Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengingatkan agar pemerintah tidak asal dalam mengambil kebijakan, terutama dalam menaikan dan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Terlebih, sambung dia, ikhwal sikap pemerintah yang akan menyerahkan harga BBM kepada pasar bebas.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Senin (5/1).
“Harga BBM keputusan MK sudah jelas, pengelolaan harga bbm tidak boleh mengikuti harga pasar karena kita tidak menganut pasar bebas (dalam menentukan) di harga bbm,” kata Fahri.
Politisi PKS itu menegaskan bahwa ketentuan tentang harga dibahas bersama DPR RI dan diputuskan bersama DPR, setiap masa persidangan dengan agenda pembahasan soal APBN dan APBNP.
“Pemerintah hati-hati bermain dengan logika harga pasar, sebab itu dapat dituduh melanggar konstitusi dan bisa menyeret pemerintah ke serangan politik yang merepotkan nantinya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Menteri ESDM Sudirman Said tersebut dituding sebagian masyarakat beraliran neolib. Hal itu disampaikan Ketua Umum Fortas MPM Teddy Syamsuri, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (5/1).  
Dia menegaskan jika paham neolib itu individualistik kapitalistik, bukan kekeluargaan untuk kemakmuran bersama.
“Bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini, kendati ikut dalam AFTA dan MEAA, bukan berarti harus patuh pada aturan yang berlawanan dengan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945” katanya.  Teddy juga menyatakan tudingannya terhadap Menteri ESDM Sudirman Said itu bukan tidak ada argumentasinya. 
“Saya berani tanggungjawab akan tudingan ini, sebab apapun dalil dia tapi yang namanya mengikuti mekanisme pasar bebas itu, jelas aliran neo liberalisme. Jangan karena Sudirman jadi menteri lalu mengatasnamakan Pemerintah sesuka-sukanya dengan menghalalkan apa yang sudah menjadi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara No. 002/PUU-I/2003 tentang uji materi UU Migas No. 22 Tahun 2001, khususnya di Pasal 28 yang bertentangan dengan UUD 1945,” ucapnya. Diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andianof Chaniago pada 22 Desember 2014 lalu, mengakui wacana penghapusan BBM bersubsidi jenis Premium tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 
Dalam RPJMN hanya tercantum pengalihan subsidi ke kelompok yang lebih tepat. Subsidi BBM yang tidak tepat tersebut yang diberikan selama ini ke kelompok menengah ke atas itu dikurangi, dihilangkan, dialihkan dalam bentuk subsidi lain yang sasarannya adalah masyarakat yang menengah ke bawah. Dari sini saja, lanjut Teddy, Sudirman Said tidak mau melakukan koordinasi lebih dulu, sebagai sesama pembantu presiden dengan Menteri PPN Andrianof. Dia justru cepat tanggap dalam merespon rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang para anggotanya juga penggiat neolib. 
“Termasuk tidak mencabut dulu Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tertanggal 19 November 2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri. SK Dirjen ini mengacu pada Perpres No. 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri. Kenapa demikian arogannya Sudirman Said dalam kekuasaan yang menjadi otoritasnya itu. Ini tidak boleh kita biarkan”, keluhnya. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo dalam 100 hari kinerjanya meminta Menteri ESDM di reshuffle, Fortas MPM sangat setuju. 
Alasan lainnya yakni Sudirman Said itu mantan Senior Vice President Intregated Supply Chain (ISC) Pertamina saat Ari Soemarno menjabat Dirut Pertamina.  Tapi pada 20 Maret 2009 Sudirman dicopot oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan. 
“Suatu saat ada kawan tanya sama Faisal Basri soal pencoptan Sudirman Said, dan jawaban Faisal bukan dicopot tapi dipanggil menteri. Ini kan menjadi jelas, hanya mereka mereka saja yang mau kuasai tata kelola migas. Bagaimana program Nawa Cita dan Tri Sakti Bung Karno yang diimpikan Jokowi, bakal tak terpenuhi. Tentu, saya sebagai mantan pekerja di Pertamina, tidak akan menerima suasana yang sedemikian kontroversial ini”, pungkas Teddy.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkutat pada pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011- 2013 yang sudah menjerat mantan Menteri Agama Suryadharma Ali atau akrab disapa SDA sebagai tersangka. 
Hari ini, KPK menambah daftar pemeriksaan saksi dengan memanggil wiraswasta bernama Richard Lessang.
”Yang bersangkutan (Richard Lessang) dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, Senin (5/1).
Terkait Richard Lessang sendiri, dari informasi diperoleh dia merupakan salah seorang yang ikut satu pesawat dengan rombongan ibadah haji SDA saat masih menjabat Menteri Agama tahun 2012 lalu. Sebelumnya Richard juga sudah dipanggil KPK menyangkut penyidikan kasus dugaan korupsi ibadah haji ini sekitar Juli 2014 lalu.
Diduga pemanggilan Richard Lessang yang disebut-sebut sahabat dari SDA ini sendiri bagian dari upaya KPK mendalami dugaan penyelewengan penggunaan kuota jemaah haji. Mengingat penyelewengan penggunaan kuota itu salah satu hal yang disidik KPK menyangkut dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2011-2012 ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby