Jakarta, Aktual.co — Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan pemerintah dan DPR harus segera membentuk dewan etik independen untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Komjen Pol Budi Gunawan. Dia menilai banyak kejanggalan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK.
“Perlu ada dewan etik independen dan ini harus dibentuk oleh DPR dan pemerintah untuk menyelidiki dugaan rekayasa kasus dan kriminalisasi terhadap Budi Gunawan, karena banyak kejanggalan dalam penetapan tersangka. Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi  dan tidak ada saksi lain maupun dua alat bukti yang ditunjukkan oleh KPK,”  ujar Neta kepada wartawan Kamis (15/1).
Dalam setiap  kasus gratifikasi, seperti yang dituduhkan pada Budi Gunawan dalam kasus rekening gendutnya, seharusnya KPK memiliki dua tersangka yaitu penerima dan pemberi gratifikasi.
”Keanehan ini yang harus disidik dewan etik. Jadi KPK tidak bisa semena-mena melakukan apa saja yang mereka mau lakukan,” tegasnya. 
Laporan: Adi Adrian

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pada tanggal 15 Januari adalah tanda-tanda pembenahan demokrasi. Setiap tahunnya diperingati sebagai Peringatan peristiwa Malari. “Politik kita saat ini sedang kritis”, ujar Isti Nugroho, Direktur eksekutif Indemo (Indonesian Democracy Monitor), Kamis (15/1) di Sukabumi, Jawa Barat, kepada aktual.co.

Isti juga menyatakan terkait disahkannya Budi Gunawan, tersangka dugaan korupsi yang didaulat menjadi Kapolri, demokrasi kini menjelma menjadi kekuasaan. Nilai-nilai demokrasi telah ditinggalkan. “terbukti sekarang Jokowi mengandalkan kekuasaan bukan lagi pemrintah yang demokrasi”,  ujar Isti.

Ia menambahkan setelah dilantiknya Jokowi menjadi presiden, Jokowi akan melibatkan PPATK dan KPK dalam proses kebijakan dalam pemilihan kabinet dan ketua institusi pemerintahan. Namun, kekuasaan telah merubah itu. “sudah jelas krisis demokrasi dan krisis tata negara sudah dimulai”, katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arrmanatha Nasir mengimbau masyarakat Indonesia khususnya umat Islam tak terprovokasi atas penerbitan majalah satire Charlie Hebdo, yang kembali menayangkan karikatur Nabi Muhammad. Tata, begitu biasa Arrmanatha biasa disapa, mengatakan pihaknya akan terus mendorong pendekatan toleransi agama, kebudayaan, dan peradaban.

“Kita berupaya agar masyarakat Indonesia tidak ada yang terprovokasi mengenai apa yang terjadi di Perancis,” kata Tata di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (15/1), seperti dikutip tribunnews. Lebih lanjut, merespon polemik yang ada, Tata mengatakan rencananya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengeluarkan instruksi untuk mengundang berbagai stake holder baik dari akademisi, media, dan para pemuka agama.

Menlu kata dia sudah menjadwalkan menggelar focus group disscussion (FGD) terkait Charlie Hebdo hari Senin (19/1/2014), sepulang dari acara perpisahan dengan Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. “Kebebasan berekspresi suatu yang harus dihormati tapi bukan tidak tanpa batas. Tapi kita harus secara mutlak menghormati kebebasan beragama,” kata Tata.

Untuk diketahui, satu minggu pascapenyerangan ke kantor majalah ‘kotroversi’ Charlie Hebdo, Majalah itu menerbitkan edisi khusus Para Pejuang yang dicetak sebanyak tiga juta eksemplar, Rabu (14/1). Dalam edisi itu redaksi Charlie Hebdo kembali memasang karikatur Nabi Muhammad. Dalam hitungan beberapa jam, majalah edisi itu pun langsung ludes terjual di Perancis. Sehingga pihak penerbit akan mencetak ulang sekitar dua juta eksemplar lagi.

Jakarta, Aktual.co — Satu di antara enam terpidana mati yang akan dieksekusi hingga Kamis masih dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang, Jawa Tengah.
“Tran Thi Bich Hanh, masih belum dipindah,” kata Kepala LP Wanita Semarang Suprobowati di Semarang, Kamis (15/1).
Tran Thi Bich Hanh alias Tran Dinh Hoang merupakan warga negara Vietnam terpidana mati kasus penyalahgunaan narkotika.
Menurut dia, belum ada surat pemberitahuan untuk pemindahan yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati.
Suprobowati sendiri tidak mengetahui kapan pelaksanaan eksekusi mati tersebut.
Meski belum ada pemberitahuan, kata dia, pihaknya serta terpidana sudah mengetahui jika grasinya ditolak.
Tran Thi Bich Hanh sendiri merupakan narapidana titipan LP Boyolali.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap lima terpidana di Pulau Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby