Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil bekas Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM Arif Indarto, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi peneriman hadiah atau janji terkait kegiatan pada Kementerian ESDM.
Arif yang kini menjabat sebagai Sekretaris Direktoral Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Waryono Karno.
“Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Jumat, (16/1).
Bukan kali pertamanya Arief diperiksa oleh penyidik. Sebelumnya dia sering bertandang ke markas Abaraham Samad Cs untuk menjalani pemeriksaan tim penyidik.
Saat dikonfirmasi, Priharsa mengaku tak mengetahui materi pemeriksaan yang akan ditujukan kepada Arief. “Yang pasti keterangan Arief diperlukan oleh penyidik.”
Diketahui, KPK menahan Waryono setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangaka pada Kamis 18 Desember 2014 malam. Dia ditahan di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan.
Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi mengatakan, penahanan itu berdasarkan pertimbangan objektif dan subjektif dari penyidik. Selain itu, penyidikan perkara terkait Waryono sudah hampir rampung.
“Ini sudah lebih dari 60 persen pemberkasannya, sudah hampir selesai ke tahap penuntutan,” kata dia.
Diketahui, Waryono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu, 7 Mei 2014 lalu. Dia diduga terlibat korupsi penggunaan anggaran dana Kesetjenan di Kementerian ESDM berupa Sosialisasi, Sepeda Sehat dan Perawatan Gedung Kantor Sekretariat.
Atas perbuatannya itu, Waryono dijerat pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
KPK menilai, Waryono diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran di Kesekjenan ESDM pada tahun 2012 sebesar Rp25 miliar, terdiri dari sejumlah pengadaan barang dan jasa. Dalam kasus ini negara dirugikan sebanyak Rp11 Miliar.
Sebelumnya Waryono juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji di lingkungan Kementerian ESDM.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kapolri Jendral Sutarman dan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan dikabarkan dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pagi tadi, Jumat (16/1). Pemanggilan kedua petinggi Polri itu dikabarkan membahas mengenai isu pergantian Kapolri dan penetapan tersangka.
 Komisoner Kompolnas M Nasser membenarkan adanya pertemuan di Istana Negara pada pagi tadi. Meski demikian dirinya mengaku belum mendapatkan informasi hasil dari pertemuan tersebut.
Rumor lain yang beredar, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti akan menjadi pelaksana tugas (plt) Kapolri serta Kabareskrim Komjen Suhardi Aliyus dicopot dari jabatannya dan digeser ke Lemhanas.
Saat disinggung mengenai kabar pencopotan Kabareskrim terkait dengan penetapan tersangka Budi Gunawan, Nasser enggan menjawab secara gamblang. Namun, dia hanya menekankan, sebanyak 440 000 anggota Polri berharap Presiden Jokowi memberikan putusan apapun yang dimensinya menyelamatkan institusi Polri.
“Jangan sampai moral prajurit turun, jangan sampai ada anggota merasa institusinya diobok-obok oleh institusi lain,” kata Nasser saat dikonfirmasi, Jumat (16/1). Presiden Joko Widodo, kata Nasser, harus memelihara marwah kepolisian. Sebab, Polri merupakan aset berharga sebuah bangsa. Karenanya, Nasser berharap, jangan sampai ada instansi lain seperti KPK, hanya digunakan untuk memukul Polri karena ketidaksukaan terhadap salah satu profil kandidat calon Kapolri, yakni Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.
“Jangan biarkan KPK sebagai alat pemukul sebagai alat pemukul Polri. Jangan sampai ada menggunakan KPK untuk memukul karena tidak suka Budi Gunawan. Hukum itu untuk harmoni,” tegas Nasser.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun anggran 2012.
Penyidik menjadwalkan Sekertaris Daerah Kota Tangsel yakni Dudung Erawan Direja. Dia akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Miindo Adiguna Perkasa, Dadang Prijatna. “Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka DP,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Jumat (16/1).
Tak hanya itu, sejumlah pejabat besutan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pun akan menjalani pemeriksaan. Eddy Adolf Nicolas Malonda yang menjabat sebagai staf ahli Wali Kota Tangsel juga akan diperiksa.
Bersama Eddy, Kepala DPPKAD Pemkot Tangsel Uus Kusnadi turut menjadi sasaran penyidik untuk menggali keterangan atas bergulirnya kasus yang melibatkan suami dari Walkot Tangsel itu. “Ya benar, mereka akan digali keterangan oleh penyidik.” 
Priharsa menambahkan, dalam pemeriksaan kali ini, ada enam saksi yang akan telisik penyidik guna melengkapi proses pemberkasan tersangka. “Sisanya adalah Matodah selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Tangsel, Joko, mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Tangsel, dan Dendi Pryandana menjabat Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Tangsel.”
Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alkes di RSUD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Bali Pacific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Direktur PT Miindo Adiguna Perkasa Dadang Prijatna, dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek alkes Mamak Jamaksari.
Selain kasus proyek alkes Tangsel, Wawan bersama kakaknya Ratu Atut Chosiyah juga terjerat kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Kemudian Wawan dan Atut juga jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek alkes Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu