 ayat 5 karena mengangkat PLT Kapolri tanpa persetujuan DPR. Persetujuan pemberhentian kapolri lama dan pengangkatan kapolri baru adalah satu paket sebagaimana tertulis dalam ayat 1. Jadi kalau memberhentikan Sutarman, maka Budi Gunawan harus diangkat bukan dengan PLT.

“Selain itu Jokowi juga melanggar UU MD3 karena dianggap melecehkan dan merendahkan DPR, karena sudah memberikan persetujuan merespon surat dia (presiden). DPR sudah melakukan kewajiban konstituonal, sementara Jokowi tidak lakukan kewajibannya untuk melantik kapolri baru. Jokowi bisa kena pasal melakukan perbuatan tercela yang bisa menjatuhkannya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —Sikap diskriminatif Mabes Polri yang cenderung membela Irjenpol Djoko Susilo saat ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Korlantas, yang berbeda dengan kebungkaman mereka dalam kasus penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka KPK, saat menjadi calon tunggal Kapolri, cermin kepentingan politik kelompok para jenderal.
 
“Dari peristiwa ini, kami di Komisi III memperhatikan juga situsi internal Polri ini, kalau Polrinya solid dalam soal pencalonan kapolri, saya kira peristiwa ini tidak akan terjadi, tetapi karena ada kepentingan dari oknum-oknum di Polri yang juga ‘bermain’ ya seperti ini kejadiannya,” kata Trimedya dalam acara diskusi Aktual Forum, di Jakarta Selatan, Minggu (18/1).

Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menilai sikap diskriminatif itu bukan hanya indikasi ketidak harmonisan di level perwira tinggi (Pati) Polri terkait pemilihan calon kapolri baru. Tetapi juga mencerminkan dominasi sikap pragmatis kelompok kepentingan yang mengalahkan keutamaan menjaga martabat kelembagaan Polri.

“Saya tidak pernah membaca adanya statemen jelas dari Kapolri Sutarman pada saat itu, atau institusi polri. Yang berbeda ketika penetapan Djoko Susilo, ini tidak ada (saat) penetapan Budi Gunawan, senyap di Trunojoyo itu,” ungkapnya.

Penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK, menurut Trimedya, menjadi badai bagi lembaga Tribrata itu. Bahkan, ungkap Trimedya, Kapolri yang saat itu masih dijabat oleh Sutarman pun sama sekali tidak menyatakan akan ada perlindungan dari Tim Hukum di Trunojoyo (Mabes Polri).

“Padahal Djoko itu bintang dua, sedangkan ini bintang tiga, tidak gampang mendapatkaan satu bintang di polri, Ini tentunya jadi pelajaran bagi polri. Jangan sampai terjadi demoraliasi di tingkat perwira menengah apalagi di bawah itu,” pungkasnya.

Lebih lanjut, sambung Ketua DPP PDIP itu, penetapan tersangka yang harus mengakibatkan terjadinya penundaan pelantikan terhadap kapolri baru, tentu menjadi ongkos mahal yang harus dibayar oleh intitusi polri.

“Terlalu mahal harganya menurut saya, yang hanya mementingkan keinginan  kelompok dan pribadi dengan mengorbankan institusi yang sedemikian besar ini,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang