Jakarta, Aktual.co — Unit Reserse Kriminal Polsekta Banjarmasin Utara mencokok pelaku penadah sepeda motor curian, SK berserta barang bukti belasan kendaraan bermotor yang didapati di dalam rumahnya.
“Penangkapan pelaku penadah itu hasil pengembangan terhadap pelaku pencurian yang telah tertangkap lebih dahulu,” kata Kepala Kepolisian Sektor Kota Banjarmasin Utara Kompol Herry Purwanto Sik di Banjarmasin, Kamis (8/1).
Dia mengatakan, SK yang merupakan warga jalan Mekar Saro Pal 17 Tamban Kabupaten Barito Kuala Kalsel itu ditangkap pada Sabtu (2/1) di tempat tinggalnya dan ditemukan 11 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian.
“Karena kami menemukan barang bukti dan juga hasil dari keterangan pelaku sebelumnya, maka SK langsung kami tangkap.”
Saat ini SK ditahan di rumah tahanan Polsekta Banjarmasin Barat guna menjalani proses hukum atas perbuatannya. “Kami sedang menunggu laporan dari para korban yang merasa kehilangan sepeda motor, dan kami mengimbau agar korban segera melapor.”
Sementara itu SK mengaku hanya sebagai penerima gadai dari seseorang yang dia kenal dan juga dari tetangga yang membutuhkan uang. “Saya tidak tahu kalau sepeda motor ini hasil curian dan setiap unit yang digadaikan rata-rata dengan harga Rp4 juta sesuai dengan jenis motornya,” kata dia.
Pelaku pencurian yang tertangkap lebih dulu itu diketahui berinisial MD (23) warga Kabupaten Banjar, dan pelaku ditangkap saat berada di Jalan Gubernur Soebarjo Kabupaten Barito Kuala, pada Senin (23/12). Pelaku ditangkap saat hendak menjual sepeda motor hasil curian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengaku telah memantau dan menganalisisi sebanyak 343 media melalui mesin intelijen manajemen mendapat sorotana dari banyak kalangan. Salah satunya datang dari tokoh pers nasional, Sabam leo Batubara.

Menurut Leo Batubara, dalam pasal 17 UU Pers menyebutkan yang berhak mengontrol pers adalah masyarakat melalui media watch. “Sehingga definisinya harus jelas dulu. Intelijen media ini seharusnya merupakan  lembaga swasta dan independen karena sesuai perjuangan Dewan pers dan DPR,” tandasnya.

Pengawasan terhadap pers menurut Leo Batubara bukan pemerintah, tapi masyarakat lewat media watch.  Dan media watch ini harus ditangani oleh tim profesional. “Seperti saat ini di Lampung ada media watch dari lembaga swasta independen yang memonitor semua media di Lampung,” jelas Leo Batubara.

Leo Batubara pun ingin memastikan definisi mesin intelijen media yang dimaksud Presiden Jokowi. “Kalau maksudnya mengawasi pers namanya media watch dan harus dilakukan oleh masyarakat,” cetusnya.  Leo mengatakan, peran pengawasan pers oleh masyarakat melalui media watch dari lembaga swasta yang independen ini  berbeda dengan pengawasan pada saat era Orde Baru. “Kalau jaman Orba yang mengawasi pemerintah langsung melalui menteri penerangan,” tambahnya.