Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Polri membentuk tim untuk menyelidiki apakah ada unsur tindak pidana dalam peristiwa yang menyebabkan jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di penghujung Desember 2014 silam.
“Menurut kabareskrim tim sudah ada cuma belum ada surat perintah penyelidikannya. Tim tersebut akan terkait dengan penelusuran apa ada tindak pidana,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie, di Jakarta, Rabu (7/1).
Tim Polri nantinya berdiri sendiri dan tidak terkait dengan tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Kendati demikian pihaknya pun masih menunggu tim (KNKT) terkait investigasi penyebab jatuhnya pesawat.
Nantinya, hasil investigasi tim KNKT bisa diserahkan ke Polri sebagai bukti awal tim Polri untuk bekerja bila dalam hasil investigasi itu terdapat unsur pelanggaran pidana.
“Hasil investigasi KNKT bisa diserahkan ke Polri atau KNKT mengajak Polri kerja sama. Kalau ada bukti permulaan yang cukup terkait perbuatan pidana, kehadiran Polri untuk proses hukum itu dibutuhkan, maka Polri akan bantu,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui bahwa petugas operasional penerbangan AirAsia baru mengambil bahan informasi cuaca setelah pesawat AirAsia QZ8501 sudah terbang, bukan sebelum pesawat lepas landas. Padahal, seharusnya data info cuaca sudah dipegang oleh pilot satu jam jelang keberangkatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) hanya menambah beban rakyat. Sebab, penurunan harga BBM yang diambil pemerintah tidak signifikan. Demikian disampaikan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, Ahmad Muzani kepada wartawan, di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (7/1).

“Ini yang kita khawatirkan beban hidupnya rakyat. Turunnya tidak seimbang. Angkanya tidak signifikan dengan harga penurunan BBM. Pemerintah ketika menurunkan tidak cermat bahwa tren minyak dunia turun jauh,” ucap Muzani.

Menurut dia, kalau alasannya hanya harga minyak dunia naik turun, tambahnya, sejak zaman dulu grafiknya memang begitu. Seharusnya, jelas Muzani, pemerintahan Presiden Jokowi mengkaji secara cermat sebelum mengambil keputusan menaikkan harga BBM.

Sekjen Gerindra itu berpandangan, apa yang dilakukan pemerintah dengan mencabut subsidi dan menurunkan harga dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600 tidak berpengaruh besar terhadap perekonomian. “Pemerintah ketika menaikan tidak memperhitungkan secara cermat. Tidak pernah dihitung dengan benar. Dan semua harga sudah kadung naik tidak mungkin turun lagi,” pungkasnya.
Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, PAN tidak akan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). “Siapapun ketum PAN nanti, PAN tetap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai partai politik modern,” kata Viva di Jakarta, Rabu (7/1).

Dia mengatakan pilihan untuk konsisten di KMP bukan berarti partai tidak memiliki sumbangsih terhadap bangsa dan negara. Dengan mengambil posisi di luar pemerintahan, Viva juga menolak jika PAN dianggap sebagai partai yang menghambat kinerja pemerintah. Sebaliknya, PAN justru akan mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah sehingga pada akhirnya kepentingan rakyatlah yang akan diuntungkan.”Tetap akan menjalankan fungsi kritis yang korektif dan konstruktif. Ini justru akan membantu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, sehat, kuat, dan berwibawa,” ujarnya.

Malam nanti, DPP PAN akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas penetapan tempat dan tanggal Kongres IV PAN yang rencananya akan dilangsungkan pada Maret 2015 di Bali. Terkait kandidat calon ketua umum, hingga saat ini muncul tiga nama, yakni Hatta Rajasa, Drajad Wibowo, dan Zulkifli Hasan. Viva mengatakan, meskipun berkompetisi namun dia memastikan bahwa Kongres akan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Laporan: Zulhefli Sikumbang